Ramallah, EKOIN.CO – Presiden Palestina Mahmoud Abbas resmi mengeluarkan dekret pelaksanaan pemilihan Dewan Nasional Palestina (Palestinian National Council/PNC) yang dijadwalkan sebelum akhir tahun 2025. Keputusan tersebut diumumkan pada Sabtu, 19 Juli 2025, setelah disepakati dalam rapat Komite Eksekutif Organisasi Pembebasan Palestina (Palestine Liberation Organization/PLO) dua hari sebelumnya.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Dekret ini merupakan bagian dari upaya reformasi internal di tengah situasi konflik yang terus berlangsung antara Palestina dan Israel. Kantor berita Palestina WAFA melaporkan, keputusan tersebut merupakan tindak lanjut langsung dari pertemuan penting Komite Eksekutif PLO pada Kamis, 17 Juli 2025.
Dalam struktur yang diumumkan, pemilihan akan mencakup total 350 anggota PNC. WAFA menjelaskan bahwa dua pertiga dari jumlah itu akan dipilih dari wilayah Palestina, sementara sepertiga sisanya mewakili diaspora Palestina di seluruh dunia.
Waktu pelaksanaan pemungutan suara belum ditetapkan secara pasti. WAFA menyebutkan bahwa penetapan tanggal akan dilakukan melalui keputusan resmi Ketua Komite Eksekutif PLO. Proses ini akan ditentukan setelah pembentukan struktur organisasi pendukung.
Proses Penetapan dan Persiapan Awal
Untuk mendukung kelancaran proses pemilihan, Komite Eksekutif akan membentuk panitia persiapan. Komite ini akan bertanggung jawab menyusun pengaturan dan langkah-langkah teknis yang diperlukan untuk menyelenggarakan pemilu tersebut.
Langkah ini juga dianggap sebagai sinyal kuat dari PLO untuk memperkuat legitimasi dan representasi politik, khususnya di tengah situasi ketidakpastian yang disebabkan oleh blokade dan agresi militer Israel di wilayah Palestina.
Menurut WAFA, PNC memiliki peran penting sebagai badan legislatif tertinggi PLO. Lembaga ini beranggotakan perwakilan dari berbagai faksi politik, kekuatan sosial, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat Palestina, baik yang tinggal di dalam negeri maupun luar negeri.
Dengan deklarasi ini, PLO berharap dapat memperluas inklusivitas dan meningkatkan partisipasi publik Palestina dalam struktur pengambilan keputusan nasional, di tengah tantangan geopolitik yang semakin kompleks.
Konflik yang Masih Terus Berlangsung
Situasi politik di Palestina saat ini masih diwarnai oleh agresi militer Israel yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Sejumlah wilayah di Gaza dan Tepi Barat masih mengalami pembatasan ketat, membuat pelaksanaan agenda-agenda nasional seperti pemilu menjadi penuh tantangan.
Namun, PLO menekankan pentingnya melanjutkan langkah-langkah demokratis dan konstitusional sebagai bagian dari strategi bertahan dan penegasan kedaulatan politik. Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut menyerukan kepada seluruh pihak Palestina untuk mendukung proses ini secara aktif.
Sementara itu, belum ada konfirmasi lebih lanjut terkait partisipasi faksi-faksi besar seperti Hamas dalam pemilihan mendatang. Keikutsertaan mereka akan menjadi faktor penting dalam membentuk legitimasi pemilu tersebut secara luas.
Pihak internasional juga menaruh perhatian terhadap perkembangan ini. Beberapa pengamat menilai bahwa pemilu PNC akan menjadi indikator arah politik Palestina ke depan, serta menjadi sarana penyatuan kembali faksi-faksi yang selama ini terpecah.
Langkah pembentukan panitia pemilu juga dipandang sebagai sinyal bahwa persiapan telah memasuki tahap implementasi. Kendati belum diumumkan nama-nama yang tergabung dalam komite tersebut, WAFA menegaskan bahwa PLO berkomitmen terhadap penyelenggaraan pemilu yang adil dan inklusif.
