Jakarta, EKOIN.CO – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa secara tegas menginstruksikan adanya pembenahan menyeluruh manajemen risiko LPEI sebagai langkah krusial untuk memperkuat struktur ekonomi nasional. Pernyataan tersebut muncul saat prosesi pelantikan pimpinan baru Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia yang berlangsung di Jakarta pada Rabu, 7 Januari 2026. Menurut Menkeu, reposisi mandat lembaga ini sangat penting agar berfungsi optimal sebagai katalis transformasi ekspor di tengah gejolak pasar global.
Kegiatan pelantikan ini dihadiri oleh jajaran petinggi Kementerian Keuangan, termasuk Direktur Jenderal Kekayaan Negara Rionald Silaban. Rionald secara resmi melantik Sukatmo Padmosukarso sebagai Ketua Dewan Direktur merangkap Direktur Eksekutif LPEI yang baru. Selain itu, Doddy Rahadi juga turut diambil sumpah jabatannya sebagai Anggota Dewan Direktur guna memperkuat struktur kepemimpinan organisasi tersebut.
Menteri Keuangan menekankan bahwa pergantian jabatan ini bukan sekadar rutinitas birokrasi biasa melainkan sebuah titik balik yang sangat fundamental. Beliau menginginkan agar seluruh jajaran baru mampu membawa perubahan signifikan pada kualitas pembiayaan ekspor yang lebih strategis dan berdampak nyata. Oleh karena itu, dukungan institusional harus diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif bagi seluruh pelaku usaha.
Dalam arahannya, Purbaya menganalogikan momentum pembenahan menyeluruh manajemen risiko LPEI ini seperti melakukan pemanasan ulang mesin kendaraan yang sudah lama beroperasi. Ia menegaskan bahwa evaluasi tidak boleh berhenti pada level pimpinan saja, tetapi harus menyentuh hingga ke sistem operasional terdalam. Pengecekan terhadap tata kelola dan manajemen risiko menjadi syarat mutlak agar lembaga ini tidak kehilangan arah dalam menjalankan tugasnya.
“Pelantikan pejabat baru di lingkungan LPEI ini harus digunakan sebagai momentum untuk membenahi LPEI dari hulu sampai ke hilir, momentum untuk mengembalikan LPEI ke fungsi dasarnya sebagai alat negara untuk menggerakkan ekonomi,” tegas Menkeu. Arahan ini menjadi pedoman bagi pengurus baru dalam menjalankan amanah yang dianggap cukup berat namun memiliki tujuan yang sangat jelas.
Selain itu, Menkeu mengingatkan bahwa integritas dan profesionalisme harus menjadi budaya kerja yang melekat di seluruh lini organisasi tanpa terkecuali. Ia mengibaratkan proses ini bukan sekadar mengganti pengemudi, melainkan memastikan seluruh komponen teknis seperti sistem pengereman dan pelumasan mesin berfungsi baik. Dengan demikian, LPEI dapat berjalan secara konsisten dalam koridor hukum dan kepatuhan yang tinggi terhadap aturan yang berlaku.
Fokus Pembiayaan Sektor Prioritas dan Ekonomi Hijau
Selanjutnya, pemerintah mendorong agar LPEI memusatkan perhatian pada peningkatan nilai tambah produk-produk dalam negeri yang siap bersaing di pasar mancanegara. Sektor manufaktur, agroindustri, serta ekonomi hijau menjadi prioritas utama yang harus mendapatkan kucuran pembiayaan secara intensif. Pihak kementerian juga menyoroti potensi besar produk halal, mulai dari sektor makanan hingga kosmetik, untuk terus diperluas basis eksportirnya.
Purbaya mengharapkan agar ke depannya lembaga ini lebih fokus pada model pembiayaan yang bersifat komersial dan berorientasi pasar namun tetap terukur. Skema pembiayaan yang diberikan harus memenuhi kriteria kelayakan perbankan sehingga risiko kegagalan dapat diminimalisir sejak tahap awal pengajuan. Dengan keberanian kebijakan yang tepat, efektivitas dukungan terhadap produk lokal akan meningkat secara otomatis di kancah internasional.
