Jakarta EKOIN.CO – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperluas penyelidikan dugaan korupsi sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang menyeret mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Noel. Lembaga antirasuah itu kini membidik keterlibatan sejumlah perusahaan jasa K3 (PJK3) lain yang disinyalir menjadi perpanjangan tangan dalam praktik pemerasan.
Berita ini sekaligus menguatkan sinyal bahwa KPK tidak hanya berhenti pada Noel, melainkan juga menelusuri jaringan lebih luas. Ikuti berita terbaru lainnya di WA Channel EKOIN.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut penyidik tengah memetakan keterlibatan perusahaan-perusahaan tersebut. “Ini kan juga diduga melibatkan sejumlah PJK3 lain,” katanya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/9/2025).
Korupsi Sertifikasi K3 Digelembungkan
KPK sebelumnya membongkar modus operandi dalam kasus korupsi K3 ini. Oknum di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diduga menunjuk langsung PJK3 sebagai pihak yang bertugas memungut biaya berlebih dari perusahaan yang membutuhkan sertifikasi.
Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa biaya resmi sertifikasi K3 hanya Rp275 ribu. Namun, jumlah itu digelembungkan hingga mencapai Rp6 juta, bahkan lebih dalam beberapa kasus.
“Nah dari nilai Rp275.000 untuk pengurusan sertifikasi K3 ini yang kemudian itu ya menjadi Rp6 juta, bahkan ada yang lebih,” ungkap Asep.
Hasil pungutan liar tersebut kemudian dibagi antara pihak PJK3 dan oknum Kemenaker. “Jadi bagi PJK3 ini sekian persen, kemudian yang sekian persennya diberikan kepada oknum di Kementerian Ketenagakerjaan,” tambahnya.
Jaringan PJK3 Jadi Fokus KPK
Dengan temuan baru, KPK menegaskan akan terus mengembangkan penyelidikan. Menurut Budi Prasetyo, hal itu termasuk memeriksa siapa saja pihak yang mendapat mandat dari Kemenaker untuk menerbitkan sertifikasi K3.
“Termasuk nanti pihak-pihak siapa saja yang mendapatkan pendelegasian dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk penerbitan sertifikasi K3,” ujar Budi.
Hingga kini, KPK baru mengumumkan keterlibatan PT KEM sebagai salah satu PJK3 yang diduga bekerja sama dengan oknum Kemenaker untuk mempersulit proses sertifikasi.
Namun, Budi memastikan pemetaan terhadap perusahaan lain masih berjalan. “Penyelidikan terhadap PJK3 lainnya kini menjadi prioritas utama,” tegasnya.
Langkah KPK ini menunjukkan bahwa kasus korupsi Noel bukanlah praktik tunggal, melainkan sistemik. Fokus penyidik diarahkan agar rantai permainan biaya sertifikasi K3 bisa terungkap menyeluruh.
Upaya penelusuran jaringan PJK3 ini menjadi sinyal bagi publik bahwa KPK berusaha memastikan tidak ada ruang bagi praktik rente dalam proses perizinan yang semestinya sederhana.
Jika pembuktian terhadap jaringan perusahaan ini kuat, maka kasus Noel dapat berkembang menjadi perkara korupsi besar yang menyeret lebih banyak pihak di lingkaran Kemenaker.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
.
