Isu Donasi Rp16 Triliun Dibantah! Prabowo Tegaskan RI Tak Pernah Setor Dana ke Board of Peace

JAKARTA, Ekoin.co – Presiden Prabowo Subianto memberikan klarifikasi tegas terkait isu kontribusi finansial Indonesia dalam lembaga internasional Board of Peace.

Ia membantah keras kabar yang menyebut Indonesia telah menyetorkan dana hingga 1 miliar dolar AS atau setara sekitar Rp16 triliun.

Pernyataan ini disampaikan menyusul beredarnya informasi tidak terverifikasi yang menyebut Indonesia sebagai salah satu donatur utama sejak awal pembentukan lembaga tersebut.

Isu ini sempat memicu kegaduhan publik dan kekhawatiran terkait transparansi anggaran negara.

Prabowo menegaskan, Indonesia tidak termasuk dalam kategori founding donors atau negara pendiri yang memiliki kewajiban kontribusi finansial besar.

“Perlu saya luruskan, Indonesia bukan termasuk founding donors. Sejak awal, kita tidak memiliki komitmen atau kewajiban finansial dalam jumlah besar sebagai bagian dari struktur pembentukan organisasi tersebut,” tegasnya.

Ia menjelaskan, status founding donors biasanya diberikan kepada negara yang menyuntikkan modal awal dan terlibat langsung dalam pembentukan lembaga internasional. Dengan demikian, Indonesia tidak memiliki kewajiban menyetor dana seperti yang ramai diberitakan.

Sebaliknya, Prabowo menekankan bahwa kontribusi Indonesia dalam upaya perdamaian global lebih difokuskan pada aksi nyata di lapangan, bukan dalam bentuk dana besar.

Menurutnya, Indonesia secara konsisten mengirimkan pasukan perdamaian ke berbagai wilayah konflik dunia sebagai bagian dari komitmen internasional.

“Kontribusi kita nyata dan ada di lapangan. Pasukan perdamaian kita tidak hanya menjaga stabilitas keamanan, tetapi juga berperan dalam rekonstruksi sosial dan membangun kepercayaan masyarakat,” ujarnya.

Pendekatan ini menjadi ciri khas diplomasi Indonesia yang mengedepankan kontribusi operasional, termasuk dalam misi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pemerintah juga menegaskan komitmennya untuk menjaga transparansi dalam setiap kebijakan luar negeri, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan anggaran negara.

Klarifikasi ini diharapkan dapat meredam spekulasi publik sekaligus menegaskan bahwa peran Indonesia di panggung global tidak semata diukur dari besaran dana, melainkan dari kontribusi nyata dalam menjaga perdamaian dunia.