Pemilu PNC terakhir diketahui berlangsung pada dekade sebelumnya, dan tidak mencerminkan kondisi demografi diaspora Palestina yang terus berkembang. Inisiatif ini, dengan melibatkan diaspora secara proporsional, dipandang sebagai usaha memperbarui basis representasi PLO.
Dalam catatan sejarahnya, PNC memainkan peran penting dalam menetapkan arah perjuangan politik Palestina, termasuk saat menyusun Piagam Nasional Palestina dan menetapkan berbagai kebijakan strategis.
Kini, setelah sekian tahun tanpa pemilihan resmi, langkah Presiden Abbas dan Komite Eksekutif membuka ruang baru bagi rekonstruksi institusi politik. Namun, pelaksanaannya akan tetap bergantung pada stabilitas keamanan dan kerja sama semua pihak yang terlibat.
Dalam waktu dekat, agenda pembentukan komite pemilu diperkirakan akan diumumkan melalui saluran resmi. Proses ini akan menentukan struktur teknis, sistem seleksi kandidat, serta mekanisme pengawasan pelaksanaan pemilu.
Dengan pembaruan ini, Palestina mencoba menegaskan hak menentukan nasib sendiri secara demokratis, meski terus menghadapi tekanan eksternal yang signifikan.
Situasi dan dinamika yang menyertai persiapan pemilu PNC menjadi cerminan dari keinginan untuk bangkit di tengah blokade serta upaya mempertahankan identitas politik nasional di tengah perpecahan internal.
Keberhasilan pemilu ini akan sangat ditentukan oleh kolaborasi antara faksi-faksi, kesiapan logistik, dan dukungan masyarakat sipil dalam dan luar negeri.
Penyelenggaraan pemilu PNC juga dapat membuka jalan bagi revitalisasi organisasi-organisasi pendukung perjuangan Palestina yang selama ini terfragmentasi akibat ketegangan internal dan eksternal.
Dalam jangka panjang, hasil pemilihan dapat mempengaruhi posisi negosiasi PLO dalam forum-forum internasional, terutama dalam konteks dukungan terhadap kemerdekaan dan pengakuan kenegaraan.
Untuk itu, upaya mempercepat pembentukan komite pelaksana dan memperluas jangkauan sosialisasi di kalangan diaspora menjadi krusial untuk keberhasilan proses ini.
Pelaksanaan pemilihan Dewan Nasional Palestina menandai langkah strategis dalam reformasi internal Organisasi Pembebasan Palestina. Meski belum diumumkan tanggal pastinya, keputusan tersebut memperlihatkan komitmen serius dari pimpinan tertinggi Palestina terhadap proses demokratisasi.
Keterlibatan diaspora Palestina sebagai bagian penting dari pemilihan ini menunjukkan pengakuan terhadap peran komunitas luar negeri dalam perjuangan nasional. Sebagai tambahan, langkah ini dinilai akan memperkuat legitimasi representasi politik PLO di mata rakyat Palestina sendiri.
Sementara konflik dengan Israel masih terus berlangsung, keputusan menggelar pemilu menunjukkan bahwa PLO tetap menaruh perhatian terhadap pembangunan struktur kelembagaan nasional. Hal ini menandai usaha untuk memadukan perjuangan diplomatik dan institusional secara simultan.
Kendala keamanan dan logistik kemungkinan akan menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi yang kuat antara otoritas lokal, faksi politik, dan komunitas internasional untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan agenda tersebut.
Pada akhirnya, pemilu PNC dapat menjadi momentum penting untuk memperkuat satu suara Palestina dalam menghadapi tantangan eksternal dan menyatukan kembali kekuatan-kekuatan yang selama ini terpecah dalam internal PLO. (*)
