Jakarta EKOIN.CO – Rapat Paripurna DPR RI Ke-2 Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 pada Selasa, 19 Agustus 2025, menjadi momentum penting pembahasan RUU APBN 2026. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati hadir bersama para Wakil Menteri Keuangan dan jajaran kementerian dalam agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi di Gedung DPR RI, Jakarta.
Kehadiran pemerintah dipimpin langsung oleh Menkeu Sri Mulyani sebagai bentuk keseriusan dalam membangun komunikasi dengan parlemen terkait rancangan anggaran. Pertemuan ini juga menandai kelanjutan pembahasan setelah penyampaian keterangan resmi atas RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan pada 15 Agustus 2025.
Baca juga: BNI Dukung Transformasi Komunikasi Lewat AI
Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir yang memimpin rapat menyampaikan bahwa forum tersebut merupakan amanat tata tertib DPR. “Sebagaimana kita ketahui bahwa Pemerintah telah menyampaikan Keterangan Atas RUU tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu,” ujar Adies Kadir.
Ia menambahkan bahwa sesuai pasal 168 ayat 2 Peraturan DPR RI tentang Tata Tertib, fraksi-fraksi diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan umum terhadap rancangan anggaran yang diajukan pemerintah. Proses ini, lanjutnya, menjadi salah satu tahapan penting dalam siklus pembahasan APBN.
Pandangan Umum Fraksi
Dalam rapat paripurna tersebut, delapan fraksi menyampaikan pandangan umum melalui juru bicara masing-masing. Mereka adalah Rio A. J. Dondokambey dari Fraksi PDI Perjuangan, Hamka B. Kady dari Fraksi Golkar, Danang W. S. dari Fraksi Gerindra, serta Ratih Megasari Singkarru dari Fraksi NasDem.
Selanjutnya, pandangan disampaikan pula oleh Ratna Juwita Sari dari Fraksi PKB, Amin dari Fraksi PKS, Ahmad Rizki Sadig dari Fraksi PAN, dan Andi Muzakkir Aqil dari Fraksi Demokrat. Setiap fraksi menyoroti berbagai aspek kebijakan fiskal yang diusulkan pemerintah dalam RUU APBN 2026.
Masing-masing juru bicara menekankan kepentingan rakyat dalam alokasi anggaran. Beberapa di antaranya menyoroti soal prioritas pembangunan, kebijakan subsidi, dan arah penguatan ekonomi nasional. Fraksi juga memberikan catatan penting mengenai pengelolaan fiskal agar lebih adaptif terhadap dinamika global.
Menurut Adies Kadir, masukan dari delapan fraksi tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting bagi pemerintah. Ia menyebutkan bahwa sinergi antara pemerintah dan DPR harus terus dipelihara agar APBN dapat menjadi instrumen fiskal yang sehat dan kredibel.
Jadwal Tanggapan Pemerintah
Lebih lanjut, Adies Kadir menjelaskan bahwa berdasarkan hasil Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus DPR RI pada 26 Mei 2025, pemerintah akan memberikan tanggapan resmi terhadap pandangan umum fraksi pada Selasa, 26 Agustus 2025 mendatang.
Tanggapan pemerintah yang dijadwalkan itu menjadi bagian krusial dalam tahap pembahasan. Dengan begitu, kesinambungan diskusi dapat berlangsung secara konstruktif sebelum masuk pada tahap pembicaraan lebih lanjut mengenai anggaran.
Pemerintah sendiri menyatakan penghargaan atas seluruh pandangan umum yang telah disampaikan. Melalui catatan yang konstruktif, pemerintah berharap pembahasan RUU APBN 2026 dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas.
Dalam kesempatan tersebut, pemerintah menegaskan bahwa dukungan dan kritik yang disampaikan fraksi merupakan masukan berharga. Hal ini menjadi wujud nyata dari fungsi pengawasan sekaligus bentuk tanggung jawab legislatif dalam mewujudkan pengelolaan fiskal yang efektif.
