WASHINGTON DC, EKOIN.CO – Wali Kota Washington DC, Muriel Bowser, mengecam keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menempatkan Kepolisian DC di bawah kendali federal dan mengerahkan Garda Nasional. Bowser menyebut langkah itu tidak lazim dan belum pernah terjadi sebelumnya, meski tetap berusaha menjaga nada diplomatis saat konferensi pers. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan pejabat dan masyarakat, terutama terkait peran polisi di ibu kota AS.
(Baca Juga : Trump dan Pengaruh Kebijakan Keamanan)
Bowser dan Kepala Polisi DC, Pamela Smith, mengaku tidak mengetahui rencana tersebut sebelum diumumkan langsung oleh Trump. Menurut Bowser, pandangan Trump kemungkinan terbentuk dari pengalamannya saat pandemi COVID-19, ketika tingkat kejahatan melonjak tajam. Namun, ia menegaskan bahwa data terbaru menunjukkan tren kejahatan menurun.
(Baca Juga : Kriminalitas DC Menurun)
Trump Ambil Alih Kendali Polisi
Sekitar 800 personel militer akan dikerahkan untuk mendukung operasi keamanan di Washington DC, dengan 100–200 di antaranya ditempatkan untuk membantu kepolisian secara langsung. Mereka akan bertugas di bidang administrasi, logistik, hingga patroli. Pejabat Angkatan Darat menegaskan bahwa pasukan tidak akan membawa senjata secara terbuka dan seluruh aparat federal akan mengenakan seragam atau tanda pengenal resmi.
Kebijakan ini membuat peran polisi DC berada di bawah pengawasan federal, sesuatu yang jarang terjadi di Amerika Serikat. Langkah tersebut menuai reaksi beragam, baik dukungan maupun penolakan dari berbagai pihak.
(Baca Juga : Dukungan dan Penolakan Pengerahan Militer)
Ketua Serikat Polisi DC, Greggory Pemberton, memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Trump. Ia berpendapat bahwa tindakan ini diperlukan untuk mengatasi masalah kriminalitas yang masih mengkhawatirkan. “Kami butuh sumber daya tambahan untuk memastikan keselamatan warga,” ujarnya.
Namun, Asosiasi Wali Kota dari Partai Demokrat menilai langkah ini lebih sebagai “pertunjukan politik” ketimbang kebijakan keamanan yang efektif. Mereka menilai pengerahan militer untuk memperkuat polisi kota justru berpotensi menimbulkan ketegangan baru.
(Baca Juga : Reaksi Wali Kota Demokrat)
Tudingan Penyalahgunaan Kekuasaan
Kritik juga datang dari Wali Kota Los Angeles, Karen Bass, yang menuding Trump melakukan penyalahgunaan kekuasaan presiden. Ia menekankan bahwa rasa aman warga harus dijawab dengan kebijakan tepat sasaran, bukan dengan pengerahan militer.
“Jika data menunjukkan kejahatan menurun, mengapa mengerahkan tentara hanya karena orang merasa takut? Itu bukan caranya,” kata Bass kepada CNN. Menurutnya, pengerahan pasukan demi memperkuat polisi kota lebih menyerupai manuver politik ketimbang solusi nyata.
(Baca Juga : Kritik Kebijakan Keamanan Trump)
Bowser sendiri menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk kerja sama keamanan, tetapi menolak langkah yang mengabaikan koordinasi dengan pemerintah kota. Ia menilai pengambilalihan kendali polisi DC tanpa pemberitahuan lebih dahulu merupakan bentuk intervensi yang tidak menghormati otonomi lokal.
Situasi ini membuat hubungan antara pemerintah federal dan pemerintah kota memanas. Masyarakat terbelah, sebagian mendukung kebijakan tersebut demi keamanan, sementara yang lain khawatir akan dampak terhadap kebebasan sipil.
(Baca Juga : Dampak Kebijakan Keamanan)
Kendati demikian, pemerintah federal beralasan bahwa pengerahan Garda Nasional dan pengambilalihan kendali polisi DC merupakan langkah preventif menghadapi potensi peningkatan kejahatan. Pejabat militer mengklaim semua operasi akan berjalan sesuai hukum dan menghormati hak warga.
Bowser berharap agar kebijakan ini segera dievaluasi. Ia menegaskan bahwa pemerintah kota memiliki kemampuan dan sumber daya untuk mengelola keamanan tanpa harus berada di bawah kendali penuh pemerintah pusat.
(Baca Juga : Evaluasi Pengerahan Militer)
Keputusan Trump mengambil alih kendali polisi DC dan mengerahkan militer memicu kontroversi luas. Muriel Bowser serta sejumlah wali kota lain menilai langkah itu tidak lazim dan berpotensi merusak otonomi lokal.
Sebagian pihak, seperti serikat polisi, melihat kebijakan ini sebagai upaya meningkatkan keamanan. Namun, kelompok penentang menilainya sebagai pertunjukan politik yang tidak efektif.
Data menunjukkan tren kejahatan di DC menurun, sehingga pengerahan militer dinilai tidak sejalan dengan kondisi terkini.
Pejabat federal berjanji semua operasi akan dilakukan sesuai aturan hukum dan tanpa pelanggaran hak warga.
Perdebatan mengenai batas kewenangan federal terhadap polisi kota ini kemungkinan akan terus berlangsung dalam waktu dekat.
Pemerintah pusat dan daerah perlu meningkatkan koordinasi sebelum mengambil kebijakan besar terkait polisi.
Evaluasi rutin terhadap tren kriminalitas harus menjadi dasar kebijakan keamanan.
Masyarakat perlu diberikan informasi jelas agar tidak termakan isu atau ketakutan berlebihan.
Kebijakan keamanan sebaiknya berbasis data, bukan persepsi semata.
Penggunaan kekuatan militer untuk mendukung polisi harus menjadi opsi terakhir.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
