Bogor, Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto mengirim sinyal keras kepada seluruh kepala daerah di Indonesia. Dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pemerintah Pusat dan Daerah awal 2026 di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Senin (2/2/2026).
Prabowo menegaskan tidak akan memberi ruang sedikit pun bagi praktik penyimpangan hukum—bahkan jika dilakukan oleh kader partainya sendiri.
Di hadapan ratusan pejabat pusat dan daerah, Prabowo menekankan bahwa pemerintahan yang dipimpinnya berdiri di atas kepentingan negara, bukan kepentingan partai politik.
Ia menyatakan tidak mempersoalkan latar belakang partai para kepala daerah, selama mampu bekerja sama dengan pemerintah pusat dan patuh pada hukum.
“Saya tidak melihat asal partai. Yang penting bekerja untuk rakyat dan negara,” ucap Prabowo dalam taklimatnya.
Namun, nada Prabowo berubah tajam ketika menyinggung integritas pejabat publik. Ia mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan terlibat praktik melawan hukum. Ancaman penegakan hukum, kata Prabowo, berlaku tanpa pandang bulu.
“Kalau melanggar hukum, saya tindak. (Kader) Gerindra kalau brengsek, saya tangkap. Jangan macam-macam,” ujar Prabowo dengan nada keras, disambut keheningan ruangan.
Pernyataan tersebut menjadi penegasan sikap politik Prabowo yang ingin memutus stigma kompromi kekuasaan dan loyalitas partai dalam penegakan hukum. Pesan itu sekaligus ditujukan sebagai peringatan bagi seluruh elite daerah agar tidak bermain aman di balik afiliasi politik.
Rakornas ini digelar sebagai langkah konsolidasi awal pemerintahan tahun 2026, menyatukan visi pembangunan nasional antara pemerintah pusat dan daerah. Prabowo menekankan bahwa stabilitas, percepatan pembangunan, dan kepercayaan publik hanya bisa dicapai jika pejabat negara bekerja bersih dan disiplin.
Dengan pernyataan keras tersebut, Prabowo menempatkan dirinya pada posisi tegas: hukum sebagai panglima, dan kekuasaan sebagai amanah—bukan tameng perlindungan bagi siapa pun. (*)
