Jakarta,Ekoin.co – Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menyerukan agar aksi Nasional Buruh yang berlangsung pada Kamis, 28 Agustus 2025, di Gedung DPR RI, berlangsung secara tertib dan damai. Ia mengingatkan seluruh peserta aksi untuk tidak melakukan kericuhan ataupun kekerasan selama unjuk rasa berlangsung.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dalam pernyataannya, Said Iqbal menegaskan bahwa aksi ini murni untuk memperjuangkan nasib buruh Indonesia. “Saya Said Iqbal, Presiden KSPI, yang kebetulan juga Presiden Partai Buruh. Melalui kesempatan ini, menyerukan kepada seluruh buruh Indonesia, khususnya anggota KSPI, Walisi Serikat Pekerja, dan anggota Partai Buruh di seluruh Indonesia di 38 provinsi, dalam aksi 28 Agustus 2025 harus damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan,” katanya.
Said juga menambahkan bahwa perjuangan yang dilakukan para buruh harus berdasarkan semangat anti kekerasan dan menjaga kemurnian tujuan gerakan. “Kita ingin berjuang secara suci, anti kekerasan, dan anti membuli orang,” tegasnya.
Tuntutan Buruh di Aksi Nasional 28 Agustus
Dalam aksi Nasional Buruh ini, terdapat enam tuntutan utama yang diusung oleh para peserta. Tuntutan tersebut berkaitan langsung dengan kehidupan buruh dan arah kebijakan pemerintah yang dinilai masih belum berpihak kepada pekerja.
Said menyampaikan, tuntutan pertama adalah kenaikan upah minimum 2026 sebesar 8,5 persen hingga 10,5 persen. Menurutnya, kenaikan tersebut wajar untuk menjaga daya beli buruh di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok.
Tuntutan kedua, penghentian pemutusan hubungan kerja (PHK) dan penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja. Sistem ini menurut para buruh tidak memberikan kepastian kerja dan penghidupan layak bagi mereka.
Selain itu, tuntutan ketiga adalah reformasi pajak bagi buruh. Selama ini, beban pajak dianggap terlalu berat dan tidak sebanding dengan penghasilan yang diterima pekerja. Para buruh meminta adanya perubahan kebijakan agar pajak lebih adil dan tidak memberatkan.
Tuntutan keempat yang disuarakan adalah pengesahan rancangan undang-undang Ketenagakerjaan yang baru. Said menegaskan, rancangan tersebut sudah dimenangkan oleh Partai Buruh di Mahkamah Konstitusi dengan putusan nomor 168-2024, sehingga pemerintah perlu segera menindaklanjuti.
Tuntutan kelima, para buruh meminta agar rancangan undang-undang perampasan aset segera disahkan. Regulasi ini dinilai penting untuk mengatasi praktik korupsi dan penggelapan aset yang merugikan negara.
Sedangkan tuntutan keenam adalah revisi undang-undang pemilu. Menurut Said, aturan pemilu saat ini masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki agar lebih adil bagi seluruh rakyat.
Seruan Menjaga Aksi Tetap Damai
Dalam keterangannya, Said Iqbal menekankan agar aksi tetap berjalan sesuai jalurnya. Ia meminta pihak luar yang berpotensi memicu kerusuhan agar tidak ikut campur dalam gerakan buruh kali ini.
“Bagi kelompok lain yang bertujuan ingin mengganggu, bahkan melakukan kekerasan dalam aksi 28 Agustus, kami mohon jangan bergabung dengan aksi buruh ini,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga ketertiban agar pesan buruh tersampaikan dengan baik kepada pemerintah. “Ini murni isu buruh, ini murni gerakan buruh, dan kawan-kawan anarko, jangan coba-coba untuk mengganggu aksi buruh,” tambahnya.
Aksi yang dipusatkan di Gedung DPR ini diperkirakan akan dihadiri ribuan buruh dari berbagai daerah. Sejumlah elemen serikat pekerja turut ambil bagian untuk memperjuangkan enam isu utama yang sudah dideklarasikan.
Sejumlah aparat keamanan juga disiagakan di sekitar lokasi untuk memastikan jalannya aksi tetap kondusif. Pihak kepolisian menyebutkan, langkah preventif sudah dipersiapkan agar tidak terjadi benturan di lapangan.
Selain di Jakarta, aksi serupa juga akan digelar serentak di berbagai provinsi lain. Koordinasi dengan aparat daerah juga sudah dilakukan agar kegiatan berjalan aman dan tidak mengganggu ketertiban umum.
Para buruh berharap, aksi damai ini mendapat perhatian serius dari pemerintah. Mereka menekankan bahwa tuntutan yang disuarakan bukan hanya demi kepentingan buruh, tetapi juga rakyat Indonesia secara luas.
Dengan membawa isu kenaikan upah, penghentian PHK, hingga reformasi pajak, buruh ingin memastikan bahwa keadilan ekonomi bisa dirasakan seluruh lapisan masyarakat.
Said Iqbal menegaskan kembali bahwa buruh Indonesia menginginkan keadilan dalam kebijakan publik. Menurutnya, pemerintah harus mendengar suara jutaan buruh yang menggantungkan nasib pada kebijakan negara.
Para peserta aksi juga diminta untuk disiplin dan tidak terprovokasi. Koordinator lapangan di berbagai titik telah diberi arahan agar massa fokus pada penyampaian tuntutan.
Dengan demikian, aksi Nasional Buruh pada 28 Agustus 2025 diharapkan menjadi momentum penting untuk menunjukkan persatuan buruh Indonesia dalam memperjuangkan hak-haknya tanpa harus menimbulkan kericuhan.