JAKARTA, EKOIN.CO – Dewan Pengawas (Dewas) BPJS Ketenagakerjaan memprediksi gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada tahun 2025 akan mencapai 280 ribu orang. Kenaikan angka PHK ini terpantau signifikan dalam beberapa bulan terakhir, memicu kekhawatiran di kalangan pekerja dan pelaku industri.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, menyatakan prediksi tersebut sangat mungkin terjadi jika pemerintah tidak segera mengambil langkah penyelamatan. “Saya meyakini 80% akan terjadi, jika kemudian pabrik-pabrik khususnya yang padat karya, yang produsen barang-barang untuk konsumsi masyarakat Indonesia, yang lokal oriented tidak diselamatkan,” ujarnya, Kamis (27/5/2025).
Menurut Ristadi, langkah krusial yang harus diambil adalah mengamankan pasar dalam negeri dengan membatasi masuknya barang impor berharga murah. “Kalau daya beli masyarakat turun maka konsumsi turun, penyerapan barang juga turun. Produktivitas perusahaan ikut merosot, akhirnya mereka melakukan efisiensi,” jelasnya.
Pemerintah sendiri telah mengeluarkan enam paket kebijakan untuk mendongkrak daya beli, termasuk diskon transportasi, tarif tol, listrik, serta bantuan pangan dan upah. Namun, Ristadi menilai langkah tersebut belum cukup. “Jika ini tidak kembali normal, prediksi BPJS soal PHK 280 ribu pekerja akan terjadi,” tegasnya.
Fakta di lapangan menunjukkan, jumlah PHK sebenarnya lebih tinggi dari data klaim Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) BPJS yang mencatat 52 ribu orang. “Banyak pekerja non-peserta BPJS yang jadi korban PHK, tapi tidak terdata,” ungkap Ristadi. Sektor padat karya disebut paling rentan terkena dampak.
