Ombudsman: Kerugian Rp7 Triliun Mengintai Cadangan Beras Bulog Berisiko Membusuk

Jakarta, EKOIN.CO – Perubahan arah anggaran pemerintah berpotensi membuat stok beras di Perum Bulog membengkak hingga rekor tertinggi pada 2023–2024. Kondisi ini dinilai tidak hanya menekan beban penyimpanan, tetapi juga memunculkan ancaman kerugian besar bagi negara. Ikuti WA Channel EKOIN di sini.

Ombudsman Republik Indonesia memperingatkan, tata kelola Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang tidak konsisten bisa memicu kerugian hingga Rp7 triliun. Perhitungan itu didasarkan pada skema pengalihan anggaran tanpa kepastian distribusi yang jelas.

Risiko Menumpuknya Stok Beras

Penyaluran CBP yang belum terencana dengan baik membuat beras menumpuk di gudang Bulog. Padahal, stok berlebih tidak hanya meningkatkan biaya penyimpanan, tetapi juga memperbesar risiko kualitas beras menurun.

Tanpa kejelasan mekanisme distribusi, gudang Bulog dikhawatirkan tidak mampu lagi menampung tambahan kiriman. Jika tren ini berlanjut, posisi stok bisa menembus level tertinggi sepanjang sejarah.

Menurut Ombudsman, pengelolaan cadangan yang tidak efisien berpotensi menjadi beban ganda. Di satu sisi, anggaran membengkak, sementara di sisi lain manfaat bagi masyarakat tidak tercapai.

Potensi Kerugian Negara

Dugaan kerugian negara akibat tumpukan stok beras diperkirakan bisa mencapai Rp7 triliun. Angka ini muncul dari hitungan penyimpanan, biaya operasional, hingga risiko kualitas yang menurun sebelum sempat disalurkan.

“Tanpa kepastian anggaran penyaluran, stok beras menumpuk dan rawan merugikan negara,” tulis Ombudsman dalam kajiannya.

Jika tata kelola CBP tidak segera diperbaiki, kerugian tersebut bisa makin membengkak. Bulog juga terancam kesulitan mengalirkan beras ke pasar ketika harga melonjak.

Pengamat menilai, pemerintah perlu memastikan distribusi lebih cepat agar stok beras tidak membusuk di gudang. Transparansi anggaran juga dianggap mendesak untuk menghindari kerugian yang lebih besar.

Kebijakan anggaran yang bergeser tanpa kejelasan distribusi beras bisa menjadi bumerang. Risiko penumpukan stok nyata terlihat pada proyeksi cadangan Bulog tahun 2023–2024.

Ombudsman telah memberi sinyal bahaya dengan memproyeksikan potensi kerugian Rp7 triliun. Angka itu mencerminkan kegagalan tata kelola yang perlu segera dibenahi.

Jika tidak ada langkah konkret, Bulog akan terbebani oleh biaya simpan dan menurunnya kualitas beras. Hal ini tentu merugikan masyarakat sekaligus keuangan negara.

Pemerintah diharapkan segera menata ulang mekanisme anggaran dan distribusi CBP. Langkah preventif ini penting untuk menjaga stabilitas pangan nasional.

Keterbukaan, kecepatan distribusi, dan efisiensi pengelolaan menjadi kunci menghindari krisis stok beras di masa mendatang. (*)

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v