RUU APBN 2026 ini juga memiliki arti penting karena menjadi rancangan anggaran pertama di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah menargetkan agar kebijakan fiskal mampu menopang kemandirian dan kedaulatan bangsa.
Sinergi DPR dan pemerintah diharapkan menghasilkan APBN yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tetapi juga mampu menjawab tantangan ekonomi global yang semakin kompleks.
Keseriusan Pemerintah
Kehadiran langsung Menkeu Sri Mulyani dan jajaran kementerian keuangan menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjalankan proses konstitusional. Hal itu sekaligus menegaskan komitmen eksekutif untuk membuka ruang dialog dengan parlemen.
Dengan partisipasi aktif seluruh fraksi, pembahasan RUU APBN 2026 diharapkan menghasilkan keputusan yang berpihak pada rakyat. Momentum ini juga menjadi pengingat bahwa anggaran negara adalah instrumen utama untuk mewujudkan kesejahteraan bersama.
DPR menekankan pentingnya konsistensi pemerintah dalam menjalankan program prioritas yang telah dituangkan dalam rancangan anggaran. Fraksi juga berharap agar alokasi belanja negara dapat menjangkau sektor-sektor strategis.
Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah memastikan bahwa APBN 2026 akan difokuskan pada pembangunan manusia, penguatan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi daerah. Pemerintah juga menegaskan komitmen menjaga stabilitas fiskal.
RUU APBN 2026 dipandang sebagai tonggak penting bagi perjalanan fiskal Indonesia. Dengan keterlibatan penuh antara pemerintah dan DPR, rancangan ini diharapkan memberikan kepastian arah pembangunan nasional.
Pada akhirnya, rapat paripurna ini menjadi langkah awal menuju kesepakatan besar dalam menentukan arah kebijakan fiskal Indonesia di tahun mendatang. Tindak lanjut dari diskusi yang konstruktif akan menentukan kualitas APBN sebagai instrumen pembangunan.
Sebagai penutup, pembahasan APBN bukan hanya soal angka, melainkan juga tentang komitmen bersama mewujudkan kedaulatan ekonomi. Kolaborasi yang solid menjadi kunci agar kebijakan anggaran dapat membawa manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Rapat paripurna ini juga menegaskan pentingnya keberlanjutan komunikasi antara pemerintah dan DPR. Keterbukaan dalam menyampaikan pandangan umum sekaligus tanggapan pemerintah merupakan wujud demokrasi yang sehat.
Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menilai transparansi dalam pengambilan keputusan. Publik juga bisa memahami arah kebijakan fiskal yang akan ditempuh pada 2026. Proses ini menjadi landasan penting menuju tata kelola keuangan negara yang akuntabel.
Saran yang dapat diambil dari proses rapat ini adalah perlunya penguatan sinergi antara pemerintah dan DPR dalam menyusun APBN. Keterlibatan aktif seluruh pihak akan memperkuat legitimasi keputusan anggaran.
Selain itu, perlu ditekankan pentingnya transparansi dalam setiap tahapan. Hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kebijakan fiskal yang diambil. Dukungan masyarakat sangat krusial dalam implementasi APBN.
Kesimpulan yang dapat diambil adalah RUU APBN 2026 bukan sekadar dokumen fiskal, melainkan cermin komitmen pemerintah untuk melanjutkan pembangunan. Dengan masukan yang konstruktif dari DPR, arah kebijakan bisa lebih tepat sasaran.
Kebijakan fiskal yang sehat akan membantu Indonesia menghadapi ketidakpastian global. Oleh karena itu, kolaborasi yang kuat sangat dibutuhkan. APBN yang kredibel mampu menjadi instrumen utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan sinergi yang solid, RUU APBN 2026 diharapkan menjadi pijakan kuat dalam perjalanan pembangunan Indonesia. Semua pihak memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa anggaran benar-benar berpihak pada rakyat.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
