Jakarta, EKOIN.CO – Pagu Indikatif Kementerian Pekerjaan Umum (Kementerian PU) Tahun Anggaran 2026 telah disetujui oleh Komisi V DPR RI dengan jumlah mencapai Rp70,86 triliun. Keputusan ini ditetapkan dalam Rapat Kerja bersama yang berlangsung di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (10/7/2025).
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa struktur anggaran tersebut tetap diarahkan pada peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perbaikan jalan nasional serta penguatan irigasi guna mendukung program ketahanan pangan nasional.
“Karena kami mendapatkan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sejak tahun 2025 dan seterusnya harus dapat mewujudkan swasembada pangan, sehingga fokusnya memperkuat irigasi, baik irigasi primer, sekunder hingga tersier serta infrastruktur konektivitas pendukung ketahanan pangan,” kata Menteri Dody.
Anggaran terbesar dialokasikan ke bidang Bina Marga sebesar Rp31,80 triliun. Dana ini akan digunakan untuk pembangunan jalan baru sepanjang 152 kilometer, peningkatan kapasitas dan preservasi jalan 1.113 kilometer, serta preservasi jembatan sepanjang 29.241 meter dan penggantian jembatan sepanjang 51 meter.
Selain itu, dana Bina Marga juga mencakup pembangunan flyover/underpass sepanjang 362 meter dan jalan tol baru sepanjang 26,54 kilometer sebagai bagian dari konektivitas nasional.
Fokus Pembangunan Irigasi dan Mitigasi Banjir
Bidang Sumber Daya Air memperoleh alokasi sebesar Rp20,51 triliun. Dana tersebut akan difokuskan pada pembangunan jaringan irigasi seluas 2.000 hektare dan rehabilitasi irigasi 15.000 hektare. Upaya ini dilakukan untuk mendukung produksi pertanian dalam kerangka ketahanan pangan nasional.
Tak hanya itu, terdapat pula pembangunan pengendali banjir sepanjang 16 kilometer dan pengaman pantai sejauh 4 kilometer. Kegiatan ini bertujuan untuk memitigasi risiko bencana alam serta menjaga produktivitas lahan di daerah rawan banjir.
Dalam bidang ini juga direncanakan penyediaan air baku sebesar 0,3 meter kubik per detik dan pembangunan 15 bendungan yang statusnya sedang berjalan atau “ongoing”.
Anggaran untuk Infrastruktur Sosial dan Pendidikan
Pada bidang Cipta Karya, alokasi anggaran mencapai Rp4,11 triliun. Dana ini digunakan untuk memperluas akses air minum melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dengan target 6.731 sambungan rumah, serta peningkatan pengelolaan air limbah rumah tangga untuk 400 kepala keluarga.
Pembangunan gedung juga termasuk dalam rencana kegiatan, yakni sebanyak satu bangunan gedung sebagai bagian dari proyek strategis nasional.
Sementara itu, bidang Prasarana Strategis memperoleh alokasi sebesar Rp13,53 triliun. Fokus penggunaannya mencakup pembangunan 1.000 unit Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) untuk madrasah, pembangunan 100 Sekolah Rakyat, serta pembangunan lima perguruan tinggi termasuk perguruan tinggi keagamaan.
Tidak hanya itu, anggaran tersebut juga digunakan untuk pengembangan berbagai prasarana pendukung seperti infrastruktur perekonomian, prasarana olahraga, cagar budaya, kesehatan, peribadatan, dan prasarana strategis lain yang menunjang pelayanan publik.
Adapun sisa anggaran sebesar Rp0,91 triliun akan digunakan untuk dukungan manajemen, yang mencakup belanja pegawai dan operasional kantor.
Menteri Dody dalam rapat menyampaikan terima kasih atas dukungan Komisi V DPR RI terhadap rencana kerja Kementerian PU tahun depan. Ia menegaskan bahwa kementerian akan mengkaji seluruh arahan DPR untuk memastikan implementasi program berjalan sesuai harapan.
“Kami akan kaji lebih lanjut agar semua arahan dan bimbingan Komisi V DPR RI, terutama masalah IBM (Infrastruktur Berbasis Masyarakat) dan Padat Karya bisa tetap ada walaupun mungkin belum maksimal,” ujar Menteri Dody.
Kementerian PU juga menyampaikan bahwa berdasarkan hasil perhitungan internal, masih dibutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp68,88 triliun pada tahun anggaran 2026. Dana tersebut meliputi kebutuhan untuk program teknis sebesar Rp65,28 triliun, termasuk pelaksanaan program IBM dan Padat Karya.
Sisanya sebesar Rp3,6 triliun diperuntukkan bagi program dukungan manajemen yang mencakup berbagai kegiatan administrasi, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan proyek.
Kementerian PU menekankan pentingnya tambahan anggaran tersebut guna mempercepat pencapaian target pembangunan infrastruktur dan ketahanan pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
Dengan persetujuan ini, langkah awal telah ditetapkan. Namun, pemerintah masih harus mencari strategi pendanaan tambahan agar seluruh program dapat terlaksana secara optimal dan berkelanjutan.
Selain dukungan infrastruktur keras, Kementerian PU juga menargetkan sinergi dengan kementerian/lembaga lain untuk pelaksanaan program berbasis masyarakat agar manfaatnya dirasakan langsung oleh rakyat.
Harapan besar disematkan pada realisasi anggaran tahun depan, di mana pembangunan fisik dan penguatan fondasi sosial harus berjalan beriringan.
Peran serta masyarakat, dunia usaha, dan pemerintah daerah juga dinilai krusial dalam mendukung eksekusi program agar tidak hanya mengejar kuantitas, tetapi juga kualitas pembangunan.
Keterbukaan informasi serta evaluasi berkala akan menjadi kunci untuk memastikan penggunaan anggaran tetap efisien dan efektif sesuai perencanaan awal.
Perencanaan pembangunan infrastruktur melalui pagu indikatif sebesar Rp70,86 triliun merupakan langkah strategis dalam mendukung pertumbuhan nasional. Namun demikian, agar program ini tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek, maka partisipasi lintas sektor sangat diperlukan.
Penguatan irigasi dan jaringan konektivitas merupakan fondasi utama dalam mewujudkan swasembada pangan dan ketahanan nasional. Dengan alokasi yang tepat dan pengawasan ketat, program ini berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Tambahan anggaran yang diusulkan juga mencerminkan kebutuhan nyata di lapangan dan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Oleh karena itu, dialog antar pemangku kepentingan harus terus dibuka demi mencari solusi terbaik.
Investasi besar ini harus dibarengi dengan keberpihakan pada pembangunan inklusif dan pemerataan. Prioritas tidak hanya pada kota besar, tetapi juga menjangkau pelosok yang selama ini minim infrastrukt
Keberhasilan program 2026 akan sangat bergantung pada komitmen, pengawasan, dan kerja sama seluruh elemen bangsa. Pemerintah diharapkan mampu menjaga integritas pelaksanaan program agar hasilnya benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
