Washington DC, EKOIN.CO – Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengingatkan bahwa keputusan pemerintahan mantan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, untuk menghentikan bantuan luar negeri dapat berdampak serius terhadap penanggulangan HIV/AIDS secara global. Peringatan ini disampaikan dalam laporan tahunan PBB mengenai HIV/AIDS yang dirilis pada Kamis, 10 Juli 2025.
Dalam laporan yang dikutip dari Al Jazeera dan Associated Press pada Jumat, 11 Juli 2025, disebutkan bahwa penghentian dana dari program President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) telah menimbulkan “guncangan sistemik”. Program ini sebelumnya menjadi salah satu tulang punggung dalam melawan HIV/AIDS di banyak negara berkembang.
PEPFAR diluncurkan pada tahun 2003 oleh Presiden George W. Bush sebagai bentuk komitmen besar AS dalam membantu negara-negara yang terdampak HIV/AIDS. Program ini selama dua dekade telah membantu jutaan orang mengakses pengobatan dan layanan kesehatan, terutama di kawasan Afrika.
Pemangkasan Dana AS dan Dampaknya Global
Sejak awal 2025, pemerintahan Trump disebut menghentikan secara sepihak seluruh bantuan luar negeri, termasuk dana sebesar US$ 4 miliar yang dialokasikan untuk penanggulangan HIV/AIDS global. Keputusan itu diikuti dengan penutupan USAID, lembaga yang selama ini menyalurkan bantuan kemanusiaan Amerika Serikat.
Pemotongan ini, menurut PBB, mengganggu berbagai program pengobatan dan pencegahan HIV/AIDS yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Akibatnya, rantai pasokan obat terputus, banyak klinik kehilangan tenaga medis, dan layanan tes HIV terganggu secara luas.
“Penarikan mendadak kontributor tunggal terbesar bagi respons HIV global ini mengganggu program pengobatan dan pencegahan di seluruh dunia,” tulis laporan UNAIDS, lembaga PBB yang fokus pada AIDS.
UNAIDS menambahkan bahwa akibat dari penghentian dana tersebut, jutaan orang yang sebelumnya mendapatkan akses pengobatan antiretroviral kini kehilangan layanan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup mereka.
Ancaman Enam Juta Infeksi Tambahan
Laporan AIDS Global 2025 menyoroti kemungkinan adanya enam juta infeksi HIV baru dan empat juta kematian terkait AIDS dalam kurun waktu empat tahun ke depan jika pendanaan tidak segera diganti.
Selama ini, investasi Amerika Serikat melalui PEPFAR telah menjadi tumpuan utama dalam menekan angka kematian akibat AIDS ke tingkat terendah dalam lebih dari 30 tahun terakhir.
“Tanpa pengganti dana yang ditarik, pencapaian selama dua dekade bisa lenyap,” ungkap laporan tersebut.
Selain itu, banyak organisasi masyarakat sipil yang selama ini menjadi ujung tombak edukasi, pencegahan, dan dukungan pasien HIV/AIDS terpaksa menghentikan kegiatan mereka karena kekurangan anggaran.
Gangguan Layanan dan Penutupan Klinik
Dampak nyata sudah terlihat di beberapa negara Afrika dan Asia yang selama ini bergantung pada bantuan dari PEPFAR. Ribuan klinik tutup, pasokan obat menipis, dan jumlah tes HIV menurun drastis.
UNAIDS menyebut, gangguan pada sistem kesehatan ini mengakibatkan deteksi dini terhadap infeksi HIV menjadi sangat minim, sehingga memperbesar risiko penularan di komunitas.
Krisis ini dinilai sebagai titik balik buruk yang berpotensi melumpuhkan kemajuan global dalam menghadapi epidemi HIV.
Situasi diperparah dengan hilangnya dukungan teknis dari para tenaga ahli AS yang sebelumnya rutin memberikan pelatihan dan supervisi kepada tenaga medis lokal di negara-negara berkembang.
Dalam situasi ini, komunitas internasional perlu segera melakukan koordinasi untuk mencari sumber pendanaan alternatif. PBB dan mitra internasional lainnya didorong untuk mengajak negara-negara maju berpartisipasi dalam menutupi kekosongan dana.
Organisasi filantropi global seperti Gates Foundation dan Clinton Health Access Initiative juga bisa menjadi mitra kunci dalam menyelamatkan program yang terhenti.
Langkah cepat sangat diperlukan agar pelayanan kesehatan tidak berhenti total. Dukungan lokal dan regional pun perlu diperkuat untuk meningkatkan ketahanan sistem kesehatan.
Di samping itu, penting untuk meningkatkan edukasi masyarakat tentang pencegahan HIV sebagai bentuk mitigasi terhadap potensi lonjakan kasus.
Perlu digelar diplomasi kesehatan global guna mendorong perubahan kebijakan luar negeri AS ke arah yang lebih bertanggung jawab dan mendukung solidaritas kemanusiaan.
Keputusan politik satu negara bisa berdampak luas terhadap jutaan nyawa di berbagai belahan dunia. Dalam konteks HIV/AIDS, keberlanjutan pendanaan adalah faktor kunci untuk mempertahankan pencapaian yang telah diraih.
PBB telah memberikan sinyal darurat akan potensi bencana kemanusiaan apabila dukungan global tidak segera dihimpun.
Mengabaikan krisis ini bisa membuat dunia kembali ke situasi sebelum tahun 2000, di mana pengobatan tidak tersedia dan angka kematian sangat tinggi.
Dibutuhkan solidaritas lintas negara, lembaga donor, dan komunitas kesehatan global untuk bersama-sama mengatasi ancaman ini.
Dengan kolaborasi dan kepedulian bersama, dunia masih memiliki peluang untuk menyelamatkan jutaan nyawa dari ancaman HIV/AIDS. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di :
https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
