Jakarta, EKOIN.CO – Presiden RI Prabowo Subianto menyebut kesalahan atau kekurangan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia hanya 0,00017 persen saja.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya dalam penutupan Munas ke-VI PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9).
Prabowo mengatakan sampai saat ini program MBG telah diterima kurang lebih 30 juta penerima manfaat baik siswa maupun ibu hamil.
Ia tidak menampik apabila dalam pelaksanaannya program MBG masih memiliki kekurangan dan belum sempurna, termasuk soal kasus-kasus keracunan makanan.
Akan tetapi, ia mengklaim jumlahnya sangatlah sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan penerima manfaat.
“Bahwa ada kekurangan iya, ada keracunan makan iya. Kita hitung dari semua makanan yang keluar, penyimpangan atau kekurangan atau kesalahan itu adalah 0,00017 persen,” ujar Prabowo.
Kendati demikian, Prabowo mengatakan program MBG itu memiliki manfaat yang sangat besar bagi rakyat Indonesia, utamanya anak-anak dan ibu hamil. Menurutnya banyak rakyat di daerah yang sudah merasakan kehadiran program itu.
“PKS yang di daerah-daerah merasakan pasti. Tapi, banyak elite di Indonesia tidak bisa menduga bahwa anak-anak kita, rakyat kita makan nasi pakai garam. Ini kita buktikan bahwa kita bisa memberi sesuatu, memberi bantuan, memberi apa yang mereka butuh,” ujar dia yang juga Ketua Umum Gerindra tersebut.
Setelah sekitar sepekan kunjungan keluar negeri, Prabowo setibanya di Indonesia langsung memerintahkan investigasi menyeluruh kasus keracunan massal program MBG yang terjadi di berbagai daerah.
Prabowo juga menginstruksikan agar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah ditutup sementara. Menteri Koordinator Bidang Pangan Indonesia Zulkifli Hasan mengatakan instruksi itu telah ditindaklanjuti dalam rapat koordinasi bersama lintas kementerian dan lembaga.
“Atas petunjuk dan arahan presiden, bahwa bagi pemerintah keselamatan anak adalah prioritas utama,” ujar Zulhas dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (28/9).
“SPPG yang bermasalah ditutup untuk sementara, dilakukan evaluasi dan investigasi,” lanjutnya.
Zulhas mengatakan salah satu evaluasi yang ditekankan di antaranya adalah kedisiplinan, kualitas, serta standar kemampuan juru masak di seluruh SPPG. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan dilibatkan aktif dalam proses perbaikan program MBG.
“Jadi baik Pemda, kementerian/ lembaga terkait harus bersama-sama aktif lakukan pengawasan,” kata Zulhas.
