Jakarta EKOIN.CO – Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja menggelar aksi di depan Gedung DPR RI, Kamis (28/8). Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal, menegaskan kekecewaannya lantaran tidak ada satu pun anggota dewan yang menemui massa aksi. Ia bahkan mengancam akan menggelar aksi lebih besar jika aspirasi pekerja terus diabaikan.
Gabung WA Channel EKOIN
Dalam orasinya, Iqbal menyebut, Partai Buruh bersama Koalisi Serikat Pekerja yang terdiri atas 74 elemen, termasuk KSPI, telah menyampaikan enam tuntutan penting. Namun, seluruh anggota dewan tidak ada yang hadir menerima perwakilan buruh. “Tidak ada satupun wakil rakyat dari DPR yang bersedia menerima delegasi Partai Buruh Koalisi Serikat Pekerja termasuk KSPI,” ujarnya.
Aksi Buruh Tuntut DPR Dengarkan Aspirasi
Massa aksi menuntut perhatian DPR terhadap berbagai persoalan pekerja, mulai dari penghapusan outsourcing, penolakan upah murah, hingga persoalan pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka juga meminta adanya reformasi pajak perburuhan, termasuk kenaikan PTKP dan penghapusan pajak atas pesangon, THR, serta JHT.
“Jumlahnya puluhan ribu. Ya, seluruh Indonesia, karena ini sebagai aksi awalan kami bisa menerima. Tapi dengan sebuah pesan kepada para pimpinan DPR, dengarkanlah aspirasi rakyat,” tambah Said.
Iqbal juga menyinggung komitmen Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan korupsi. Menurutnya, DPR juga harus bersih dan kuat agar bisa mengawal kepentingan rakyat, termasuk buruh.
Selain itu, tuntutan buruh juga mencakup pengesahan RUU Ketenagakerjaan tanpa Omnibus Law, pengesahan RUU Perampasan Aset sebagai upaya pemberantasan korupsi, serta revisi RUU Pemilu untuk merancang sistem yang lebih demokratis pada 2029.
Ancaman Aksi Lebih Besar dan Mogok Nasional
Dalam pernyataannya, Iqbal menegaskan aksi buruh tidak berhenti di depan DPR saja. Ia memastikan akan ada aksi lanjutan yang lebih besar, dilakukan serempak di seluruh Indonesia.
“Aksi ini akan dilanjutkan lebih besar lagi. Serempak di seluruh Indonesia. Bahkan kami merancang mogok nasional, stop produksi, dan berbondong-bondong ratusan ribu dari Jabodetabek-Buruh akan masuk ke Jakarta,” tegasnya.
Meski belum merinci waktu pelaksanaannya, ancaman mogok nasional disebut sebagai langkah strategis untuk menekan pemerintah dan DPR agar mendengarkan suara buruh.
Sebelumnya, para buruh sudah melakukan aksi serempak di beberapa provinsi sebagai bagian dari gerakan awal. Kehadiran mereka di Jakarta menjadi pusat perhatian, meski tanpa respons langsung dari parlemen.
Said menekankan bahwa buruh tidak ingin hanya dipandang sebagai alat politik. Mereka menuntut kepastian hukum, kesejahteraan, serta perlindungan kerja yang layak bagi seluruh pekerja Indonesia.
Ia menambahkan, aksi yang lebih besar berpotensi melumpuhkan produksi industri, terutama jika mogok nasional benar-benar dilaksanakan. Hal ini diyakini akan memberi tekanan signifikan pada DPR untuk membuka ruang dialog dengan serikat buruh.
Dengan enam tuntutan yang dianggap fundamental, Iqbal meminta agar parlemen tidak menutup mata terhadap persoalan nyata pekerja di lapangan. Baginya, dialog adalah jalan terbaik untuk mencegah ketegangan sosial yang lebih luas.
Massa buruh akhirnya membubarkan diri secara tertib setelah berorasi selama beberapa jam, meski kekecewaan karena tak ditemui anggota dewan masih terasa. (*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
