Kemensos Biayai Internet Sekolah Rakyat, Komdigi Fokus pada Infrastruktur

Jakarta, EKOIN.CO – Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) memastikan bahwa pendanaan untuk program internet cepat di Sekolah Rakyat sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Penegasan ini disampaikan guna meluruskan anggapan publik mengenai siapa pihak yang bertanggung jawab dalam pembiayaan program tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Komdigi, Wayan Toni Supriyanto, saat memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta, Jumat (4/7/2025).

“Jadi internet Sekolah Rakyat sudah diputuskan pembiayaannya oleh Kemensos,” ujar Wayan menegaskan.

Ia menjelaskan bahwa peran Komdigi dalam program ini bersifat teknis. Kementerian yang dipimpinnya hanya bertugas memastikan infrastruktur digital menjangkau sekolah-sekolah rakyat dan menjaga mutu layanan yang diberikan.

“Kami Komdigi hanya memastikan infrastruktur mendekatkan ke sekolah rakyat. Dan menjaga quality of servicenya sesuai dengan kapasitas yang diberikan,” kata Wayan lebih lanjut.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid telah menyerahkan secara langsung bantuan layanan internet cepat kepada dua sekolah rakyat di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penyerahan dilakukan kepada Sekolah Rakyat Menengah Atas 19 yang berada di Kabupaten Bantul, serta Sekolah Rakyat Menengah Atas 20 yang berlokasi di Kabupaten Sleman.

Sekolah Rakyat di Kabupaten Sleman menerima dukungan layanan internet dengan kecepatan hingga 100 Mbps, yang dimanfaatkan oleh 75 siswa dari tiga rombongan belajar. Sementara itu, Sekolah Rakyat di Bantul mendapat layanan hingga 200 Mbps, dengan cakupan 200 siswa yang berasal dari lima kabupaten dan kota di wilayah Yogyakarta.

Sebagai informasi tambahan, program Sekolah Rakyat akan secara resmi diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada tanggal 14 Juli 2025. Peluncuran ini merupakan bagian dari kebijakan pembangunan sumber daya manusia yang inklusif dan berkeadilan, serta menjadi wujud nyata program prioritas nasional dalam sektor pendidikan.