Rektor dan Dekan Unsika Mau ‘Pelesiran’ ke China di Tengah Sorotan Temuan BPK

Karawang, Ekoin.co – Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika) tengah jadi sorotan publik. Selain temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) soal pengadaan, kampus ini juga disorot dugaan rencana ‘plesiran’ pejabatnya ke luar negeri.

Rektor Universitas Singaperbangsa Karawang (Unsika), Ade Maman Suherman, bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Mayasari serta Wakil Dekan, Zainal Abidin berencana berangkat ke China tahun ini.

Berdasarkan dokumen yang diperoleh redaksi, keberangkatan tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar Rp163,5 juta. Hasrat para pejabat Unsika ke China ini, bertolak belakang dengan keinginan Pemerintah Pusat untuk mengurangi perjalanan ke luar negeri demi efisiensi.

Apalagi saat ini, Unsika, sebagai kampus negeri, tengah mendapat banyak sorotan dugaan penyimpangan anggaran. Pertama, baru-baru ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengendus dugaan penyimpangan anggaran dalam proses pengadaan peralatan di Unsika dengan total nilai mencapai Rp667,5 juta.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti proses pengadaan peralatan di Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) dengan total nilai mencapai Rp667,5 juta. Temuan ini tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang mengindikasikan adanya ketidaksesuaian prosedur dalam sistem pengadaan berbasis E-Katalog.

Dalam dokumen LHP BPK RI Nomor 11/LHP/XIX/12/2024 disebutkan, sebanyak 30 unit peralatan telah diterima pihak kampus sebelum adanya dokumen resmi berupa Surat Pesanan maupun kontrak pengadaan. Padahal, dalam mekanisme e-purchasing, proses administrasi tersebut menjadi syarat utama sebelum barang dikirim dan diterima.

Kedua, tentang persoalan pengadaan 80 kontainer untuk dijadikan kelas bagi mahasiswa. Unsika membeli kontainer-kontainer tersebut dan menelan anggaran Rp 6,4 miliar. Kasus ini sudah dibidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang.

Ketiga, berdasarkan penelusuran, ada persoalan pengadaan mobil dinas (mobdin) di lingkungan Unsika yang banyak dikritik masyarakat.

Di tengah persoalan ini, Rektor dan Dekan FISIP justru mengajukan anggaran ke China ratusan juta Rupiah, untuk keberangkatan mereka pada pertengahan tahun ini.

‘Pelesiran’ pejabat Unsika ini mendapat kritikan tajam Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (Kornas JPPI), Ubaid Matraji. Ubaik mengatakan anggaran untuk ‘pelesiran’ berkedok visiting campus ini bukan hanya soal angka, tapi soal hilangnya empati dan etika birokrasi.

“Di saat mahasiswa mungkin masih kesulitan fasilitas atau dosen butuh dukungan riset, uang rakyat justru ‘terbang’ ke luar negeri tanpa urgensi yang transparan,” kata Ubaid, Minggu (22/2).

Di era digital, kolaborasi internasional bisa diinisiasi secara daring. Ubaid memertanyakan urgensi visiting tersebut. “Mengapa harus menghabiskan ratusan juta jika hasilnya tidak berdampak langsung?” tanya Ubaid.

Munculnya anggaran fantastis ini di tengah isu dugaan penyimpangan anggaran di UNSIKA yang baru-baru ini mencuat adalah sebuah kecerobohan manajerial. Ini menunjukkan bahwa pimpinan kampus tidak memiliki sense of crisis.

Alih-alih melakukan audit internal dan perbaikan citra, mereka justru menambah daftar kecurigaan publik melalui pemborosan anggaran yang provokatif.

“Kami mendesak Rektorat UNSIKA untuk membatalkan kunjungan tersebut. Jangan sampai kampus yang seharusnya jadi pusat moralitas dan intelektualitas, justru menjadi contoh buruk dalam pengelolaan keuangan,” tegas Ubaid.

Redaksi berupaya mengkonfirmasi keinginan pejabat Unsika berangkat ke China, dengan menghubungi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek). Sayangnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Togar Simatupang enggan menanggapinya. “Saya tidak bisa memberikan keterangan,” ujarnya.

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, tidak merespon konfirmasi redaksi.

Pihak Universitas Singaperbangsa Karawang memberikan respons singkat terkait temuan tersebut. Salah satu perwakilan kampus, Nurali, menyatakan pihaknya menyerahkan persoalan ini kepada proses hukum yang berlaku.

“Ya biarkan hukum yg akan menjawabnya,” ujar Nurali perwakilan Unsika saat dikonfirmasi, wartawan,

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto sudah berkali-kali menekankan agar dilakukan pembatasan para pejabat ASN berpergian dinas ke luar negeri.

“Saya minta kegiatan-kegiatan yang terlalu seremonial, terlalu banyak seminar, terlalu banyak sarasehan, terlalu banyak konferensi, terlalu banyak perjalanan luar negeri, mohon dikurangi,” kata Prabowo. (*)