JAKARTA, EKOIN.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik, Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo, pada Kamis (14/8/2025), terkait penyidikan baru dugaan korupsi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) beras Kementerian Sosial tahun 2020. Bambang, yang akrab disapa Rudy Tanoe dan merupakan kakak dari Hary Tanoesoedibjo, diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan, “Pemeriksaan dilakukan di Gedung KPK Merah Putih, atas nama BRT, Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik.” Penyidikan ini merupakan pengembangan dari kasus korupsi bansos beras yang sebelumnya telah menjerat enam terpidana dan merugikan negara hingga Rp127,5 miliar.
Profil dan Karier Rudy Tanoe
Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo lahir di Surabaya, 16 Januari 1964. Ia adalah anak kelima pasangan pengusaha Ahmad Tanoesoedibjo dan Liliek Johana Tanoesoedibjo. Memiliki latar belakang di bidang logistik, farmasi, dan distribusi, Rudy Tanoe pernah menjabat sebagai Komisaris Utama PT Dosni Roha Logistik sekaligus pemilik DNR Corporation.
Pria lulusan University of San Francisco ini meraih gelar master Administrasi Bisnis pada 1989, serta pernah menempuh pendidikan di Carleton University. Ia juga memegang saham pengendali PT Zebra Nusantara (ZBRA) sejak 2021. Dalam industri media, Rudy memimpin MNC SkyVision hingga menjadi operator Direct To Home (DTH) terbesar di Indonesia.
Beberapa jabatan penting lain yang pernah diduduki antara lain Presiden Direktur PT Zebra Nusantara Tbk (2021–2022), Presiden Direktur PT MNC Vision Network (2004–2016), Vice President Commissioner PT Media Nusantara Citra (2011–2016), hingga Presiden Komisaris Bimantara Citra Tbk (2002–2007).
Dugaan Keterlibatan dalam Kasus Korupsi
Menurut informasi yang beredar, KPK mendalami pengetahuan Rudy Tanoe terkait dugaan kerja sama antara perusahaannya dengan PT Bhanda Ghara Reksa (BGR) untuk mendapatkan jatah distribusi bansos beras. Dugaan korupsi ini muncul setelah terungkap adanya rekayasa penunjukan perusahaan konsultan pendamping oleh PT BGR.
Dalam kasus sebelumnya, para terpidana termasuk mantan Direktur Utama PT BGR M. Kuncoro Wibowo, mantan Direktur Komersial PT BGR Budi Susanto, dan empat pihak swasta. Putusan Pengadilan Tipikor Jakarta pada 10 Juni 2024 mengungkap skema rekayasa proyek penyaluran bansos yang merugikan keuangan negara.
Penyidikan baru yang dimulai Agustus 2025 ini bertujuan menelusuri dugaan keterlibatan pihak-pihak lain. Selain Bambang, pada Rabu (13/8/2025) KPK juga memeriksa sejumlah saksi dari direksi PT Dosni Roha Logistik dan PNS Kementerian Sosial.
KPK menegaskan, proses penyidikan akan terus berjalan untuk memastikan semua pihak yang terlibat dalam praktik korupsi ini dimintai pertanggungjawaban hukum. Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen pemberantasan korupsi yang lebih luas, khususnya di sektor bantuan sosial yang menyentuh masyarakat bawah.
Para pengamat menilai, pemeriksaan terhadap figur publik seperti Rudy Tanoe akan menjadi ujian transparansi dan keberanian KPK dalam mengungkap keterlibatan aktor-aktor besar. Apalagi, kasus ini terkait distribusi bansos yang menjadi program vital di masa pandemi 2020.
Masyarakat menunggu perkembangan lanjutan, termasuk kemungkinan penetapan tersangka baru. KPK sendiri belum mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap Rudy, namun memastikan setiap temuan akan dikaji secara hukum sebelum diambil langkah selanjutnya.
Dengan latar belakang dan jejaring bisnis yang luas, kasus yang melibatkan Rudy Tanoe menjadi sorotan publik. Media nasional terus memantau, sementara KPK menegaskan akan bekerja sesuai prosedur hukum dan bukti yang terkumpul.
Skandal bansos beras ini menjadi pengingat bahwa sektor distribusi bantuan sosial rentan disusupi kepentingan pribadi dan potensi penyalahgunaan anggaran negara. Penegakan hukum diharapkan memberi efek jera, sekaligus memperbaiki tata kelola distribusi bantuan agar terhindar dari korupsi di masa depan.
Kasus dugaan korupsi bansos beras kembali mencuat dengan pemeriksaan Rudy Tanoe. Penyelidikan ini membuka babak baru yang berpotensi menyeret figur publik lainnya.
KPK menegaskan komitmennya untuk mengungkap semua pihak yang terlibat, tanpa pandang bulu.
Penyidikan akan terus berlanjut hingga semua bukti terkumpul dan langkah hukum dapat diambil.
Masyarakat diharapkan mendukung upaya pemberantasan korupsi melalui pengawasan publik.
Kasus ini menjadi pelajaran penting bagi pemerintah dan pelaku usaha untuk menjaga integritas.
Pemerintah perlu memperketat pengawasan distribusi bantuan sosial agar tak disalahgunakan.
KPK harus memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat integritas lembaga.
Pelaku usaha di sektor logistik diharapkan menerapkan tata kelola yang bersih dan transparan.
Masyarakat dapat aktif memberikan informasi jika mengetahui indikasi penyimpangan.
Pendidikan antikorupsi perlu diperkuat sejak dini untuk mencegah kasus serupa di masa depan.
( * )
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
