Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintah berencana segera menyediakan frekuensi 5G di pita 700 Mhz dan 26 Ghz. Menanggapi rencana tersebut, Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia (ATSI) mengusulkan agar frekuensi tersebut dibagi rata kepada perusahaan seluler yang tersisa di Indonesia. Usulan ini disampaikan sebagai alternatif dari sistem lelang murni yang dinilai akan memberatkan pelaku usaha.
Hal ini disampaikan oleh Marwan O. Baasir, Direktur Eksekutif ATSI, di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Menurutnya, jika melihat perkembangan industri mobile broadband secara global, penggunaan metode lelang murni seperti yang telah dilakukan sebelumnya akan sangat membebani para pelaku usaha. “Kalau kita melihat industri secara keseluruhan di dunia industri mobile broadband, artinya di seluler ya, kalau masih menggunakan metode yang sama akan sangat memberatkan pelaku usaha,” ujar Marwan.
Marwan menambahkan, “Misalnya metode yang saya maksud adalah lelang murni, yang kayak kemarin naik-naikan angka tuh, naik-naikan harga, itu pasti akan memberatkan.”
Sebagai gantinya, Marwan mengusulkan agar frekuensi dibagi rata dengan harga terjangkau, disertai pemberian insentif kepada pelaku usaha. Melalui cara ini, perusahaan telekomunikasi dapat menekan biaya regulasi yang ada saat ini. Marwan pun membandingkan situasi ini dengan industri mobil listrik yang baru berkembang beberapa tahun, tetapi sudah mendapatkan insentif dari pemerintah.
Terkait dengan hal itu, ia berharap adanya koordinasi antar-kementerian dan lembaga untuk memberikan insentif tersebut. “Pelaku penyelenggara negara pasti saat ini mungkin membutuhkan koordinasi dan di antara kementerian lembaga supaya insentif ini diberikan. Saya berharap agar Menteri Keuangan melihat industri ini,” jelasnya.
Menurut Marwan, jika pembagian frekuensi dilakukan secara merata, pemerintah hanya perlu menentukan reserve price. Proses ini, lanjutnya, dapat dilakukan dengan transparan. Ia mencontohkan, cara serupa pernah diterapkan saat penyelenggaraan 3G pada tahun 2006, di mana semua proses berjalan transparan dan hanya berfokus pada penentuan harga.
Marwan juga berpendapat bahwa metode ini akan mencegah terjadinya monopoli dalam sektor 5G. Ia mengkhawatirkan jika lelang dilakukan, hanya dua perusahaan yang akan memenangkannya, padahal operator seluler yang tersisa ada tiga. Untuk menjamin transparansi, Marwan mengusulkan agar badan-badan pemeriksa keuangan dilibatkan dalam komite lelang. “Kalau pelaku penyelenggara negara bilang, wah kita khawatir nanti pos lelang kita diperiksa. Panggil aja itu badan-badan keuangan, pemeriksa keuangan, hadir dalam komite penyelenggara lelang. Ikut di bagian dari anggota lelang. Udah dibuka kan, transparan kan. Enggak ada yang perlu dikhawatirkan,” tutur Marwan.
