JAKARTA, EKOIN.CO – Presiden Prabowo Subianto menegaskan akan menindak tegas oknum jenderal TNI maupun Polri yang terlibat membekingi tambang ilegal. Peringatan ini disampaikan dalam Sidang Tahunan MPR-DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025). Ia menyebut kerugian negara akibat ribuan tambang ilegal mencapai Rp300 triliun per tahun, dan menegaskan bahwa tidak ada yang kebal hukum dalam penegakan aturan tambang ilegal.
Ikuti berita terbaru di WA Channel EKOIN
Peringatan Tegas Soal Tambang Ilegal
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan semua pihak, termasuk jenderal aktif, purnawirawan, dan kader partai, agar tidak terlibat dalam bisnis tambang ilegal. “Tidak ada alasan, kami akan bertindak atas nama rakyat,” ucap Prabowo, yang langsung mendapat sorakan dukungan dari anggota parlemen.
Ia juga meminta kader partai, khususnya Gerindra, menjadi justice collaborator jika mengetahui ada rekannya yang terlibat. “Tidak ada perlindungan khusus. Laporkan segera,” tambahnya.
Kerugian Besar dan Ancaman Negara Gagal
Presiden menyoroti kerugian negara yang sangat besar akibat tambang ilegal, yang menurutnya berpotensi mengancam kedaulatan ekonomi. Prabowo mengingatkan bahwa kebocoran kekayaan negara bisa menjadikan Indonesia sebagai negara gagal.
Ia menekankan perlunya kembali pada amanah UUD 1945, mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, dan memastikan tidak ada pihak yang memanfaatkan posisinya untuk meraup keuntungan pribadi dari tambang ilegal.
Prabowo juga menegaskan pemerintah akan memperkuat koordinasi antarpenegak hukum untuk menghentikan praktik tambang ilegal di seluruh wilayah. Langkah ini mencakup penindakan tegas di lapangan serta pembenahan regulasi yang memberi celah praktik ilegal tersebut.
Selain peringatan kepada aparat, Prabowo menegaskan akan memanggil semua kepala daerah yang membiarkan tambang ilegal beroperasi di wilayahnya. “Kepala daerah juga harus bersih. Kalau tidak, kita akan bertindak,” katanya.
Pemerintah, lanjut Prabowo, telah menyiapkan operasi terpadu melibatkan TNI, Polri, Kementerian ESDM, dan KPK untuk menindak tambang ilegal. Operasi ini akan menyasar lokasi-lokasi rawan di Kalimantan, Sumatra, hingga Papua.
Menurutnya, salah satu masalah utama adalah adanya perlindungan dari oknum aparat dan pejabat yang justru memfasilitasi kegiatan ilegal. Hal ini, kata Prabowo, harus diakhiri demi keadilan bagi rakyat.
Prabowo menutup pidatonya dengan mengajak semua pihak bersatu memerangi tambang ilegal. Ia menegaskan bahwa komitmen ini bukan hanya janji, tetapi akan diwujudkan dalam tindakan nyata.
Pidato Presiden Prabowo menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah tidak akan mentolerir keterlibatan aparat dalam tambang ilegal. Komitmen penegakan hukum berlaku untuk semua pihak tanpa kecuali, demi menyelamatkan kekayaan negara dan kedaulatan ekonomi.
Pemerintah perlu mengawasi pelaksanaan kebijakan ini secara konsisten. Publik juga diharapkan berpartisipasi dengan melaporkan aktivitas tambang ilegal. Aparat penegak hukum harus menjaga integritas, sementara regulasi diperketat agar celah hukum tertutup rapat. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