“Ke depan saya harap LPEI dapat fokus ke pembiayaan ekspor yang komersial, market oriented, dan bankable,” ujar Menkeu di hadapan para undangan. Beliau meyakini bahwa dengan target yang lebih spesifik, peran lembaga sebagai akselerator ekonomi akan lebih mudah dirasakan oleh para pelaku usaha mikro maupun besar. Fokus ini juga selaras dengan visi pemerintah untuk memperkuat kedaulatan industri nasional melalui hilirisasi produk ekspor.
Disiplin menjadi kata kunci yang terus diulang oleh Menteri Keuangan dalam pertemuan strategis tersebut demi menjamin keberlangsungan lembaga dalam jangka panjang. Ia menuntut adanya disiplin data yang kuat sehingga setiap keputusan yang diambil memiliki basis perhitungan risiko yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Tim riset internal diharapkan mampu menyuplai informasi pasar yang tajam untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang hati-hati.
Evaluasi Kinerja Pemerintah dalam Taklimat Awal Tahun
Sehari sebelumnya, tepatnya pada Selasa, 6 Januari 2026, Menkeu juga menghadiri pertemuan penting di Hambalang, Bogor, bersama Presiden Prabowo Subianto. Pertemuan bertajuk Taklimat Awal Tahun tersebut diikuti oleh seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk membahas evaluasi kinerja pemerintahan tahun 2025. Dalam forum tersebut, Presiden melakukan peninjauan mendalam terhadap pencapaian nasional sekaligus memetakan tantangan di masa depan.
Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pengumpulan jajaran menteri ini bertujuan untuk membangun pemahaman kolektif mengenai kondisi bangsa di tengah dinamika dunia. Beliau menekankan bahwa seluruh program kerja pemerintah pada tahun 2026 harus berjalan lebih efektif dan memiliki target yang terukur secara transparan. Evaluasi kerja tahun lalu menjadi landasan penting untuk menyusun strategi yang lebih konkret dalam menghadapi gejolak ekonomi global.
“Pertimbangan saya kumpulkan adalah pertama untuk kita evaluasi kerja kita tahun lalu, selanjutnya kita memahami kondisi bangsa kita di tengah dinamika dan gejolak dunia,” ungkap Presiden. Arahan ini memberikan sinyal kuat bahwa pemerintah ingin setiap kementerian bergerak cepat dalam merealisasikan janji-janji pembangunan. Fokus pada pembangunan infrastruktur juga tetap menjadi perhatian utama yang ditunjukkan melalui progres satuan tugas Jembatan.
Sinergi antara kebijakan fiskal yang dijaga Kementerian Keuangan dan arah strategis dari Presiden diharapkan mampu menciptakan stabilitas ekonomi yang kokoh. Pembenahan pada lembaga pendukung seperti LPEI merupakan bagian kecil dari mozaik besar reformasi birokrasi yang sedang dijalankan oleh kabinet saat ini. Semua langkah tersebut bermuara pada satu tujuan, yaitu kesejahteraan rakyat melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.
Menutup rangkaian kegiatan tersebut, Menteri Keuangan memberikan ucapan selamat bekerja kepada Sukatmo Padmosukarso dan jajaran direksi lainnya yang baru saja dilantik. Beliau berjanji bahwa pemerintah akan memberikan dukungan penuh selama tata kelola organisasi dijaga dengan penuh tanggung jawab dan kejujuran. Harapannya, kepemimpinan baru ini mampu menghadirkan wajah baru lembaga yang lebih akuntabel dan profesional dalam melayani para eksportir nasional.
“Ayo kita jalan bersama ke depan, konsisten dan menuju kesuksesan,” kata Menkeu sebagai kalimat penutup yang membangkitkan semangat optimisme bagi seluruh pegawai. Komitmen untuk menjaga kepercayaan publik melalui pengelolaan risiko yang ketat menjadi harga mati bagi kelangsungan industri pembiayaan ekspor. Dengan sinergi yang baik, target pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah optimis dapat tercapai sesuai rencana pembangunan jangka menengah.
