Jakarta, EKOIN.CO – Sejumlah sekutu dekat Israel, termasuk Inggris dan Prancis, berbalik mengecam keras keputusan Tel Aviv untuk melanjutkan pembangunan permukiman di Tepi Barat. Proyek kontroversial ini, yang dikenal sebagai E1, dinilai melanggar hukum internasional dan membahayakan prospek solusi dua negara. Kecaman ini datang dari 21 negara penandatangan yang menegaskan bahwa langkah tersebut tidak hanya merusak perdamaian, tetapi juga berpotensi memicu kekerasan di wilayah tersebut.
Pernyataan bersama yang dirilis pada Kamis (21/8/2025) menyebutkan bahwa pembangunan di kawasan seluas 12 kilometer persegi di sebelah timur Yerusalem itu “tidak dapat diterima.” Para menteri luar negeri dari negara-negara penandatangan menyoroti bagaimana proyek E1 akan memutus kontinuitas wilayah Palestina, sehingga membuat pembentukan negara Palestina yang berdaulat menjadi semakin mustahil. Mereka mendesak pembatalan segera proyek tersebut dengan alasan bahwa solusi dua negara adalah satu-satunya jalan menuju perdamaian yang berkelanjutan.
Kecaman dari Berbagai Negara
Kecaman ini tidak datang dari negara-negara yang biasanya kritis terhadap Israel. Di antara 21 negara yang menandatangani pernyataan tersebut adalah Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Islandia, Irlandia, Italia, Jepang, Latvia, Lituania, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Portugal, Slovenia, Spanyol, Swedia, dan Inggris. Uni Eropa juga turut mendukung kecaman ini melalui kepala urusan luar negerinya, menunjukkan betapa luasnya penolakan terhadap proyek E1. Pernyataan tersebut menegaskan bahwa langkah Israel tersebut tidak memberi manfaat apa pun bagi rakyatnya sendiri dan justru berisiko melemahkan keamanan.
Banyak pihak menilai bahwa proyek ini telah lama menjadi sumber kontroversi. Komite Perencanaan Tinggi Israel baru-baru ini menyetujui pembangunan sekitar 3.400 unit rumah di kawasan E1, yang terletak di antara Yerusalem dan permukiman Maale Adumim. Kritikus, termasuk Kepala Badan Pengungsi PBB Philippe Lazzarini, menyebut langkah ini akan “sepenuhnya memutus konektivitas antara Tepi Barat utara dan selatan.” Kondisi ini dinilai menjadi pukulan telak bagi upaya internasional untuk mencapai solusi dua negara.
Respon Diplomatik dan Prospek Solusi Dua Negara
Beberapa negara, seperti Inggris, telah mengambil langkah diplomatik lebih jauh dengan memanggil Duta Besar Israel untuk menyampaikan protes resmi. Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan bahwa jika rencana itu diterapkan, hal itu akan menjadi pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional dan menghancurkan prospek solusi dua negara. Meski mendapat tekanan internasional yang kuat, belum ada tanda-tanda bahwa Israel akan membatalkan proyek tersebut.
Menteri Keuangan Israel Bezalel Smotrich bahkan membela proyek ini, berargumen bahwa hal itu penting untuk keamanan Israel. Namun, para pengkritik berpendapat bahwa tindakan ini justru akan memperburuk isolasi Israel di kancah internasional. Di sisi lain, Sekjen PBB Antonio Guterres dan Otoritas Palestina di Ramallah juga telah mengeluarkan kecaman keras, menambah daftar panjang pihak yang menentang pembangunan permukiman ini. Meskipun demikian, dunia internasional terus mendorong dialog dan diplomasi untuk menemukan solusi dua negara yang adil dan berkelanjutan bagi kedua belah pihak.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
