Jakarta, Ekoin.co – Tim penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek yang merugikan negara sebesar Rp 1,9 triliun.
Keempat tersangka, yakni SW selaku Direktur Sekolah Dasar (SD), Dirjen Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah periode 2020 sampai 2021, tersangka berinisial MUL selaku Direktur SMP, kemudian Jurist Tan (JT) selaku Staf Khusus Mendikbudristek, dan Ibrahim Arif (IBAM) selaku Konsultan Teknologi di Kemendikbud Ristek.
“Berdasarkan alat bukti yang cukup, maka penyidik menetapkan keempat orang tersebut sebagai tersangka,” kata Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung, Abdul Qohar dalam konferensi pers kepada wartawan di gedung Bundar Kejagung, Jakarta, Selasa (15/7).
Qohar mengatakan bahwa keempat tersangka, yakni MUL, SW, JT, dan Ibrahim Arif telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan dengan membuat petunjuk pelaksanaan yang mengarahkan ke produk tertentu yaitu Chrome OS untuk pengadaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pada tahun anggaran 2020 sampai tahun 2022.
“Perbuatan keempat tersangka tersebut telah merugikan keuangan negara, dan tujuan pengadaan TIK untuk siswa sekolah tidak tercapai karena Chrome OS banyak kelemahan untuk daerah 3T yaitu daerah terdepan, terluar, dan tertinggal,” ucap Qohar.
Ia melanjutkan, untuk tersangka MUL dan SW dilakukan penahanan di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba, cabang Kejaksaan Agung untuk 20 hari ke depan.
Sementara untuk tersangka Ibrahim Arief dilakukan penahanan kota alias tidak ditahan di Rutan Salemba, karena berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, eks konsultan Kemendikbudristek ini mengalami gangguan jantung yang sangat kronis.
“Sehingga berdasarkan rapat penyidik, yang bersangkutan tetap bisa dilakukan penahanan untuk tahanan kota dengan surat perintah penahanan nomor 44 tahun 2025 tanggal 15 Juli 2025,” ujar Qohar.
Akibat perbuatan para tersangka tersebut, yang menyebabkan negara mengalami kerugian sekitar Rp 1,980 triliun (Rp 1,9 triliun).
Perbuatan keempat tersangka tersebut melanggar pasal 2 ayat 1, dan pasal 3 juncto pasal 18 Undang-undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana diubah dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-undang hukum acara pidana (KUHAP).
Sebelumnya, tim penyidik pidana khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung (Kejagung) telah mengajukan pencekalan atau cegah tangkal kepada pihak imigrasi terhadap tiga nama yang diduga terseret dalam kasus korupsi pengadaan laptop di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).
Tiga nama yang dicekal atau dilarang bepergian ke luar negeri tersebut di antaranya Fiona Handayani (FH), Juris Stan (JS), dan Ibrahim Arif (IA) yang merupakan eks staf khusus mantan Mendikbud ristek Nadiem Makarim.
Tim penyidik Jampidsus juga sudah melakukan penggeledahan di tiga lokasi terpisah tempat tinggal FH, JS, dan IA.
Dari penggeledahan di Setiabudi, Semanggi, dan Cilandak, Jakarta Selatan (Jaksel) itu, penyidik menyita sejumlah barang bukti. Mulai dari laptop, dan komputer, serta perangkat keras pendukungnya, dan juga menyita dokumen-dokumen, dan barang bukti elektronik.
Penyidikan terkait korupsi pengadaan laptop di Kemendikbudristek ini terkait penggunaan anggaran senilai Rp 9,9 triliun untuk program digitalisasi pendidikan. Salah-satu yang menjadi fokus pengusutan adalah terkait dengan proses tender, dan pembelian barang laptop berbasis chromebook. ()
