Malang, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia secara konsisten terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan swasembada pangan. Langkah konkret dilakukan melalui akselerasi modernisasi alat-alat pertanian (alsintan) untuk meningkatkan produktivitas petani, serta dukungan kebijakan finansial yang diberikan kepada petani tebu rakyat. Dukungan ini tertuang dalam dua regulasi penting, yakni Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2025 yang mengatur pelaksanaan Kredit Usaha Alsintan, dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2025 yang mendukung program swasembada gula nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk tebu rakyat.
Upaya diseminasi dukungan tersebut dilakukan melalui pengenalan Program Kredit Alsintan dan KUR Khusus Tebu. Acara sosialisasi dan koordinasi ini diselenggarakan oleh Kementerian Pertanian di Malang, Jawa Timur, pada Rabu, 27 Agustus. Pertemuan ini menjadi wadah penting untuk koordinasi antar pemangku kepentingan, memastikan bahwa pelaksanaan program dapat berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Berbagai aspek teknis dibahas dalam pertemuan ini.
Selain memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengajuan kredit, agenda tersebut juga membahas secara rinci skema subsidi bunga/marjin, persyaratan bagi calon penerima, serta pendampingan yang akan diberikan kepada kelompok tani dan UMKM. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap petani yang memenuhi syarat dapat mengakses fasilitas ini dengan mudah. Pemerintah berkomitmen penuh untuk menghilangkan hambatan-hambatan birokrasi yang mungkin terjadi.
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan dan Pengembangan Usaha BUMN Kemenko Perekonomian, Ferry Irawan, menjelaskan esensi dari program ini. “Kredit Usaha Alsintan didesain untuk memanfaatkan alat yang dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas dengan keterbatasan lahan yang ada,” ujarnya. Lebih lanjut, Deputi Ferry menyampaikan bahwa program KUR Tebu Rakyat dan Kredit Usaha Alsintan diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencapai swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani di Indonesia.
Pemerintah juga memberikan sejumlah relaksasi KUR pada sektor perkebunan tebu. Inisiatif ini merupakan hasil dari Komite Kebijakan Pembiayaan bagi UMKM. Relaksasi yang diberikan antara lain mencakup ketentuan agunan tambahan, persyaratan bagi penerima yang belum pernah mengakses kredit komersial, suku bunga/marjin berjenjang, pembatasan akses berulang, dan ketentuan jangka waktu minimal usaha produktif.
Mendukung Produktivitas Petani dan Ketahanan Pangan
Deputi Ferry Irawan menambahkan bahwa langkah-langkah relaksasi ini diharapkan dapat meningkatkan penyerapan KUR pada sektor perkebunan tebu, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian. Kredit Usaha Alsintan juga dirancang untuk mendorong pemanfaatan teknologi yang mampu meningkatkan produktivitas, bahkan di lahan pertanian yang terbatas. “Kedua program ini diharapkan menjadi instrumen penting dalam mencapai swasembada pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani,” imbuh Deputi Ferry, menegaskan pentingnya menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan nasional di tengah ketidakpastian global.
Acara yang berlangsung di Malang ini juga menjadi ajang yang mempertemukan berbagai pihak terkait. Turut hadir perwakilan perbankan, penyedia alsintan, kelompok tani, dan pelaku UMKM pertanian. Selain sesi sosialisasi, juga dilakukan koordinasi antar pihak agar penyaluran program bisa berjalan lancar dan tepat sasaran. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak bekerja sendiri, melainkan menggandeng seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan bersama.
Melalui program ini, Pemerintah berharap semakin banyak petani yang beralih menggunakan teknologi pertanian modern. Dengan demikian, pertanian Indonesia dapat terus tumbuh menjadi sektor yang lebih maju, mandiri, dan berdaya saing. Modernisasi ini juga diharapkan dapat menarik minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian, yang selama ini dianggap kurang menjanjikan.
Pengenalan KUR Tebu Rakyat secara khusus menunjukkan perhatian pemerintah pada komoditas strategis ini. Tebu merupakan bahan baku utama untuk industri gula nasional, dan peningkatan produksi tebu sangat vital untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan adanya fasilitas kredit yang lebih mudah, petani tebu diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen mereka.
Di sisi lain, Kredit Usaha Alsintan juga menjadi solusi bagi para petani yang ingin meningkatkan efisiensi kerja. Penggunaan alat mesin pertanian modern dapat mengurangi biaya produksi, menghemat waktu, dan meningkatkan hasil panen secara signifikan. Hal ini pada akhirnya akan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani. Program ini adalah investasi jangka panjang untuk masa depan pertanian Indonesia.
Kedua program KUR ini juga mencerminkan pendekatan inklusif pemerintah. Mereka tidak hanya fokus pada modernisasi, tetapi juga pada pemberdayaan petani kecil dan UMKM. Relaksasi persyaratan kredit menunjukkan bahwa pemerintah ingin memberikan kesempatan yang sama kepada semua petani untuk berkembang. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkeadilan.
Pada akhirnya, keberhasilan program ini akan sangat bergantung pada implementasinya di lapangan. Sosialisasi yang masif dan pendampingan yang intensif bagi para petani menjadi kunci utama. Pihak perbankan juga diharapkan dapat bekerja sama secara optimal untuk memastikan proses penyaluran kredit berjalan tanpa hambatan.
Sebagai penutup, peluncuran Program Kredit Usaha Alsintan dan KUR Khusus Tebu adalah langkah strategis pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan ini, yang didukung oleh berbagai relaksasi, menunjukkan komitmen kuat pemerintah untuk memajukan sektor pertanian. Sinergi antara pemerintah, perbankan, dan kelompok tani menjadi kunci keberhasilan program ini.
Saran dari berita ini adalah agar pemerintah terus memperkuat pendampingan teknis bagi para petani. Ketersediaan alsintan yang modern harus diimbangi dengan pengetahuan dan keterampilan petani dalam mengoperasikannya. Pelatihan rutin dan workshop dapat menjadi sarana yang efektif untuk mentransfer pengetahuan ini.
Selain itu, pemerintah juga perlu membangun sistem monitoring dan evaluasi yang kuat untuk memantau dampak dari program ini. Data yang akurat mengenai peningkatan produktivitas dan pendapatan petani sangat penting untuk mengukur keberhasilan dan melakukan perbaikan jika diperlukan. Transparansi ini juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap program-program pemerintah.
Pada akhirnya, keberhasilan ini tidak hanya akan dirasakan oleh petani, tetapi juga oleh seluruh masyarakat. Dengan swasembada pangan yang terwujud, ketahanan nasional akan semakin kuat dan harga-harga kebutuhan pokok akan lebih stabil. Ini adalah investasi yang sangat berharga untuk masa depan Indonesia.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v