Bandung, EKOIN.CO – Kabar demo besar-besaran kembali menyeruak di Kota Bandung pada Senin (1 September 2025), memicu langkah cepat aparat keamanan. Kapolda Jawa Barat, Irjen Pol Rudi Setiawan, secara resmi meminta bantuan kepada Pangdam guna mengantisipasi potensi kerusuhan saat aksi berlangsung.
Lokasi Sikap Tegas Polri-TNI
Menurut Kapolda, hingga berita ini diturunkan, belum ada surat izin resmi terkait rencana demonstrasi tersebut, sehingga pihak berwenang lebih waspada. Ia menegaskan bahwa penambahan personel TNI dari Pangdam merupakan bentuk antisipasi guna menjaga situasi tetap kondusif.
Ribuan buruh dan mahasiswa sebelumnya telah melakukan unjuk rasa di Bandung pada akhir Agustus, yang kemudian berubah ricuh. Terutama pada 29 Agustus 2025, massa aksi menembakkan bom molotov dan membakar rumah aset MPR di Jalan Cilamaya, tepat di seberang gedung DPRD Jabar.
Aparat sempat melepaskan gas air mata untuk membubarkan massa usai perusakan air barrier dan sejumlah fasilitas publik.
Aksi Deklarasi Demo & Tuntutan
Sebelumnya, pada 28 Agustus 2025, ratusan buruh yang tergabung dalam KSPI Jabar dan Partai Buruh menyampaikan enam tuntutan di depan Gedung Sate. Intinya, mereka menolak sistem outsourcing, menyoroti upah rendah, dan mendesak pemerintah segera menerbitkan Undang-Undang Ketenagakerjaan baru tanpa muatan Omnibus Law, serta menaikkan PTKP.
Tuntutan serupa juga disuarakan dalam aksi solidaritas mahasiswa yang digelar pada 29 Agustus, sebagian besar menyoroti penanganan yang berujung korban jiwa dalam demo sebelumnya.
Penjagaan Maksimal di Titik Strategis
Polda Jabar sudah menyiagakan personel gabungan untuk menjaga Gedung DPRD Jabar dan Gedung Sate. Ribuan aparat keamanan siap dikerahkan demi menjaga ketertiban umum dan mencegah situasi kembali memanas.
Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Hendra Rochmawan, menekankan kondisi keamanan relatif terkendali meski sejumlah aksi berlangsung di beberapa titik. Aparat meminta masyarakat tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi.
Analisis & Antisipasi Ke Depan
Penggunaan kapasitas TNI dan Polri bersama mencerminkan langkah preventif untuk meredam eskalasi sosial. Pilihan strategi seperti menghadapi langsung titik rawan demonstrasi dan penindakan tegas terhadap provokator sejalan dengan pendekatan pengamanan proaktif.
Namun, keberlangsungan dialog sosial dan pemenuhan tuntutan buruh serta mahasiswa menjadi sangat penting jika ingin menurunkan tensi. Mengabaikan isu struktural seperti upah rendah dan kebijakan ketenagakerjaan berisiko memicu aksi lanjutan (*)
Terima kasih telah membaca. Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
