Pati EKOIN.CO – Nama Bupati Pati, Sudewo, kembali menjadi sorotan publik di tengah demonstrasi ribuan warga yang menuntut akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah. Dugaan keterlibatan Sudewo dalam kasus suap pembangunan jalur kereta api oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) membuka peluang KPK memanggilnya untuk dimintai keterangan lebih lanjut.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengonfirmasi bahwa Sudewo diduga menerima aliran dana atau commitment fee terkait proyek pembangunan jalur kereta api. “Ya, benar. Saudara SDW merupakan salah satu pihak yang diduga juga menerima aliran commitment fee (biaya komitmen) terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta,” ujarnya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Budi menambahkan, pemanggilan Sudewo sebagai saksi akan disesuaikan kebutuhan penyidik. “Nanti ya kami lihat kebutuhan dari penyidik. Tentu jika memang dibutuhkan keterangan dari yang bersangkutan, maka akan dilakukan pemanggilan untuk dimintai keterangan tersebut,” jelasnya.
Kasus ini bukan kali pertama Sudewo dikaitkan dengan skandal DJKA. Sebelumnya, dalam sidang Pengadilan Tipikor Semarang pada 9 November 2023, KPK menyita uang sekitar Rp3 miliar dari rumah Sudewo. Jaksa menunjukkan foto uang tunai dalam berbagai mata uang sebagai barang bukti.
Sudewo membantah keras tuduhan tersebut. Ia menegaskan tidak pernah menerima Rp720 juta dari pegawai PT Istana Putra Agung maupun Rp500 juta dari pejabat Kemenhub, Bernard Hasibuan. Pernyataan ini menegaskan posisinya yang bersikeras mempertahankan integritas meski tekanan publik terus meningkat.
Kasus korupsi DJKA sendiri merupakan salah satu skandal besar yang diungkap KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) pada 11 April 2023. Hingga kini, lembaga anti-rasuah tersebut telah menetapkan 15 tersangka individu dan dua tersangka korporasi.
Dugaan Aliran Dana Proyek Kereta Api
Modus dugaan korupsi DJKA melibatkan sejumlah proyek strategis, termasuk pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan-Kadipiro-Kalioso, proyek di Makassar, serta beberapa proyek di Jawa Barat dan perbaikan perlintasan sebidang di Jawa-Sumatera. Diduga pemenang lelang proyek diatur sejak awal proses administrasi untuk menguntungkan pihak tertentu.
KPK menegaskan bahwa aliran dana yang diterima pejabat maupun pihak terkait bukan sekadar nominal kecil, melainkan jumlah signifikan yang berpotensi mengganggu integritas proses pembangunan infrastruktur strategis. Hal ini menimbulkan kekhawatiran publik terhadap praktik suap dan kolusi dalam proyek pemerintah.
Tekanan Publik dan Langkah Hukum
Demonstrasi warga Kabupaten Pati menandai meningkatnya ketidakpercayaan publik terhadap kepemimpinan Sudewo. Aksi ini menuntut tindakan tegas dari KPK dan memastikan proses hukum berjalan transparan. Selain itu, masyarakat menekankan pentingnya pemeriksaan menyeluruh terhadap aliran dana proyek DJKA agar kasus serupa tidak terulang.
Langkah hukum yang sedang berjalan, termasuk kemungkinan pemanggilan Sudewo, menjadi fokus perhatian media nasional. KPK menegaskan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam skema suap akan diproses sesuai aturan yang berlaku tanpa pengecualian.
Pengamat politik menilai, situasi ini akan menjadi ujian serius bagi legitimasi pemerintahan daerah. Penegakan hukum yang tegas sekaligus transparan menjadi kunci meredam ketegangan politik di Kabupaten Pati.
Selain itu, kasus ini memperlihatkan pentingnya pengawasan internal dalam proyek pemerintah. Sistem kontrol yang lemah memungkinkan aliran dana proyek strategis disalahgunakan, sehingga menuntut perbaikan prosedur lelang dan audit independen.
KPK menegaskan komitmen melanjutkan penyidikan tanpa pandang bulu, termasuk memanggil mantan anggota DPR RI yang kini menjabat Bupati Pati sebagai saksi atau tersangka bila bukti cukup mendukung.
Masyarakat diminta tetap tenang dan mengikuti perkembangan informasi resmi, mengingat spekulasi yang beredar dapat memicu kepanikan atau salah persepsi terhadap proses hukum.
Dalam perkembangan selanjutnya, pemanggilan Sudewo diharapkan dapat memberikan kejelasan terkait aliran dana proyek DJKA, sekaligus menegaskan upaya penegakan hukum terhadap korupsi di level daerah maupun nasional.
Dugaan keterlibatan Bupati Pati, Sudewo, dalam kasus suap DJKA memicu sorotan publik dan tekanan politik di daerah. Pemeriksaan KPK menjadi langkah penting menegakkan hukum.
Perlu pengawasan ketat terhadap aliran dana proyek pemerintah, transparansi proses lelang, edukasi masyarakat tentang mekanisme hukum, peningkatan integritas pejabat daerah, serta peran media dalam menyampaikan informasi akurat. (*)
