Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah Indonesia terus percepat penerapan transformasi digital pemerintahan terbuka, sebagai upaya tingkatkan kepercayaan rakyat serta perkuat efektivitas pelayanan publik di seluruh daerah. Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional untuk ciptakan pemerintahan yang inklusif, efisien, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat modern.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini tegaskan, transformasi digital bukan hanya bangun sistem, tetapi menyatukan berbagai platform jadi satu layanan terintegrasi bagi masyarakat. “Bagi negara seluas dan seberagam Indonesia, koherensi ini berarti pemerataan. Ketika pemerintah bergerak sebagai satu kesatuan, warga negara tidak lagi berkutat pada labirin birokrasi,” ujar Rini dalam Global Dialogue: Participation and Inclusion di Vitoria-Gasteiz, Spanyol, Rabu (8/10/2025).
Rini jelaskan bahwa pemerintah kini tengah perkuat arsitektur digital nasional yang integrasikan identitas digital, pertukaran data, dan pembayaran digital. Ketiganya menjadi tulang punggung utama dalam ciptakan sistem pemerintahan yang terbuka dan mudah diakses oleh seluruh warga negara.
Melalui pendekatan lintas kementerian dan pemerintah daerah, Rini menyebut pemerintah berupaya satukan seluruh layanan publik di bawah satu ekosistem digital terpadu. Upaya ini diharapkan dapat menghadirkan kecepatan, ketepatan, dan keterbukaan dalam proses birokrasi, sekaligus memperkuat transparansi di sektor publik.
“Tujuan kami bukan untuk menciptakan banyak sistem, melainkan terhubung ke semua jadi satu kesatuan,” tutur Rini. Langkah ini dianggap penting agar masyarakat di seluruh pelosok, termasuk wilayah terpencil, dapat nikmati layanan publik dengan akses yang sama.
Sebagai contoh konkret, program percontohan digital di Kabupaten Banyuwangi telah berhasil melibatkan lebih dari 300.000 warga. Mereka mendaftar perlindungan sosial menggunakan KTP digital terverifikasi dan sistem pembayaran langsung. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata bahwa penerapan teknologi mampu mempercepat penyaluran bantuan sekaligus memangkas hambatan birokrasi yang selama ini menjadi keluhan utama masyarakat.
Pemerintah juga tengah memperluas jangkauan layanan publik omni-channel, yang memungkinkan warga mengakses berbagai kebutuhan administrasi dari satu pintu layanan digital. Dengan demikian, tidak ada warga yang tertinggal dalam arus digitalisasi nasional.
Partisipasi Warga dan Demokrasi Digital
Selain efisiensi, aspek keterlibatan masyarakat menjadi fokus utama dalam transformasi digital pemerintahan. Pemerintah mendorong partisipasi publik melalui berbagai platform digital yang menampung jutaan aspirasi warga. “Pemerintah tidak hanya harus mendengarkan, tetapi juga bertindak tegas ketika warga negara berbicara,” tegas Rini.
Partisipasi ini diharapkan dapat memperkuat prinsip demokrasi partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tetapi juga mitra aktif dalam pengambilan kebijakan. Rini menyebutnya sebagai era Pemerintahan 5.0, yaitu pemerintahan yang berjalan bersama rakyat, bukan hanya untuk rakyat.
Menurutnya, teknologi memang menghadirkan kecepatan, tetapi keterbukaan adalah kunci untuk membangun kepercayaan. “Keterbukaan adalah infrastruktur terpenting yang dapat dibangun oleh suatu bangsa,” tambahnya.
Dengan keterlibatan publik yang aktif, tata kelola pemerintahan diharapkan mampu bertransformasi menjadi lebih manusiawi dan transparan. Setiap masukan dari warga bukan hanya didengar, tetapi dijadikan dasar perbaikan kebijakan dan inovasi pelayanan publik.
Transformasi digital ini juga menjadi langkah strategis untuk memperkuat citra Indonesia di mata dunia sebagai negara demokratis yang adaptif terhadap perubahan zaman. Melalui kisah kemajuan dan partisipasi, Indonesia diharapkan dapat menjadi contoh praktik terbaik dalam pengelolaan pemerintahan terbuka di kawasan Asia Tenggara.
“Kita berbagi kisah tentang kemajuan dan harapan, bukan kesempurnaan. Kisah ini menggambarkan bagaimana keterbukaan dan partisipasi dapat menjembatani kesenjangan antara warga negara dan negara, serta mengubah birokrasi menjadi rasa memiliki,” pungkas Rini.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
