Jakarta, EKOIN.CO – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti mengingatkan masyarakat bahwa garis kemiskinan yang rutin dirilis setiap Maret dan September harus dibaca sebagai ambang batas pengeluaran per rumah tangga yang masuk kategori miskin.
Meskipun, dalam rilis berkala garis kemiskinan nasional disebutkan per kapita per bulan. Data terbaru, garis kemiskinan nasional ialah sebesar Rp 609.160 per kapita per bulan per Maret 2025.
“Memahami garis kemiskinan perlu dilakukan pada level rumah tangga, karena yang namanya tingkat kemiskinan, kalau ada bayi dia hidup di rumah tangga orang miskin maka dia masuk kategori orang miskin,” kata Amalia saat rapat dengar pendapat dengan Komisi X DPR, Rabu (27/8/2025).
“Tapi ketika dia diadopsi di rumah tangga orang kaya maka status bayi itu, bayi yang sama, masuk status tidak miskin. Karena itu, garis kemiskinan itu harus diterjemahkan dalam garis kemiskinan rumah tangga karena pendapatan dan pengeluaran rumah tangga itu yang menentukan tingkat kesejahteraan rumah tangga,” tegasnya.
Amalia lalu menyebut bahwa garis kemiskinan nasional per rumah tangga per bulan ialah sebesar Rp 2.875.235. Nilai itu lebih tinggi dari garis kemiskinan per rumah tangga per bulan pada September 2024 sebesar Rp 2.803.590, dan per Maret 2024 sebesar Rp 2.786.415 per rumah tangga per bulan.
“Dan perlu jadi catatan kalau dia di atas Rp 2,87 juta per rumah tangga per bulan, misalnya Rp 3 juta tidak berarti tidak miskin, itu langsung masuk golongan kaya, karena sedikit di atas garis kemiskinan pasti masuk rentan miskin, di atas rentan miskin itu ada yang menuju kelas menengah, di atas menuju kelas menengah masih ada kelas menengah, di atas kelas menengah itu yang keluarga sejahtera,” papar Amalia.
