Jakarta, EKOIN.CO — Pembangunan Zona Integritas terus ditekankan sebagai strategi utama reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan. Langkah ini ditujukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani masyarakat.
Senin (4/8), Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian menggelar kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas. Kegiatan tersebut diselenggarakan di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Jakarta.
Acara dipimpin langsung oleh Deputi Ali Murtopo Simbolon. Ia menegaskan bahwa integritas merupakan kunci utama dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Integritas menunjukkan kesatuan yang utuh, yaitu konsistensi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Ini harus menjadi prinsip dasar kita,” ucap Ali di hadapan seluruh peserta.
Penandatanganan pakta dilakukan oleh seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan perwakilan unit kerja. Kegiatan ini juga disaksikan langsung oleh Deputi Ali sebagai bentuk keseriusan terhadap komitmen bersama.
Penguatan Budaya Kerja Melalui Nilai Integritas
Dalam kesempatan tersebut, Deputi Ali turut membacakan Maklumat Pelayanan, diikuti oleh seluruh pegawai yang hadir. Ini menjadi simbol bahwa seluruh jajaran telah sepakat menjalankan prinsip pelayanan prima.
Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) diberikan kepada instansi yang dinilai berhasil menjalankan reformasi birokrasi secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Fokus utama dari predikat WBK ialah pencegahan korupsi melalui sistem pengawasan internal dan keterbukaan informasi publik. Sedangkan predikat WBBM juga mencakup peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat.
Pencapaian WBK dan WBBM bukanlah semata hasil administratif, melainkan harus muncul dari budaya kerja yang berlandaskan etika dan tanggung jawab. Deputi Ali menegaskan bahwa hal ini harus melekat dalam setiap kebijakan dan pelayanan.
“Perubahan positif hanya dapat terjadi apabila ada kesadaran kolektif dan komitmen bersama,” tegasnya di tengah kegiatan tersebut.
Membangun Kepercayaan Melalui Konsistensi Tindakan
Integritas bukan hanya slogan, melainkan proses yang dimulai dari perencanaan hingga evaluasi kebijakan. Deputi Ali juga menekankan bahwa konsistensi merupakan penopang keberhasilan dalam menumbuhkan kepercayaan publik.
“Yang menentukan berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi adalah perilaku dan nilai yang kita anut, bukan hanya kelengkapan dokumen,” ujarnya.
Ia berharap agar nilai-nilai integritas diinternalisasi dalam keseharian kerja pegawai. Reformasi birokrasi hanya akan berarti jika terjadi perubahan nyata dalam cara melayani masyarakat.
Sebagai langkah nyata, seluruh unit kerja diminta untuk tidak hanya fokus pada target administratif, tetapi juga menciptakan suasana kerja yang transparan dan akuntabel.
Dalam penutupan acara, Ali mengajak seluruh pegawai agar tetap menjaga semangat pelayanan dan memperkuat sinergi lintas unit untuk menciptakan pelayanan publik yang berkualitas dan berintegritas.
Dukungan Penuh dari Jajaran Pimpinan Kementerian
Inspektur Kemenko Perekonomian, Mirza Sofjanhadi Mashudi, yang turut hadir, menyatakan dukungannya terhadap gerakan pembangunan Zona Integritas ini. Menurutnya, pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian dari sistem pengawasan internal yang efektif.
“Penandatanganan pakta ini bukan hanya simbol, tetapi pengingat bahwa setiap keputusan harus berlandaskan nilai integritas,” ujar Mirza dalam sambutannya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi, juga menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan pondasi dalam membangun kredibilitas institusi di mata masyarakat.
Sejumlah arahan teknis juga disampaikan untuk mendukung kelancaran proses monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan komitmen integritas di lingkungan kerja.
Acara berlangsung tertib, dengan sesi tanya jawab dan diskusi terbuka seputar penerapan prinsip good governance dan peningkatan kualitas layanan berbasis transparansi.
Komitmen Kolektif Menuju Pemerintahan Bersih
Deputi Ali kembali mengingatkan bahwa integritas harus dimulai dari pimpinan, agar menjadi contoh bagi seluruh pegawai. Ia mengajak semua pihak untuk memperkuat semangat reformasi birokrasi dengan cara yang nyata.
“Ini adalah momentum yang tepat untuk mempertegas arah pembangunan birokrasi yang bersih dan melayani,” tuturnya menutup rangkaian kegiatan.
Seluruh peserta menyatakan komitmennya untuk terus menjaga nilai-nilai etika dan profesionalisme dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Melalui penandatanganan ini, diharapkan transformasi pelayanan publik akan berjalan lebih terarah, konsisten, dan berdampak positif bagi institusi serta masyarakat luas.
Pembangunan Zona Integritas bukan sekadar agenda tahunan, tetapi merupakan upaya jangka panjang dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan melayani. Konsistensi antara komitmen dan tindakan nyata menjadi hal yang tidak bisa ditawar.
Kegiatan Penandatanganan Pakta Integritas yang digelar di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Perniagaan dan Ekonomi Digital Kemenko Perekonomian menunjukkan bahwa perubahan birokrasi dimulai dari langkah kecil yang dilakukan bersama.
Melalui kerja kolektif, semangat reformasi birokrasi yang berakar pada nilai integritas akan menjadi budaya kerja yang melekat. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik pun akan tumbuh secara berkelanjutan.(*)
