Jakarta EKOIN.CO – Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Kemenpora RI) menegaskan kembali komitmen kuatnya terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan mengadakan kegiatan penting berupa Monitoring dan Evaluasi (Monev) Internal Layanan Informasi Publik. Inisiatif strategis ini dilaksanakan pada hari Senin, 29 September, bertempat langsung di Kantor Kemenpora, Jakarta.
Agenda monitoring dan evaluasi internal ini menjadi bentuk pelaksanaan langsung dari amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Langkah proaktif Kemenpora ini menunjukkan keseriusan lembaga dalam memastikan bahwa informasi yang dikelola oleh setiap unit kerja dapat diakses oleh masyarakat secara optimal.
Baca juga : Erick Thohir Dukung Persiapan Timnas Basket Indonesia
Acara dibuka dengan sambutan dan apresiasi dari Kepala Biro Perencanaan, Manajemen Kinerja, Dan Data, Yuni Kusmiati. Beliau menyambut baik kehadiran seluruh peserta dan pada saat yang sama menegaskan betapa krusialnya pelaksanaan kegiatan ini bagi peningkatan kualitas pelayanan publik Kemenpora secara keseluruhan.
Lebih lanjut, Yuni Kusmiati menjelaskan bahwa pertemuan ini merupakan tindak lanjut konkret dari diskusi serta pertemuan-pertemuan sebelumnya. Fokus utama dari tindak lanjut tersebut adalah menuntaskan sejumlah isu atau hal-hal yang diketahui belum terpenuhi secara maksimal dalam implementasi layanan informasi publik di lingkungan Kemenpora.
“Tujuan utama dari monitoring dan evaluasi ini adalah untuk mengevaluasi keterlibatan serta kinerja dari setiap unit kerja dalam mendukung fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID),” tegas Yuni. Pernyataan ini menggarisbawahi peran sentral PPID dalam menjamin arus informasi yang lancar dan terbuka.
Selain itu, tujuan lain yang tidak kalah penting ialah mengidentifikasi secara detail berbagai macam kendala yang mungkin dihadapi dalam proses pengelolaan informasi publik sehari-hari. Pengenalan kendala ini menjadi langkah awal vital untuk menyusun strategi perbaikan.
Pada akhirnya, dari hasil identifikasi tersebut akan disusun sebuah strategi perbaikan layanan yang berbasis pada data hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan bersifat terukur dan tepat sasaran.
Menurut Yuni, hasil dari evaluasi internal menunjukkan adanya gambaran kinerja yang bervariasi di antara unit-unit kerja Kemenpora. Hasil ini menjadi tolok ukur penting.
Beberapa unit kerja tercatat telah menunjukkan inisiatif yang sangat baik dengan aktif menyampaikan berbagai dokumen layanan informasi publik. Dokumen-dokumen ini mencakup baik informasi yang bersifat berkala maupun informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan UU KIP.
Namun demikian, Yuni juga menyampaikan bahwa masih terdapat sejumlah unit kerja yang belum berhasil melengkapi dokumen yang diperlukan secara optimal. Kualitas kelengkapan yang belum optimal ini dilihat dari dua aspek utama.
Aspek pertama adalah dari sisi dokumentasi yang masih perlu ditingkatkan kelengkapan dan keteraturannya. Kemudian, aspek kedua adalah dari sisi respons terhadap setiap permohonan informasi yang diajukan oleh publik.
“Meski demikian, sejumlah unit telah menunjukkan praktik baik, terutama dalam hal ketepatan waktu, kelengkapan, dan kualitas dokumen yang mereka sediakan,” ungkap Yuni. Pengakuan ini memberikan semangat bagi unit-unit lain untuk mencontoh praktik terbaik yang sudah ada.
Dalam kesempatan yang sama, Yuni Kusmiati menekankan pentingnya peningkatan proaktivitas dari seluruh unit kerja. Diharapkan, seluruh unit lebih proaktif dalam mendukung kelengkapan data serta secara berkelanjutan meningkatkan kualitas layanan informasi publik yang mereka kelola.
