Dana Pendidikan Diseret ke MBG, DPR Tuding Kritik Publik Cuma Provokasi

Jakarta, Ekoin.co – Perdebatan mengenai sumber pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikaitkan dengan alokasi 20 persen anggaran pendidikan dalam APBN masih terus bergulir.

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menegaskan bahwa penggunaan sebagian dana pendidikan untuk program tersebut tidak menyalahi aturan maupun prinsip penganggaran negara.

Ia menjelaskan total anggaran pendidikan dalam APBN mencapai sekitar Rp769 triliun, dengan sekitar Rp223,5 triliun di antaranya dialokasikan untuk mendukung program MBG.

Menurutnya, kebijakan ini dinilai relevan karena mayoritas penerima manfaat program tersebut merupakan anak-anak usia sekolah.

Misbakhun menyebut program MBG menargetkan hampir 84 juta penerima manfaat, yang sebagian besar merupakan pelajar di berbagai daerah. Karena itu, menurutnya wajar jika sebagian pembiayaan program ditempatkan dalam pos anggaran pendidikan.

Ia menilai mekanisme pengalokasian anggaran tersebut menggunakan pendekatan lintas fungsi atau cross cutting policy, yakni pembagian anggaran berdasarkan sasaran program dan kelompok penerima manfaat.

Skema ini juga mengikuti prinsip follow the program, di mana pendanaan disesuaikan dengan tujuan kebijakan yang dijalankan.

Menurutnya, kebijakan alokasi anggaran MBG sepenuhnya merupakan strategi pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan APBN.

Ia berpandangan langkah tersebut justru mencerminkan perencanaan anggaran yang terarah untuk memperkuat kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Misbakhun juga menegaskan bahwa porsi anggaran pendidikan setiap tahun tetap meningkat sesuai amanat konstitusi yang mengharuskan minimal 20 persen belanja negara dialokasikan untuk sektor pendidikan.

Seiring meningkatnya nilai APBN, besaran anggaran pendidikan pun ikut bertambah.

Karena itu, ia menilai kurang tepat jika alokasi dana pendidikan untuk MBG dipertentangkan dengan kebutuhan pembangunan sarana pendidikan di berbagai daerah.

Pemerintah, kata dia, tetap menjalankan program peningkatan infrastruktur pendidikan secara bertahap.

Ia menambahkan pembangunan fasilitas pendidikan masih terus diperkuat, termasuk melalui program sekolah rakyat di wilayah terpencil yang dilaksanakan oleh Kementerian Sosial.