London, Ekoin.co– — Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa proses aksesi ke Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) bukan sekadar agenda diplomatik, melainkan langkah strategis penentu arah masa depan ekonomi nasional.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menekankan, peran sektor swasta menjadi kunci utama untuk mempercepat aksesi tersebut sekaligus mendorong Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah.
Pernyataan tegas itu disampaikan Airlangga saat memberikan keynote remarks dalam forum KADIN Indonesia x Growth Gateway Roundtable: Delivering Growth as Part of Indonesia’s OECD Accession, yang digelar di Boston Consulting Group (BCG) London Office, Senin (19/1).
Forum strategis ini mempertemukan pemerintah Indonesia dan Inggris, KADIN Indonesia, serta para pemimpin bisnis global.
“Aksesi OECD bukan sekadar proses teknis, tetapi prioritas strategis nasional dan fondasi penting menuju Indonesia Emas 2045,” tegas Airlangga.
Menurutnya, penyelarasan kebijakan nasional dengan standar OECD akan memperkuat tata kelola, meningkatkan kualitas regulasi, serta menciptakan iklim investasi yang lebih kredibel dan kompetitif. Dampaknya bukan hanya pada peningkatan investasi, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan dan berkualitas.
Airlangga juga menyampaikan apresiasi terhadap Pemerintah Inggris atas dukungan konsisten dalam proses aksesi Indonesia ke OECD, serta kepada BCG yang memberikan pendampingan teknis bagi Tim Nasional Aksesi OECD.
Momentum pertemuan ini dinilai krusial. Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Dominic Jermey, menegaskan bahwa forum tersebut digelar menjelang peluncuran United Kingdom–Indonesia Strategic Partnership oleh Presiden RI.
Pada hari yang sama, Airlangga juga dijadwalkan menandatangani Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP), sebagai penguat kerja sama ekonomi kedua negara.
Dari sisi dunia usaha, Ketua Dewan Penasihat KADIN Indonesia Hashim Djojohadikusumo menilai aksesi OECD sebagai langkah strategis yang tak terelakkan bagi ekonomi sebesar Indonesia.
“Ekonomi besar membutuhkan standar besar. Aksesi OECD adalah salah satu kunci agar Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dan lebih kuat,” ujarnya.
Senada, Ketua Umum KADIN Indonesia Anindya N. Bakrie menegaskan komitmen penuh KADIN dan sektor swasta untuk mengawal percepatan aksesi OECD, bukan hanya sebagai kebijakan pemerintah, tetapi sebagai agenda bersama dunia usaha nasional.
Dalam sesi panel, Tim Figures, Global Expert on Geopolitics and Trade, memaparkan bahwa banyak negara berhasil keluar dari middle income trap setelah menjadi anggota OECD.
Pernyataan ini diperkuat oleh Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Shinta W. Kamdani, yang menekankan pentingnya sosialisasi masif kepada pelaku usaha mengenai manfaat konkret aksesi OECD.
Pertemuan ini sekaligus menandai official kick-off keterlibatan sektor swasta dalam mendukung aksesi Indonesia ke OECD, dengan dukungan UK FCDO dan Growth Gateway Programme.
Inisiatif ini diharapkan menjadi ruang dialog strategis antara pemerintah dan dunia usaha untuk mempercepat reformasi kebijakan dan investasi.
“Dengan kolaborasi erat antara pemerintah, dunia usaha, dan mitra internasional, Indonesia optimistis dapat mempercepat aksesi OECD dan memastikan pertumbuhan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan,” pungkas Airlangga.
Turut hadir dalam kegiatan ini sejumlah pejabat dan tokoh strategis, di antaranya Utusan Khusus Presiden untuk Iklim dan Energi Hashim Djojohadikusumo, Ketua Umum KADIN Anindya Bakrie, Sesmenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Deputi Edi Prio Pambudi, Dubes RI untuk Inggris Desra Percaya, serta perwakilan BCG dan pelaku usaha dari berbagai sektor. (*)