Beliau juga mengingatkan bahwa setiap unit kerja mengemban peran yang sangat penting, yaitu sebagai pengelola informasi yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, setiap unit wajib memastikan kesiapan mereka dalam memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat.
Lebih lanjut, sebagai upaya untuk mencapai kualitas layanan yang merata, Yuni menegaskan perlunya penguatan koordinasi antar unit kerja. Penguatan koordinasi ini akan mempermudah sinkronisasi data dan informasi.
Di samping penguatan koordinasi, dibutuhkan pula pelatihan teknis yang intensif. Pelatihan ini secara khusus ditujukan bagi unit-unit yang dalam hasil monev terlihat bahwa pengelolaan informasinya masih belum optimal, sehingga mereka dapat menyamai standar unit yang sudah baik.
Unit Paling Responsif dan Informatif Mendapat Apresiasi
Sebagai bentuk nyata dari apresiasi atas kinerja positif yang telah ditunjukkan, Kemenpora memberikan penghargaan kepada unit kerja yang dinilai paling informatif dan responsif dalam mendukung layanan informasi publik. Pemberian penghargaan ini dimaksudkan sebagai dorongan dan motivasi.
Penghargaan Kategori Unit Kesekretariatan Informatif berhasil diraih oleh Inspektorat Kemenpora. Prestasi ini menyoroti komitmen Inspektorat dalam menyediakan informasi yang terbuka dan mudah diakses.
Sementara itu, Kategori Unit Kedeputian Informatif diberikan kepada Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan. Penghargaan ini menegaskan kualitas Deputi tersebut dalam mengelola dan menyajikan informasi yang relevan dengan bidangnya.
Penyelenggara Layanan Individu Terbaik
Selain penghargaan untuk unit kerja, Kemenpora juga memberikan apresiasi kepada individu yang menunjukkan kinerja luar biasa dalam menjalankan peran sebagai pelaksana layanan informasi. Penghargaan individu ini sangat penting untuk menonjolkan peran personal.
Penghargaan PPID Pelaksana Teresponsif dianugerahkan kepada Suci Marta. Beliau merupakan perwakilan dari Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Industri Olahraga, yang dinilai sangat cepat dan tanggap dalam merespons permintaan informasi publik.
Selanjutnya, penghargaan sebagai Petugas Layanan Informasi Teresponsif diraih oleh Adhianti Wardhani. Adhianti berasal dari Sekretariat Deputi Bidang Pelayanan Kepemudaan dan kinerjanya dianggap sangat baik dalam melayani masyarakat yang membutuhkan informasi.
Keseluruhan agenda monitoring dan evaluasi ini mencerminkan tekad Kemenpora untuk tidak hanya mematuhi undang-undang, tetapi juga untuk secara konsisten meningkatkan standar pelayanan publik, terutama dalam konteks Keterbukaan Informasi Publik Kemenpora. Hasil monev ini akan menjadi landasan bagi rencana kerja Kemenpora selanjutnya dalam memastikan setiap warga negara mendapatkan haknya untuk mengetahui.
Langkah Kemenpora mengadakan monev internal ini menunjukkan kematangan institusi dalam merespons tuntutan zaman. Transparansi dan akuntabilitas bukan lagi sekadar slogan, melainkan praktik yang dilembagakan melalui mekanisme evaluasi berkala. Inisiatif semacam ini patut diapresiasi dan dijadikan standar operasional di lingkungan pemerintahan lain.
Peningkatan kinerja unit-unit yang masih kurang optimal menjadi tantangan sekaligus peluang untuk perbaikan berkelanjutan. Keterbukaan informasi adalah pilar penting demokrasi modern. Upaya Kemenpora ini akan memberikan dampak positif pada citra publik lembaga.
Kesimpulannya, Monitoring dan Evaluasi Internal Layanan Informasi Publik Kemenpora berhasil memetakan kondisi riil pelaksanaan UU KIP. Hasil monev, baik yang berupa apresiasi maupun catatan perbaikan, memberikan data konkret untuk penyusunan strategi di masa mendatang. Kemenpora telah menunjukkan keseriusannya dalam memenuhi hak publik atas informasi. Fokus selanjutnya adalah implementasi strategi perbaikan secara konsisten.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIXKh3Yr2v
