Jakarta, EKOIN.CO – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menetapkan besaran subsidi energi dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) tahun 2026 sebesar Rp 210,1 triliun. Subsidi energi tersebut mencakup Bahan Bakar Minyak (BBM), listrik, dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg.
“Subsidi energi Rp 210 triliun,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers terkait RAPBN 2026 di Jakarta, Jumat (15/8//2025).
Adapun, untuk total subsidi dan kompensasi energi pada RAPBN 2026 direncanakan Rp 381,3 triliun.
Sebelumnya, Presiden Prabowo dalam pidatonya di Rapat Paripurna DPR RI, Jumat (15/8/2025) menyatakan bahwa akan memperkuat ketahanan energi untuk kedaulatan bangsa. Kelak, subsidi energi harus adil dan tepat sasaran, bukan lagi dinikmati oleh orang-orang yang mampu.
“2026 dukungan fiskal pemerintah yaitu Rp 402,4 triliun untuk ketahanan energi,” tegas Prabowo.
Sri Mulyani menjabarkan, selain untuk subsidi dan kompensasi energi, anggaran ketahanan energi tersebut akan dialokasikan untuk insentif perpajakan senilai Rp16,7 triliun, kemudian Energi Baru Terbarukan (EBT) senilai Rp37,5 triliun dan infrastruktur energi Rp4,5 triliun. Adapun untuk listrik desa mencapai Rp 5 triliun dan dukungan lainnya Rp 0,6 triliun.
“Ini masuk dalam anggaran ketahanan selain Subsidi BBM, kompensasi listrik,” terang Sri Mulyani.
Mengutip Buku II Nota Keuangan RI 2026, pada periode tahun 2021-2024, realisasi subsidi energi mengalami perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat.
Fluktuasi tersebut terutama dipengaruhi oleh perkembangan asumsi dasar ekonomi makro, volume penyaluran Jenis BBM Tertentu dan LPG bersubsidi, dan kebijakan besaran subsidi tetap untuk minyak solar.
Adapun, selama periode 2021-2024, subsidi energi meningkat dari semula sebesar Rp 140,3 triliun pada anggaran 2021 menjadi sebesar Rp 177,6 triliun pada tahun anggaran 2024. Adapun, pada tahun anggaran 2025, subsidi energi diperkirakan mengalami peningkatan hingga Rp 183,8 triliun.
