Jakarta, EKOIN.CO – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI resmi mendapatkan mandat menyalurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) sebanyak 25.000 unit pada tahun 2025.
Penugasan ini disampaikan dalam seremoni penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) di Grha BNI, Jakarta, Rabu (23/7). Kegiatan tersebut dihadiri oleh Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan, Menteri PKP RI Maruarar Sirait, dan Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Mandat tersebut merupakan bagian dari kerja sama BNI dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) serta Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera). Tujuannya adalah memperluas akses kepemilikan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah.
Jumlah kuota KPR FLPP BNI pada 2025 tersebut meningkat tajam dari sebelumnya yang hanya sebesar 10.750 unit pada tahun ini. Kenaikan ini merupakan bentuk dukungan terhadap Program 3 Juta Rumah yang digagas pemerintah.
Sebagai bagian dari acara, digelar pula akad kredit massal secara hybrid yang melibatkan 779 debitur KPR subsidi. Delapan debitur hadir langsung di lokasi, sementara ratusan lainnya mengikuti secara daring dari berbagai daerah.
Apresiasi dan Komitmen
Dalam sambutannya, Menteri PKP RI Maruarar Sirait menyampaikan rasa terima kasih kepada BNI atas keterlibatan aktifnya. “Hari ini, 779 debitur telah melaksanakan akad massal KPR subsidi. Ini bukan sekadar angka, tetapi wajah-wajah keluarga yang akan memiliki tempat tinggal layak,” katanya.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho juga menyampaikan penghargaan kepada BNI. Ia menyebut hingga saat ini BNI telah berhasil menyalurkan 6.025 unit KPR FLPP dengan total nilai Rp759,57 miliar.
Menurutnya, keberhasilan tersebut menjadi bukti kontribusi BNI dalam percepatan penyediaan hunian terjangkau dan layak huni. Heru berharap kolaborasi ini terus berlanjut secara berkesinambungan.
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengungkapkan bahwa kuota 25.000 unit menjadi bukti kepercayaan pemerintah terhadap kapasitas dan komitmen BNI.
“Dengan kuota 25.000 unit, BNI siap mendukung percepatan penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ini adalah bentuk nyata dari komitmen kami untuk hadir di tengah masyarakat,” kata Putrama.
Peran Strategis BNI
Putrama menegaskan bahwa BNI berkomitmen menjalankan peran sebagai agen pembangunan nasional. Tidak hanya sekadar menyalurkan pembiayaan, tetapi juga memperluas akses terhadap solusi keuangan inklusif dan berkelanjutan.
Ia menyebut, kolaborasi dengan pemerintah merupakan bagian dari strategi BNI dalam memperkuat sektor perumahan nasional, khususnya bagi kalangan MBR.
BNI akan terus bersinergi dengan lembaga pemerintah untuk mendukung target pengurangan backlog perumahan nasional. Dengan sinergi ini, diharapkan masyarakat dapat segera memiliki hunian yang layak dan terjangkau.
Kegiatan di Grha BNI ditutup dengan optimisme dari seluruh pihak yang terlibat bahwa pencapaian target 25.000 unit KPR subsidi akan dapat terlaksana secara bertahap dan tepat sasaran.
Seiring peningkatan kebutuhan hunian, program KPR FLPP ini menjadi salah satu solusi konkret pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mandat penyaluran KPR FLPP sebanyak 25.000 unit kepada BNI mencerminkan kepercayaan pemerintah dalam peran strategis lembaga keuangan tersebut. Lonjakan kuota dibanding tahun sebelumnya menunjukkan optimisme terhadap kapasitas BNI dalam mendukung akses perumahan rakyat.
Dukungan penuh dari Kementerian PKP dan BP Tapera menjadi pendorong keberhasilan program ini. Pelaksanaan akad kredit massal menjadi simbol bahwa inisiatif ini menyentuh langsung masyarakat dan bukan sekadar formalitas.
Keterlibatan BNI menandai langkah konkret dalam menjembatani kebutuhan hunian yang layak dan terjangkau. Peran aktif ini mempertegas kontribusi BNI dalam agenda pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan. (*)
