Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah terus mengupayakan penguatan sektor logistik nasional sebagai bagian dari visi besar Indonesia Emas 2045. Langkah konkret saat ini adalah penyusunan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Penguatan Logistik Nasional yang sedang diformulasikan bersama berbagai pemangku kepentingan.
Kegiatan diskusi publik bertajuk Meaningful Participation Rancangan Perpres tentang Penguatan Logistik Nasional diselenggarakan di Kota Bandung, Jumat (4/07). Acara ini menjadi ruang partisipatif lintas sektor dalam merumuskan arah kebijakan logistik nasional.
Dalam acara tersebut, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Pujo Setio menjelaskan target penurunan biaya logistik nasional yang ditetapkan pemerintah. “Kemarin kami diminta oleh Pak Menko Airlangga agar penurunan biaya logistik dari 14,29% pada 2022 menjadi 8% di tahun 2030,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan tersebut harus dijawab dengan rencana aksi yang matang dan kolaboratif. Ia menyebutkan bahwa strategi penguatan logistik tidak dapat berjalan sendiri, tetapi harus melibatkan seluruh aktor strategis nasional.
Ruang lingkup RPerpres mencakup Strategi Penguatan Logistik Nasional, Pengukuran Kinerja, serta Mekanisme Kerja dan Pelaporan. Ketiga strategi utama dijabarkan menjadi 22 program, 97 kegiatan, dan 180 keluaran.
Pembahasan Strategi dan Partisipasi Aktif
Strategi penguatan meliputi penguatan infrastruktur konektivitas, digitalisasi layanan, hingga peningkatan daya saing SDM. Ketiganya diarahkan untuk menciptakan ekosistem logistik yang modern dan efisien.
Dalam forum tersebut, hadir narasumber dari Kementerian Keuangan, Kementerian Kominfo, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Mereka membahas topik integrasi dan digitalisasi layanan logistik nasional secara mendalam.
Diskusi sesi pertama berlangsung dinamis. Para peserta menyoroti pentingnya membangun ekosistem logistik yang terintegrasi dan responsif terhadap perkembangan teknologi global.
Sesi diskusi kedua juga menarik perhatian. Fokus bahasan mengarah pada infrastruktur layanan backbone, serta penanganan masalah Zero Over Dimension Over Loading (ODOL).
Ketua Tim Subkoordinator Rencana Transportasi Laut dan Multimoda Kementerian Perhubungan turut menyampaikan urgensi konsistensi pelaksanaan kebijakan. Ia menekankan perlunya sinergi lintas kementerian.
Harapan Pemerintah dan Pelibatan Lintas Sektor
Pemerintah berharap RPerpres ini akan menjadi instrumen kebijakan yang adaptif dan menjawab tantangan logistik masa depan. Pelibatan civitas akademika juga ditujukan untuk memperkuat legitimasi substansi regulasi.
“Rencana aksi ini harus kita kawal bersama agar bisa lebih tepat, lebih cepat, dan tentunya sesuai dengan harapan kita,” ujar Sesdep Pujo dalam penutupan acara.
Dengan pendekatan partisipatif, pemerintah ingin menghimpun masukan konstruktif dari asosiasi, pelaku industri, dan masyarakat. Hal ini untuk memastikan substansi peraturan sesuai kebutuhan di lapangan.
Forum ini menjadi sarana pemerintah dalam mendengarkan langsung berbagai aspirasi. Termasuk merumuskan kebijakan berbasis data dan pengalaman konkret di lapangan.
Langkah ini sejalan dengan Program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam pilar ketiga terkait pengembangan infrastruktur nasional.
Transformasi logistik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan efisiensi distribusi nasional, memperkuat konektivitas, dan meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia. Penyusunan RPerpres menjadi langkah strategis yang perlu dikawal oleh seluruh pihak. Kehadiran regulasi yang responsif dan partisipatif sangat dibutuhkan dalam era keterbukaan dan kolaborasi lintas sektor.
Diskusi di Kota Bandung mencerminkan semangat bersama antara pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem logistik yang adaptif terhadap tantangan global. Pemerintah tidak hanya mendorong kebijakan dari atas, tetapi juga merangkul suara-suara dari lapangan, asosiasi, dan akademisi. Hal ini menunjukkan arah pembangunan yang inklusif dan partisipatif.
Melalui RPerpres ini, diharapkan penurunan biaya logistik bukan hanya sekadar angka, melainkan perubahan nyata dalam efisiensi sistem distribusi nasional. Kolaborasi semua unsur menjadi kunci dalam mengakselerasi target-target besar menuju Indonesia Emas 2045.(*)
