JAKARTA, EKOIN.CO- Wakil Menteri Sosial (Wamenos) Agus Jabo Priyono meminta pemerintah daerah segera mengusulkan lahan milik pemerintah provinsi, kabupaten, atau kota untuk pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
Permintaan tersebut disampaikan Agus saat menerima audiensi sejumlah kepala daerah di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, pada Rabu, 25 Juni 2025.
Turut hadir dalam pertemuan itu Wali Kota dan Wakil Wali Kota Baubau Yusran Fahim-Hamsina Bolu, Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tenggara Ronal Kandoli-Fredy Tuda, Bupati Aceh Bireun Mukhlis, dan Kepala Dinas Sosial Palu Zuzik.
Dalam sambutannya, Agus Jabo menjelaskan bahwa 200 titik Sekolah Rakyat yang akan beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026 masih bersifat sementara.
“Makanya yang dipakai adalah gedung milik Kemensos, gedung milik Kemenaker, dalam bentuk BLK-BLK,” kata Agus Jabo saat menyampaikan arahannya kepada para kepala daerah.
Kolaborasi Pemerintah dan Pemda
Agus menambahkan bahwa daerah yang termasuk dalam 200 titik sementara tersebut wajib segera mengajukan lahan untuk pembangunan sekolah yang permanen.
Pembangunan sekolah permanen ditargetkan rampung tahun ini dan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026.
Sebagian besar gedung yang digunakan saat ini merupakan aset milik Kemensos dan Kemenaker, termasuk beberapa fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah.
“Yang sementara ini tahun berikutnya sudah tidak bisa menampung murid lagi,” tegas Agus Jabo.
Ia menjelaskan bahwa rencana jangka panjang program ini tidak memungkinkan untuk terus memakai bangunan sementara.
Sekolah Rakyat untuk Masyarakat Miskin
Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Program ini merupakan salah satu prioritas dari Presiden Prabowo Subianto.
Presiden, menurut Agus, menekankan agar tidak ada kecurangan dalam proses penerimaan siswa.
“Presiden berkali-kali mengingatkan, ini khusus untuk saudara-saudara kita yang miskin ekstrem,” kata Agus.
Ia juga menekankan bahwa sekolah ini tidak boleh diisi oleh “titipan” atau praktik tidak adil lainnya.
Tahapan Peluncuran Sekolah Rakyat
Sekolah Rakyat akan hadir pada jenjang SD, SMP, dan SMA.
Dari 200 titik, 100 di antaranya memanfaatkan gedung milik Kemensos, sisanya melalui kerja sama dengan Kemenaker dan Pemda.
Saat ini, proses perekrutan siswa, guru, dan tenaga kependidikan tengah dilakukan.
Rencananya, peluncuran Sekolah Rakyat tahap pertama digelar pada 14 Juli 2025.
Adapun 100 titik tambahan akan memanfaatkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD).
Kriteria Lahan Permanen
Agus Jabo menyampaikan bahwa pengusulan lahan tidak bisa sembarangan.
Lahan harus bersertifikat, bebas sengketa, dan tidak berada di kawasan rawan bencana.
Ukuran ideal lahan adalah 8,2 hektare, namun jika hanya tersedia 6 hektare, akan tetap disesuaikan.
“Yang penting bukan tanah sengketa dan bukan kawasan rawan bencana,” ujar Agus.
Lahan tersebut nantinya akan digunakan untuk membangun fasilitas penunjang pendidikan yang lengkap.
Fasilitas yang Akan Dibangun
Di atas lahan itu, pemerintah akan membangun ruang kelas, asrama, dan ruang makan.
Fasilitas lainnya meliputi dapur, laboratorium, tempat ibadah, dan perpustakaan.
Semua fasilitas akan disesuaikan dengan standar pendidikan modern dan kebutuhan peserta didik.
Agus menekankan bahwa pembangunan fisik harus selaras dengan visi program, yaitu mengangkat derajat masyarakat miskin.
Program ini diharapkan dapat memutus rantai kemiskinan antar generasi.
Tanggapan Kepala Daerah
Dalam pertemuan tersebut, para kepala daerah menunjukkan komitmennya untuk mendukung program Sekolah Rakyat.
Mereka menyampaikan usulan lahan dan kesiapan daerah masing-masing dalam mendukung pembangunan sekolah.
Kepala Dinas Sosial Palu, Zuzik, menyatakan bahwa Kota Palu siap melaksanakan program ini.
Palu bahkan telah menetapkan Sentra Nipotowe Palu sebagai lokasi sekolah sementara tahun ini.
Langkah ini mendapat apresiasi dari Wamenos dan menjadi contoh daerah yang proaktif.
Pengawasan dan Transparansi
Agus Jabo menegaskan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses rekrutmen siswa.
Ia mengingatkan bahwa sekolah ini tidak dipungut biaya dan harus benar-benar menjangkau mereka yang membutuhkan.
“Jangan sampai ada permainan, Presiden tidak ingin itu terjadi,” tegasnya.
Ia meminta masyarakat dan media ikut mengawasi agar program berjalan sesuai tujuan.
Dengan keterlibatan banyak pihak, kualitas program diyakini bisa terjaga.
Langkah Strategis Kemensos
Sebagai penanggung jawab, Kemensos akan terus memfasilitasi daerah yang ingin berpartisipasi.
Koordinasi dengan Kemenaker dan Pemda dilakukan agar infrastruktur pendidikan bisa tersedia secara merata.
Agus menyebutkan, waktu yang tersisa untuk pembangunan cukup singkat dan butuh kerja cepat.
Ia berharap setiap daerah bisa menyiapkan lahan dan memenuhi syarat administratif secepat mungkin.
Pembangunan dimulai begitu lahan dinyatakan siap secara hukum dan teknis.
Dukungan Presiden Dipertegas
Agus Jabo menuturkan bahwa Presiden Prabowo memberikan perhatian besar pada program ini.
Sekolah Rakyat menjadi bagian dari strategi menghapus kemiskinan ekstrem.
“Presiden ingin memuliakan orang-orang miskin,” ucap Agus.
Ia menambahkan bahwa pendidikan adalah hak dasar yang harus diakses semua warga negara.
Dengan program ini, akses terhadap pendidikan diharapkan menjadi lebih adil dan inklusif.(*)
Berlangganan gratis WANEWS EKOIN lewat saluran WhatsUp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
