JAKARTA,EKOIN.CO – Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan pelayanan publik. Pada Kamis, 26 Juni 2025, Wakil Wali Kota Jakarta Pusat Eric PZ Lumbun secara resmi membuka kegiatan pengendalian dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat melalui program Cepat Respon Masyarakat (CRM) di Ruang Pola, Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jalan Tanah Abang I, Gambir.
Dalam sambutannya, Eric menegaskan bahwa pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan bagian integral dari tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel. Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Pemkot Jakarta Pusat atas capaian gemilang dalam penanganan pengaduan masyarakat.
“Jakarta Pusat berhasil meraih predikat A dengan nilai sempurna yaitu 100 dalam penanganan pengaduan masyarakat berdasarkan hasil evaluasi dari Pemprov DKI Jakarta,” ungkap Eric di hadapan jajaran pejabat dan peserta kegiatan.
Eric menilai bahwa capaian tersebut tidak lepas dari kerja keras dan koordinasi lintas sektor di lingkungan Pemkot Jakarta Pusat. Ia menyebut keberhasilan ini sebagai hasil nyata dari kerja sama yang solid dan berkesinambungan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pencapaian tersebut bukanlah titik akhir, melainkan dorongan untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Eric mengajak seluruh aparat untuk mempertahankan standar tinggi yang telah dicapai.
“Apa yang telah dicapai bukanlah sebuah akhir, melainkan menjadi motivasi untuk terus menjaga layanan dan meningkatkan kinerja,” katanya.
Program CRM sendiri telah menjadi sarana strategis bagi warga untuk menyampaikan berbagai aduan terkait pelayanan publik secara langsung dan cepat. Sistem ini memberikan ruang partisipasi aktif bagi masyarakat dalam mengawal kinerja pemerintahan.
Menurut Eric, tingginya tingkat respons dan penyelesaian aduan menjadi tolok ukur efektivitas CRM dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Ia berharap CRM bisa menjadi sistem yang terus berkembang dan adaptif terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.
“Saya percaya dengan komitmen bersama dan semangat kolaboratif, kita dapat membangun pemerintah yang semakin responsif, adaptif, dan terpercaya di mata masyarakat,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, Eric juga memberikan penghargaan berupa piagam CRM terbaik kepada tiga kelurahan yang dinilai memiliki kinerja unggul dalam merespons pengaduan masyarakat. Kelurahan Kwitang, Cikini, dan Pegangsaan keluar sebagai yang terbaik dalam ajang penghargaan internal tersebut.
Piagam diberikan secara langsung oleh Eric dan didampingi Kepala Bagian Kepegawaian, Ketatalaksanaan, dan Pelayanan Publik (Kabag KKPP) Kota Administrasi Jakarta Pusat, Munjir Munaji. Penyerahan dilakukan sebagai bentuk apresiasi dan motivasi bagi kelurahan lain.
Munjir dalam pernyataannya menyebutkan bahwa evaluasi terhadap CRM dilakukan secara berkala dan berdasarkan indikator-indikator objektif. Ia berharap penghargaan ini dapat menjadi pemicu untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas penanganan aduan.
“Ini adalah bentuk penghargaan bagi kinerja terbaik, tetapi sekaligus menjadi tantangan bagi kita semua untuk terus berinovasi,” kata Munjir.
Selain itu, Munjir menjelaskan bahwa CRM terus diperbarui agar sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi informasi. Ia menyampaikan bahwa feedback dari warga sangat berharga dalam menyempurnakan sistem.
CRM dinilai menjadi instrumen efektif dalam menjembatani komunikasi antara pemerintah dan warga, khususnya dalam situasi pelayanan yang membutuhkan tindak lanjut cepat.
Dalam laporan kegiatan, disebutkan bahwa jumlah pengaduan masyarakat yang masuk melalui CRM terus meningkat dari tahun ke tahun, namun tingkat penyelesaian juga menunjukkan tren positif.
Rata-rata waktu penyelesaian aduan yang sebelumnya bisa mencapai beberapa hari kini bisa ditangani dalam hitungan jam, tergantung pada jenis aduan dan tingkat urgensinya.
Keberhasilan sistem ini tak lepas dari kerja sama antar SKPD serta keterlibatan langsung para lurah dan camat yang berada di garis depan pelayanan publik.
Eric berharap kegiatan evaluasi ini dapat memperkuat peran CRM sebagai instrumen utama dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi.
Ia juga menegaskan bahwa Pemkot Jakarta Pusat akan terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan pendapat, kritik, dan saran secara terbuka dan aman.
Acara ini juga diisi dengan sesi diskusi dan pemaparan hasil evaluasi dari tim CRM yang memaparkan sejumlah rekomendasi untuk peningkatan sistem ke depan.
Beberapa poin yang menjadi sorotan antara lain peningkatan kualitas petugas pengelola aduan di kelurahan, serta perbaikan sistem pelaporan digital agar lebih ramah pengguna.
Peserta dari berbagai kelurahan tampak antusias mengikuti sesi diskusi dan menyampaikan pengalaman mereka dalam mengelola aduan masyarakat.
Evaluasi tahunan ini akan menjadi agenda tetap yang digelar secara rutin sebagai bagian dari sistem akuntabilitas internal Pemkot Jakarta Pusat.
Dengan sistem yang semakin baik, Pemkot berharap setiap pengaduan tidak hanya menjadi bahan evaluasi, tetapi juga peluang untuk memperbaiki kebijakan dan pelayanan.
Pelaksanaan evaluasi CRM oleh Pemkot Jakarta Pusat menunjukkan betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses pemerintahan. Sistem pengaduan yang efektif akan mempercepat identifikasi masalah dan memperkuat kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. Dalam konteks kota besar seperti Jakarta, layanan publik yang cepat dan responsif adalah kebutuhan mutlak yang tidak bisa ditunda.
Untuk mempertahankan capaian ini, diperlukan sinergi berkelanjutan antara perangkat daerah, aparatur kelurahan, serta partisipasi warga dalam menyampaikan umpan balik yang konstruktif. Peningkatan kapasitas petugas di lapangan juga menjadi faktor penting dalam menjamin kecepatan dan ketepatan respons.
Selain dari sisi teknologi, pendekatan humanis juga perlu dikuatkan agar masyarakat merasa dihargai dan dilayani dengan empati. Sistem CRM akan berjalan optimal jika seluruh pihak memiliki kesadaran bersama akan pentingnya transparansi dan pelayanan yang adil.
Pemanfaatan data dari sistem pengaduan bisa menjadi sumber kebijakan berbasis kebutuhan riil warga. Pemerintah harus mengolah informasi tersebut untuk merumuskan solusi jangka panjang, bukan hanya tindakan reaktif terhadap keluhan.
Ke depan, CRM perlu dijadikan standar layanan di seluruh wilayah administratif di DKI Jakarta agar seluruh warga, di manapun mereka tinggal, mendapatkan pelayanan yang setara, cepat, dan berkualitas.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
