Jakarta, Ekoin.co – Perkumpulan Analis Efek Indonesia (PAEI) menanggapi delapan aksi percepatan reformasi pasar modal yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Langkah ini sebagai upaya membenahi pasar modal Tanah Air.
AEI menegaskan bahwa implementasi kebijakan tersebut penting dilakukan secara bertahap dan proporsional.
Ketua Umum PAEI David Sutyanto, menerangkan 8 aksi reformasi pasar modal itu telah dirancang untuk memperkuat integritas pasar melalui peningkatan transparansi, tata kelola, dan likuiditas perdagangan saham.
Hal ini penting untuk menjawab tantangan struktural pasar modal sekaligus meningkatkan kepercayaan investor global maupun domestik.
“Reformasi ini merupakan momentum penting untuk meningkatkan kualitas pasar modal Indonesia. Dengan kebijakan yang presisi dan kolaboratif, kepercayaan investor domestik maupun global akan semakin menguat,” kata David dalam keterangannya, Senin (2/2/2026).
PAEI menilai bahwa efektivitas reformasi pasar modal akan sangat bergantung pada terbukanya informasi di pasar modal. Dengan kata lain, integritas data dan tata kelola emiten menjadi fondasi utama bagi terbentuknya kepercayaan pasar dalam berinvestasi di Tanah Air.
Terhadap rencana penambahan batas minimum free float dan transparansi kepemilikan misalnya, PAEI menilai bahwa hal itu mampu memperbesar likuiditas hingga memperbaiki persepsi investor terhadap kredibilitas pasar modal Indonesia, yang belakangan tengah masuk dalam fase kritis.
Meskipun begitu, PAEI menilai, penting bagi OJK untuk menerapkan pendekatan yang adaptif guna mendorong keseimbangan antara perlindungan investor dan aktivitas perdagangan yang sehat.
“PAEI mengingatkan agar implementasi kebijakan dilakukan secara bertahap dan proporsional. Pendekatan yang adaptif dinilai penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan investor dan kelancaran aktivitas perdagangan, tanpa menimbulkan gejolak yang berlebihan di pasar,” kata David.
Diketahui, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Pemerintah dan stakeholder akan mempercepat reformasi pasar modal Indonesia secara menyeluruh.
Reformasi ini guna memperkuat likuiditas, meningkatkan transparansi, serta menjaga kepercayaan investor melalui delapan rencana aksi.
Dibawah komando Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, strategi keluar dari gejolak digodok. Ada 8 percepatan reformasi pasar modal Indonesia, yang mencakup pilar penguatan likuiditas, transparansi, tata kelola, hingga pendalaman pasar.
“OJK bersama dengan Self-Regulatory Organization, bersama dengan Bursa Efek Indonesia, Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, menyampaikan komitmen untuk melakukan bold and ambitious reformasi di pasar modal Indonesia sesuai dengan best practices dan memenuhi ekspektasi Global Index Provider,” kata Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica dikutip Senin (2/2). (*)