Pemerintah terus berupaya memastikan bahwa setiap instansi di bawah naungannya memiliki performa yang optimal untuk mendukung visi besar Indonesia. Langkah pembenahan menyeluruh manajemen risiko LPEI merupakan sinyal nyata bahwa tidak ada ruang bagi ketidakteraturan dalam pengelolaan dana negara. Keberhasilan transformasi ini nantinya akan diukur dari sejauh mana volume ekspor nasional meningkat dan memberikan kontribusi bagi cadangan devisa negara.
Upaya reformasi ini diharapkan menjadi contoh bagi lembaga SMV lainnya di lingkungan Kementerian Keuangan untuk senantiasa melakukan evaluasi diri secara berkala. Transparansi dalam setiap proses bisnis menjadi kunci utama untuk menarik minat investor dan mitra strategis internasional dalam bekerja sama. Melalui kepemimpinan yang berintegritas, masa depan ekspor Indonesia diprediksi akan semakin cerah dan mampu bersaing di pasar global yang semakin kompetitif.
Setiap tantangan yang muncul di tahun 2026 akan dihadapi dengan kesiapan data dan riset yang lebih matang sesuai arahan Menteri Keuangan. Kerja keras seluruh tim di lapangan menjadi penentu apakah target-target ekonomi dapat dieksekusi dengan baik atau sekadar menjadi rencana di atas kertas. Pemerintah mengajak seluruh elemen bangsa untuk mendukung langkah pembenahan ini demi kemajuan ekonomi nasional yang lebih tangguh dan berkelanjutan.
Langkah pembenahan pada lembaga pembiayaan ekspor merupakan tindakan tepat guna memastikan dana negara tersalurkan kepada sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi. Penguatan manajemen risiko secara menyeluruh akan memberikan perlindungan bagi institusi dari potensi kerugian yang tidak perlu di masa depan. Kita perlu mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ekosistem ekspor yang sehat dan berdaya saing global melalui pengawasan yang ketat dan disiplin.
Harapan besar diletakkan pada pundak pimpinan baru untuk segera melakukan audit internal dan perbaikan sistem operasi agar lebih efisien dan transparan. Transformasi ini harus dirasakan manfaatnya oleh para eksportir di daerah yang selama ini kesulitan mendapatkan akses pembiayaan yang memadai. Keberhasilan LPEI dalam menjalankan mandat barunya akan menjadi indikator penting kesuksesan reformasi ekonomi di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
Masyarakat dan pelaku usaha perlu tetap optimis terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang semakin fokus pada penguatan sektor riil dan manufaktur. Koordinasi yang baik antara Kementerian Keuangan dan lembaga terkait lainnya akan menjadi jaminan stabilitas fiskal di tengah ketidakpastian kondisi geopolitik internasional. Edukasi mengenai pentingnya tata kelola perusahaan yang baik juga harus terus digalakkan kepada seluruh mitra kerja pemerintah di semua level.
Penerapan disiplin risiko yang kuat harus menjadi standar baru dalam setiap proses pengambilan keputusan keuangan di tingkat nasional maupun daerah. Dengan database yang akurat, setiap kebijakan akan lebih tepat sasaran dan memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi pembangunan infrastruktur dan sosial. Komitmen bersama untuk menjaga integritas akan menjadi fondasi yang sangat kuat bagi Indonesia untuk menjadi salah satu kekuatan ekonomi dunia di masa depan.
Kesuksesan taklimat awal tahun dan pelantikan pimpinan lembaga strategis ini memberikan sinyal positif bagi pasar modal dan iklim investasi di tanah air. Pemerintah telah menunjukkan keseriusannya dalam mengevaluasi kinerja dan melakukan perbaikan tanpa menunda-nunda waktu demi kepentingan rakyat banyak. Semoga langkah besar ini membawa berkah bagi pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.(*)
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v
