Sampah Jadi Prioritas Nasional, Prabowo Ambil Tindakan

Jakarta, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto pada pekan lalu menginstruksikan percepatan penanganan sampah nasional melalui skema hulu‑hilir. Langkah ini diambil dalam rapat kabinet terbatas di Istana Negara, Jakarta. Pemerintah menargetkan pemberesan persoalan sampah secara menyeluruh hingga tahun 2029 .

Instruksi Presiden dan Tujuan Strategis

Presiden Prabowo menegaskan bahwa sampah bukan sekadar masalah lokal, namun telah menjadi ancaman terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Skema hulu‑hilir yang diusulkan bertujuan memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, hingga pelaku industri pengolahan.

Sasaran dan Jadwal Implementasi

Pemerintah menargetkan seluruh jenis sampah, baik organik maupun anorganik, tertangani sebelum akhir 2029. Menurut Presiden, “penyelesaian persoalan sampah secara menyeluruh” perlu dituntaskan agar generasi mendatang tidak menanggung beban lebih besar.

Peran Kementerian dan Lembaga Terkait

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) ditugaskan merancang instrumen hukum dan pengawasan. Sementara, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) diarahkan menyiapkan infrastruktur pengolahan sampah.

Kolaborasi Hulu‑Hilir

Mekanisme hulu‑hilir mengharuskan kerja sama antara penghasil dan pengolah sampah. Pemerintah mendorong investasi dan teknologi pengelolaan limbah dari swasta untuk memaksimalkan daur ulang dan energi terbarukan.

  Pendanaan dan     Insentif Ekonomi

Presiden meminta Menteri Keuangan menyiapkan insentif fiskal bagi pengelola sampah, seperti tunjangan anggaran atau keringanan pajak. Strategi ini diharapkan memacu partisipasi swasta dan mendukung penggunaan teknologi ramah lingkungan.

              Tantangan di         Lapangan

Sejumlah daerah masih mengalami keterbatasan fasilitas TPA dan minimnya budaya pilah‑pilah sampah. Presiden, dalam rapatnya, menekankan pentingnya edukasi publik serta optimalisasi bank sampah dan komunitas lingkungan.

Presiden memerintahkan Gubernur dan Bupati/Walikota untuk segera menyusun dan melaporkan rencana aksi daerah dalam 90 hari sejak instruksi diberikan. Ini untuk memastikan target terukur dan terpantau.

Penguatan kemitraan dengan industri pengolahan limbah ditambah dorongan pemanfaatan teknologi seperti waste‑to‑energy dan pengomposan modern. Presiden berharap kolaborasi hulu‑hilir berjalan efektif.

Masyarakat juga didorong aktif melalui program CSR. Presiden meminta semua pihak—warga, LSM, pelajar—untuk terlibat dalam kampanye dan aksi nyata pemilahan sampah.

KLHK dan instansi terkait diperintahkan meningkatkan pengawasan dan tindakan terhadap pelanggar, termasuk pembuang sampah ilegal. Hal ini menjadi bagian penting dari instruksi presiden.

Presiden meminta Sekretariat Kabinet membuat dashboard pemantauan capaian penanganan sampah. Evaluasi berkala digelar setiap kuartal untuk menilai progres dan kendala di lapangan.

Instruksi ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2024–2029 yang menargetkan lingkungan hidup berkelanjutan.

Pemerintah perlu segera mengintegrasikan rencana aksi hulu‑hilir di tingkat daerah untuk memastikan implementasi merata. Penguatan regulasi dan insentif fiskal akan menjadi tulang punggung keberhasilan program. Masyarakat harus terus diberdayakan agar budaya pilah sampah menjadi norma sosial. Teknologi dan kolaborasi industri akan mempercepat solusi berkelanjutan yang efektif. Evaluasi berkala akan membantu penyesuaian strategi agar target terpenuhi tepat waktu. (*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v