Tangerang,EKOIN.CO- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa jabatan apa pun di Indonesia, termasuk presiden, bisa diganti jika tidak bekerja dengan benar. Pesan tegas ini ia sampaikan saat meresmikan APKASI Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Kamis (28/8). Isu utama yang menjadi sorotan adalah peran dan tanggung jawab pejabat publik serta direksi BUMN yang disebutnya tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Gabung WA Channel EKOIN di sini.
Dalam pidatonya, Prabowo mengingatkan bahwa tidak ada posisi yang kebal dari pergantian. Bahkan dirinya pun, sebagai Presiden RI, bisa diganti apabila tidak menjalankan tugas dengan baik.
“Di Indonesia ini saya kasih tahu, there’s no one cannot be replaced, tidak ada orang yang tidak bisa diganti, termasuk Presiden RI,” ujar Prabowo.
Presiden Bisa Diganti Jika Tak Bekerja Benar
Prabowo menekankan, jika dirinya tidak bekerja dengan benar atau bersikap semena-mena, rakyat berhak menggantinya. Hal ini juga berlaku bagi para kepala daerah yang dinilai tidak serius bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Kalau saya enggak bener, kalau saya brengsek, enggak ada orang yang enggak bisa diganti. Bupati enggak beres, bupati bisa diganti,” kata Prabowo menambahkan.
Pernyataan ini mendapat perhatian karena menunjukkan komitmen Prabowo untuk menegakkan akuntabilitas dalam kepemimpinan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
Selain kepala daerah, sorotan tajam juga diarahkan kepada para direksi BUMN. Prabowo menilai sebagian dari mereka bertindak layaknya penguasa, bahkan menganggap perusahaan negara seperti milik pribadi atau keluarga.
“Ada itu direksi-direksi BUMN merasa jadi kayak raja aja, kayak perusahaan punya neneknya sendiri,” ucap Prabowo dengan nada sindiran.
Sorotan Bonus Komisaris BUMN
Prabowo sebelumnya juga sempat menyinggung soal bonus besar atau tantiem yang diterima para komisaris BUMN, meski kinerja perusahaan tidak selalu baik.
Dalam Nota Keuangan RAPBN 2026 yang ia bacakan di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (15/8), Prabowo menyebut praktik tantiem sebagai hal yang janggal. Ia bahkan menyebutnya akal-akalan untuk meraup keuntungan pribadi.
“Masa ada komisaris yang rapat sebulan sekali tantiemnya Rp 40 miliar setahun,” kata Prabowo dengan nada heran.
Ia kemudian memerintahkan Kementerian BUMN dan lembaga terkait untuk menghentikan praktik tantiem mulai tahun ini. Menurutnya, hal tersebut berpotensi merugikan negara karena laporan keuangan bisa saja dipoles agar terlihat untung demi bonus akhir tahun.
Prabowo menegaskan, langkah penghapusan tantiem ini merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola BUMN dan memastikan keuangan negara tidak disalahgunakan oleh segelintir pihak.
Pesan utama yang disampaikan Presiden adalah pentingnya tanggung jawab moral dan integritas dalam menjalankan jabatan publik. Baik presiden, kepala daerah, maupun pejabat BUMN, semuanya bisa diganti bila tidak bekerja dengan benar demi kepentingan rakyat.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
