Jakarta, 30 September 2025 — EKOIN.CO — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri kembali menegaskan bahwa Indonesia tidak akan melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel, kecuali Israel terlebih dahulu mengakui kemerdekaan dan kedaulatan Palestina sebagai negara merdeka. Pernyataan ini sekaligus membantah narasi yang berkembang di media sosial terkait kemungkinan bergabungnya Indonesia dalam perjanjian diplomatik seperti Abraham Accords.
Menurut Juru Bicara I Kemenlu RI, Yvonne Mewengkang, kemunculan baliho di Israel yang menampilkan foto Presiden Prabowo Subianto merupakan kampanye oleh organisasi nirlaba Israel untuk memperluas Abraham Accords, bukan cerminan kebijakan resmi Indonesia. “Posisi Indonesia sangat clear, tidak akan ada pengakuan dan normalisasi dengan Israel baik melalui Abraham Accords maupun platform lainnya,” tegas Yvonne dalam keterangan resminya. (https://www.metrotvnews.com)
Visi diplomatik Indonesia dalam isu Israel harus bermula dari syarat pengakuan terhadap Palestina, kata Yvonne. Pernyataan tersebut mengingatkan bahwa tidak ada jalan pintas dalam relasi diplomatik jika Palestina belum mendapatkan pengakuan yang sepenuhnya berdaulat. (Minanews.net)
Menolak Narasi Baliho sebagai Kebijakan Resmi
Baliho yang viral itu memuat potret Prabowo berdampingan dengan pemimpin dunia seperti Donald Trump, Mahmoud Abbas, dan Benjamin Netanyahu, disertai ajakan agar Indonesia turut dalam rencana perdamaian yang diusulkan di media internasional. Namun, Yvonne menolak interpretasi bahwa Indonesia mendukung kampanye tersebut. (USM TV)
Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa penyertaan foto Presiden tidak pernah dikonsultasikan dengan pemerintah, dan tidak mencerminkan perubahan sikap diplomatik Indonesia. Tindakan tersebut lebih merupakan upaya politis oleh kelompok eksternal. (Minanews.net)
Konsistensi Kebijakan Indonesia soal Palestina
Secara historis, Indonesia telah menolak langkah normalisasi dengan Israel tanpa prasyarat pengakuan Palestina. Bahkan sejak era pemerintahan sebelum adanya wacana Abraham Accords, posisi serupa selalu ditegaskan. (Wikipedia)
Dalam konteks ini, pemerintah juga menegaskan dukungannya terhadap solusi dua negara (two-state solution) sebagai kerangka diplomatik utama. Menurut Kemenlu, setiap inisiatif diplomatik baru yang melibatkan Israel harus dilandasi oleh pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. (https://www.metrotvnews.com)
Meski hubungan formal antara Indonesia dan Israel belum pernah terjalin, ada interaksi ekonomi terbatas melalui saluran independen. Namun, pemerintah menyatakan bahwa kerja sama yang bersifat nonformal tidak sama dengan pengakuan diplomatik. (Wikipedia)
Pernyataan terbaru Kemenlu muncul di tengah momentum pembicaraan global terkait konflik Israel–Palestina. Banyak negara yang mengeksplorasi perjanjian damai bilateral—termasuk melalui Abraham Accords—sebagai salah satu strategi diplomatik.
Indonesia menghadapi tantangan menjaga konsistensi kebijakan luar negeri yang responsif terhadap dinamika geopolitik global. Penegasan sikap ini sekaligus menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak akan mudah terjerat tekanan diplomatik atau campur tangan dari pihak luar yang ingin menggeser posisi ideologis negara terkait Palestina.
Ke depan, publik dan media akan terus mengawasi apakah ada perubahan sikap diplomatik seiring tekanan internasional atau kesempatan kerjasama ekonomi. Namun pada saat ini, sikap tegas ini menunjukkan bahwa normalisasi masih menjadi kata pamungkas yang akan ditinjau hanya dalam kerangka prasyarat yang tidak bisa dinegosiasikan.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
