Jakarta, EKOIN.CO – Sejumlah menteri anggota Kabinet Merah Putih melakukan kunjungan kerja ke Batalion Teritorial Pembangunan di Desa Wanajaya, Kecamatan Cibitung, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, pada Rabu (20/8/2025). Kedatangan mereka bertujuan untuk meninjau langsung program pembangunan 100 batalion teritorial. Para menteri yang hadir antara lain Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Usai peninjauan, keempat menteri tersebut menggelar konferensi pers. Mereka kompak menyampaikan harapan besar terhadap program ini, yang dinilai tidak hanya akan memperkuat pertahanan negara, tetapi juga dapat mendukung program swasembada dan menghidupkan perekonomian masyarakat. Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan bahwa batalion ini memiliki peran strategis.
“Pastikan bahwa batalion teritorial pembangunan akan mendukung program hilirisasi. Mengamankan program hilirisasi dan juga mengamankan program swasembada,” ujar Sjafrie saat ditemui di kawasan Monumen Nasional, Jakarta Pusat, Rabu (20/8/2025).
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga mengungkapkan harapannya agar kehadiran batalion ini dapat menumbuhkan kepercayaan diri bagi seluruh prajurit. Ia juga menyoroti potensi dampak positifnya terhadap masyarakat dan ekonomi.
“Saya rasa ini diharapkan akan memberikan tidak saja keyakinan, confidence, ya dari pasukan dan juga untuk keseluruhan pertahanan negara namun juga bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian sekitar,” tutur Sri Mulyani.
Sri Mulyani menambahkan bahwa pemanfaatan aset negara melalui batalion ini akan menciptakan nilai tambah. Menurutnya, hal ini akan memberikan kesan disiplin dan mempererat persatuan antara tentara dengan masyarakat dan perekonomian Indonesia. Ia menjelaskan bahwa batalion ini tidak hanya digunakan untuk pelatihan pertahanan, tetapi juga untuk lahan pertanian, peternakan, serta kegiatan ekonomi lainnya.
“Kemudian juga dibangun keseluruhan kesiapannya untuk pelatihan kesiapan dari pertahanan keamanan dan juga memanfaatkan lahan sebesar 43 hektare kalau tidak salah dijelaskan tadi, untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, peternakan, dan juga kegiatan ekonomi yang lain,” lanjut Sri Mulyani.
Senada dengan Sri Mulyani, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan kekagumannya terhadap gagasan integrasi batalion dengan lahan pertanian. Ia menilai ide ini akan membawa dampak positif yang besar bagi masyarakat. Amran bahkan menyebut bahwa konsep ini akan menjadi “ekonomi baru” yang efisien dan diharapkan dapat direplikasi di seluruh Indonesia.
“Baru saja kita melihat pertanian yang terintegrasi pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Ini gagasan besar, Pak Menhan yang luar biasa, ini dampaknya nanti untuk Republik Indonesia itu sangat besar. Kenapa ini nanti menjadi efisien untuk ekonomi baru. Ini akan diresonansikan ke seluruh Indonesia dan petani-petani sekitarnya pasti ikut,” ujar Amran.
Lebih jauh, Amran berharap adanya kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian, terutama dalam sektor hortikultura. Ia meyakini bahwa dengan adanya pengawalan dari TNI, program hilirisasi pertanian dapat berjalan optimal dan menghasilkan lompatan kesejahteraan bagi para petani di masa depan.
“Dengan percontohan tadi, itu sangat menarik untuk sektor pertanian sehingga kami sudah memohon kepada Pak Menhan agar perkebunan hortikultura di pertanian ini akan datang yang kita, hilirisasi itu dikawal oleh TNI dan moga-moga beliau bersedia membantu kami dengan kolaborasi antara Kementerian Pertahanan dan Kementerian Pertanian. Ini akan menghasilkan nanti lompatan kesejahteraan pertanian ke depan. Saya kira Pak Menhan setuju. Terima kasih,” ungkap Amran.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin atau yang akrab disapa BGS mengungkapkan rencana tindak lanjut untuk berkolaborasi dengan Menteri Pertahanan. Kerja sama ini bertujuan agar kompi kesehatan di setiap batalion dapat menjalankan dua fungsi utama.
“Fungsi yang pertama adalah fungsi pertahanan dari ancaman bio security atau juga ancaman pandemi yang kemarin kita alami bersama yang membunuh jutaan manusia dan fungsi yang kedua adalah fungsi keamanan,” jelas BGS.
BGS menambahkan bahwa kehadiran kompi kesehatan di setiap batalion akan memungkinkan respons cepat terhadap bencana alam dan ancaman penyakit. Hal ini, menurutnya, akan membantu menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia.
“Batalion-batalion ini yang ada kompi kesehatannya bisa merespons dengan cepat kalau ada bencana alam yang 3.000 sampai 4.000an setahun terjadi di seluruh Indonesia, dan juga dari ancaman penyakit. Sehingga dua fungsi baik pertahanan dan keamanan dari sektor kesehatan untuk menjaga keselamatan seluruh masyarakat Indonesia itu kita bisa dibantu oleh TNI,” tegas BGS.
Perlu diketahui, pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan ini merupakan bagian dari strategi Sistem Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (Sishankamrata). Sebelumnya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah meresmikan enam Komando Daerah Militer (Kodam), 20 Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan (Brigif TP), dan 100 Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) pada Minggu (10/8/2025) lalu di Lanud Suparlan, Pusdiklatpassus, Batujajar, Bandung, Jawa Barat. Pembentukan satuan-satuan ini bertujuan untuk memperluas jangkauan TNI hingga ke pelosok tanah air.
