Surabaya, Ekoin.co — Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDI Perjuangan secara tegas menolak wacana pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD.
Partai berlambang banteng moncong putih ini menilai, pemimpin yang tidak dipilih langsung oleh rakyat cenderung melahirkan kekuasaan yang otoritarian.
Menjaga Legitimasi Pemimpin
Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, menyatakan bahwa posisi partai diambil melalui proses demokratis dengan menyerap aspirasi dari seluruh jajaran yang hadir dalam Rakernas.
“Sikap partai sangat jelas. Kepemimpinan yang tidak lahir dari mandat langsung rakyat berpotensi memicu penyalahgunaan hukum serta praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) karena minimnya kontrol publik,” ujar Hasto saat berbincang dengan media di Surabaya, Sabtu (17/1/2026).
Refleksi Era Orde Baru
Hasto menjelaskan, kekhawatiran PDIP berangkat dari pengalaman historis masa Orde Baru, di mana sistem kekuasaan yang terpusat menutup ruang partisipasi warga dan memicu krisis legitimasi.
Menurutnya, reformasi telah mengamanatkan pentingnya legitimasi pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat. Dengan mandat tersebut, kepala daerah memiliki posisi yang kuat dan tidak mudah dijatuhkan oleh manuver politik di DPRD.
Menariknya, dalam kesempatan tersebut, sosok Hasto kini tampil dengan status hukum yang bersih setelah sebelumnya menerima amnesti dari Presiden Prabowo terkait persoalan hukum masa lalu.
Tantangan Politik Uang
Meski konsisten mendukung Pilkada langsung, Hasto tidak menutup mata terhadap kelemahan sistem saat ini, terutama terkait maraknya politik uang dan tingginya biaya politik.
“Mahalnya biaya politik tidak lepas dari lemahnya penegakan hukum di berbagai sektor.
Namun, PDIP terus berupaya menekan biaya tersebut melalui semangat gotong royong dan penguatan aturan internal partai,” tambahnya.
Ia memperingatkan bahwa memaksakan Pilkada melalui DPRD hanya akan menciptakan jurang antara kehendak rakyat dan sistem politik yang diterapkan, yang pada akhirnya dapat merusak tatanan demokrasi Indonesia.
