JAKARTA EKOIN.CO – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Erick Thohir resmi tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI setelah menerima konfirmasi resmi dari FIFA pada Senin (23/9/2025). Hal ini memastikan bahwa rangkap jabatan Erick sebagai Menpora dan pimpinan federasi sepak bola nasional tidak menimbulkan benturan kepentingan, sekaligus menjaga kepatuhan terhadap regulasi FIFA.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
Erick menegaskan bahwa statusnya kini clean and clear dari potensi konflik kepentingan. “Tadi pagi saya dapat surat FIFA, yang menyatakan secara statuta dengan track record saya yang sudah ada selama ini di sepak bola itu tidak ada benturan kepentingan. Jadi saya clean and clear, nah tentu sebagai Menpora saya jaga keseimbangan itu,” ujar Erick dalam keterangan resmi.
Pelantikan Erick sebagai Menpora berlangsung pada 17 September, menggantikan Dito Ariotedjo yang menjabat sejak April 2023. Keputusan ini memunculkan pertanyaan publik mengenai fokus Erick terhadap olahraga selain sepak bola, mengingat posisinya di PSSI.
Keseimbangan Jabatan dan Kepentingan
Erick menepis kekhawatiran bahwa sepak bola akan menjadi prioritas Kemenpora. Ia menekankan bahwa pengelolaan olahraga akan merata, termasuk cabang-cabang unggulan lainnya.
“Tidak mungkin saya sebagai Menpora, anak emasnya sepak bola, enggak. Anak emas saya nanti itu cabang olahraga unggulan yang 13 atau 14 cabor itu. Dan tentu olahraga yang lain, kita tata ulang,” ungkap Erick.
Ia menekankan komitmennya untuk menjaga keseimbangan antara tugas pemerintah dan tanggung jawab di PSSI, memastikan tidak ada intervensi atau prioritas berlebihan terhadap satu cabang olahraga. “Saya mengucapkan terima kasih kepada FIFA, atas kepercayaannya, dan Bapak Presiden juga, ketika pelantikan, juga bicara kepada saya secara langsung saya percaya Bapak Erick bisa menjalankan semua dengan baik. Saat itu, saya tidak mau bicara sebelum ada black and white,” tambahnya.
Regulasi FIFA dan Jabatan Rangkap
Dasar hukum Erick tetap menjabat sebagai Ketua Umum PSSI hingga 2027 bersumber dari surat resmi FIFA yang mengonfirmasi kepatuhannya terhadap regulasi internasional. Secara aturan, seorang menteri olahraga diperbolehkan merangkap jabatan sebagai ketua federasi sepak bola di negaranya.
Yang dilarang FIFA adalah adanya intervensi pemerintah terhadap federasi sepak bola, agar organisasi tetap independen dan bebas dari campur tangan politik. Dengan demikian, rangkap jabatan Erick tidak melanggar aturan dan sah secara hukum.
Keputusan ini disambut positif oleh berbagai pihak yang menilai kepemimpinan Erick di PSSI tetap dapat berjalan tanpa konflik kepentingan. Selain itu, pengelolaan olahraga di Indonesia diyakini akan lebih merata karena Erick menegaskan fokus pada cabang-cabang unggulan selain sepak bola.
Secara internal, PSSI juga menyatakan dukungan terhadap Erick. Ketua Komite Eksekutif PSSI menekankan pentingnya keseimbangan dalam memimpin organisasi, sehingga program pengembangan sepak bola tidak memonopoli sumber daya Kemenpora.
Dalam konteks ini, kata pamungkas “kepemimpinan” muncul sebagai kunci untuk menegaskan kombinasi peran Erick sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI yang tetap sejalan dengan prinsip tata kelola internasional.
Para pengamat olahraga menilai keputusan FIFA ini memberikan preseden positif bagi pejabat publik yang memiliki peran ganda, selama kepemimpinan dan transparansi tetap dijaga. Erick sendiri berjanji akan terus bekerja menjaga keseimbangan dan memastikan seluruh cabang olahraga di Indonesia mendapatkan perhatian yang proporsional.
Dengan dukungan FIFA dan kejelasan regulasi, Erick dipastikan dapat memimpin PSSI hingga 2027 tanpa kendala hukum, sementara tugasnya sebagai Menpora tetap berjalan sesuai visi pemerintah untuk memajukan semua cabang olahraga.
Penguatan tata kelola ini diharapkan meningkatkan profesionalisme, transparansi, dan pertumbuhan sepak bola Indonesia, seiring dengan perhatian yang merata terhadap cabang-cabang olahraga lainnya.
Keputusan resmi ini juga memberi kepastian bagi stakeholder sepak bola nasional, mulai dari klub, pemain, hingga suporter, bahwa kepemimpinan Erick tidak akan menimbulkan intervensi politik.
Kedepannya, kolaborasi antara PSSI dan Kemenpora diproyeksikan lebih solid, dengan arah kebijakan yang jelas, sehingga pengembangan olahraga di Indonesia dapat lebih strategis dan terukur.
Upaya ini juga menjadi bukti bahwa kombinasi peran publik dan kepemimpinan organisasi olahraga bisa berjalan harmonis jika didasari prinsip legalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
