Satu Istana, Dua Matahari

Jakarta, Ekoin.co – Demokrasi tidak selalu mati oleh kudeta. Ia bisa meredup pelan-pelan, ketika pusat kekuasaan menjadi kabur, ketika publik tak lagi yakin di mana keputusan benar-benar dibuat. Indonesia hari ini sedang berdiri di ambang kabur itu, yakni satu istana, tetapi seolah dua matahari.

Kemenangan Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024 mestinya menjadi titik tegas sirkulasi kekuasaan. Sebuah jeda dari praktik lama, sekaligus peluang memperbaiki tata kelola negara. Namun yang terjadi justru menghadirkan anomali: transisi formal berlangsung, tetapi transisi substansial terasa tertahan. Kekuasaan berpindah tangan, tanpa benar-benar berpindah arah.

Sejak awal, konstruksi politik Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka sudah memantik tanda tanya. Ini bukan sekadar soal strategi elektoral, melainkan soal pesan yang dibawa, bahwa kekuasaan tetap beredar dalam orbit yang sama. Dalam demokrasi, persepsi semacam ini bukan hal remeh. Ia adalah fondasi kepercayaan, dan ketika fondasi itu retak, seluruh bangunan ikut goyah.

Kabinet yang terbentuk memperkuat kesan itu. Figur lama kembali menempati posisi strategis, sebagian dengan catatan publik yang belum tuntas. Koalisi besar yang diharapkan menghadirkan stabilitas justru berisiko menciptakan kenyamanan berlebih, yaitu kondisi dimana kritik melemah, kontrol mengendur, dan kekuasaan berjalan tanpa cukup koreksi.

Prabowo berdiri sebagai presiden, tetapi arah kebijakan sering terasa familiar. Dalam berbagai isu strategis, pemerintah tampak lebih memilih meredam ketimbang membongkar, lebih menjaga keseimbangan politik daripada menegakkan akuntabilitas. Negara hadir sebagai penyangga, bukan sebagai penilai.

Di sinilah metafora “dua matahari” menemukan relevansinya. Dalam satu sistem kekuasaan, hanya boleh ada satu pusat gravitasi. Ketika muncul persepsi adanya pusat lain, baik dalam bentuk pengaruh politik, jaringan kekuasaan, maupun loyalitas personal, maka yang terjadi adalah distorsi. Keputusan menjadi kompromi, bukan pilihan tegas.

Relasi politik antara presiden saat ini dengan pendahulunya menjadi kunci membaca situasi ini. Gestur kedekatan, pernyataan simbolik, hingga kesinambungan kebijakan membentuk narasi bahwa pengaruh lama belum benar-benar surut. Dalam politik, bayang-bayang tidak pernah netral. Ia selalu membawa arah.

Fenomena ini kerap dijelaskan melalui konsep shadow power, yaitu kekuasaan yang tidak tampak, tetapi bekerja efektif. Ia tidak membutuhkan jabatan formal, cukup jaringan, akses, dan loyalitas. Dalam kondisi seperti ini, presiden bisa saja memegang otoritas konstitusional, tetapi tidak sepenuhnya bebas secara politik.

Dampaknya tidak berhenti di elit. Ia merembes ke persepsi publik. Ketika masyarakat mulai percaya bahwa keputusan tidak sepenuhnya lahir dari mekanisme formal, maka kepercayaan pun tergerus. Dan tanpa kepercayaan, demokrasi kehilangan energi utamanya.

Di tengah situasi itu, terlihat pula strategi politik yang tidak sederhana. Presiden berada di garis depan, menyerap tekanan dan risiko kebijakan. Sementara di sisi lain, figur wakil presiden relatif minim eksposur terhadap isu sensitif. Pada saat yang sama, konsolidasi kekuatan terus berjalan, baik di akar rumput, di partai, hingga di ruang digital. Ini bukan sekadar dinamika. Ini arsitektur kekuasaan.

Dalam perspektif teori elit, kondisi ini mencerminkan proses reproduksi kekuasaan, yaitu ketika sirkulasi tidak benar-benar terjadi, melainkan hanya berganti peran dalam lingkar yang sama. Demokrasi tetap berjalan secara prosedural, tetapi kehilangan daya koreksinya. Pemilu tetap digelar, tetapi pilihan menjadi semakin terbatas secara substansial.

Namun sejarah politik selalu menyisakan ruang bagi kejutan. Tekanan publik, retakan di antara elit, atau krisis ekonomi dapat mengubah konfigurasi yang tampak mapan. Tidak ada kekuasaan yang benar-benar kebal terhadap delegitimasi.

Pertanyaannya kini sederhana, tetapi menentukan, apakah Prabowo akan menjadi pusat matahari yang sesungguhnya, atau tetap berbagi orbit dengan bayang-bayang yang ada?

Pilihan itu tidak hanya menentukan arah pemerintahannya, tetapi juga masa depan demokrasi Indonesia. Sebab dalam satu langit politik, dua matahari bukan hanya mustahil, bahkan ia berbahaya

Penulis : Sri Radjasa, M.BA (Pemerhati Intelijen)