Prabowo Bahas Koperasi Merah Putih di Hambalang

BOGOR, EKOIN.CO- Presiden Prabowo Subianto kembali memimpin rapat terbatas di kediaman pribadinya di Hambalang, Kabupaten Bogor, pada Senin, 23 Juni 2025.

Rapat ini menjadi yang keempat pada hari tersebut dan difokuskan pada percepatan pembangunan Koperasi Merah Putih.

Kebijakan ini diposisikan sebagai strategi nasional untuk memperkuat struktur ekonomi desa serta memperpendek rantai distribusi bahan pokok.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan bahwa koperasi akan memangkas jalur distribusi panjang dari produsen ke konsumen.

“Koperasi akan menjadi penyalur utama berbagai kebutuhan dasar masyarakat,” kata Teddy dalam keterangan resminya.

Penguatan Jalur Distribusi

Menurut Teddy, koperasi akan menyediakan akses langsung terhadap kebutuhan seperti pupuk, tabung gas, dan bantuan pemerintah lainnya.

Poin ini penting mengingat selama ini distribusi kebutuhan pokok masih berbelit, berdampak pada harga dan keterjangkauan.

Rapat turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, dan jajaran menteri lainnya yang terkait.

Dalam forum tersebut, dibahas pula soal mekanisme kerja koperasi agar bisa terintegrasi dengan sistem distribusi yang ada.

Pemerintah ingin mempercepat pengoperasian koperasi agar segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa.

Satgas Koperasi Merah Putih

Untuk menjalankan program ini secara efektif, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Koperasi Merah Putih.

Satgas ini dipimpin langsung oleh Menko Pangan Zulkifli Hasan dan melibatkan perwakilan dari kementerian lain.

“Satgas ini akan bertugas memastikan program koperasi berjalan terintegrasi dan sesuai target,” ujar Teddy.

Langkah pembentukan Satgas ini diambil agar jalur koordinasi dan eksekusi kebijakan dapat berjalan cepat.

Satgas juga berfungsi sebagai pengawas dan pelaksana harian dalam skema distribusi logistik.

Peran Sentral Koperasi

Koperasi Merah Putih diharapkan menjadi simpul utama dalam pengelolaan dan penyaluran kebutuhan masyarakat.

Dalam struktur program ini, koperasi tak hanya sebagai penyalur, tetapi juga penyedia layanan distribusi yang efisien.

Dengan kehadiran koperasi, distribusi bantuan pemerintah akan lebih tepat sasaran dan tidak terlambat.

Pupuk, gas elpiji, hingga kebutuhan sembako bisa langsung dikirim dari produsen ke tangan warga.

Teddy menekankan bahwa ini menjadi salah satu bentuk konkret reformasi ekonomi tingkat desa.

Efektivitas dan Skala Nasional

Program koperasi akan dikembangkan di seluruh Indonesia, dimulai dari wilayah yang paling membutuhkan.

Pemerintah juga akan menyiapkan sistem informasi terintegrasi untuk memantau aktivitas koperasi secara real time.

“Program ini akan menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan,” kata Teddy Indra Wijaya.

Langkah ini disebut sebagai salah satu prioritas Presiden Prabowo dalam seratus hari kerja awal pemerintahannya.

Pelibatan kementerian lintas sektor bertujuan agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan distribusi.

Percepatan Implementasi

Rapat di Hambalang ini menjadi forum koordinasi lanjutan setelah tiga rapat sebelumnya digelar di hari yang sama.

Teddy menyampaikan bahwa pengawalan dari Presiden langsung menunjukkan keseriusan agenda ini.

“Presiden meminta agar implementasi tidak lambat dan menyentuh desa-desa secara nyata,” ujar Teddy.

Dalam pelaksanaan di lapangan, koperasi juga akan menjalin kemitraan dengan UMKM lokal.

Dukungan logistik akan melibatkan BUMN dan lembaga penyalur yang ditunjuk secara resmi.

Arahan Presiden

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar rakyat.

Koperasi Merah Putih menjadi salah satu jalan untuk memastikan tidak ada lagi kelangkaan pupuk dan sembako.

“Pemerintah harus hadir di tengah rakyat, terutama dalam urusan pangan,” tegas Presiden sebagaimana dikutip Teddy.

Pemerintah juga menggarisbawahi pentingnya sinergi antara pusat dan daerah.

Pendataan kebutuhan desa akan jadi dasar perencanaan distribusi oleh koperasi.

Integrasi Digitalisasi

Sistem koperasi akan dikembangkan dengan dukungan teknologi digital berbasis aplikasi.

Tujuannya adalah untuk mempercepat laporan distribusi dan transparansi penyaluran barang.

Koperasi akan dilengkapi sistem monitoring harga dan kebutuhan wilayah masing-masing.

Langkah ini dinilai mampu menekan inflasi mikro di tingkat desa serta menghindari penimbunan barang.

Kementerian Komunikasi dan Informatika juga dilibatkan untuk pengembangan platform digital koperasi.

Sinergi Antar-Kementerian

Program ini dijalankan melalui kolaborasi antarkementerian yang dipandu oleh Menko Pangan.

Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan Kementerian Sosial menjadi pengampu sektor yang ditugaskan mendukung koperasi.

Teddy menuturkan bahwa pembagian tugas sudah jelas dan tinggal menunggu eksekusi di lapangan.

“Setiap kementerian punya peran dalam rantai pasok ini, baik dari sisi produksi hingga distribusi,” ucapnya.

Penguatan logistik desa juga melibatkan TNI dan kepolisian dalam fungsi pengamanan dan pengawasan.

Koperasi sebagai Pilar Ekonomi Desa

Koperasi Merah Putih didesain untuk menjadi institusi ekonomi milik rakyat dan dikelola rakyat sendiri.

Pemerintah akan mendampingi pembentukan struktur manajemen dan tata kelola koperasi secara profesional.

Bantuan pelatihan, pendanaan awal, dan fasilitas gudang juga telah disiapkan.

Rencana ini dimasukkan dalam peta jalan program kerja ekonomi kerakyatan nasional.

Teddy mengatakan, “Koperasi ini akan jadi model distribusi yang bisa diandalkan di masa depan.”(*)