Jakarta, Ekoin.co — Sidang perkara dugaan penyimpangan pengadaan Chromebook kembali mengungkap temuan penting terkait mekanisme penentuan harga dan penyusunan spesifikasi teknis.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Roy Riadi menyampaikan, keterangan para saksi mengindikasikan adanya persoalan transparansi yang berpotensi mengarah pada praktik monopoli.
Dalam persidangan, jaksa menghadirkan saksi dari unsur Kelompok Kerja (Pokja) pengadaan serta pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Seluruh saksi memberikan keterangan mengenai proses perencanaan hingga konsolidasi pengadaan perangkat teknologi tersebut.
Roy menjelaskan, berdasarkan keterangan saksi, pada periode awal pengadaan, penentuan harga berada di kewenangan kementerian teknis tanpa keterlibatan LKPP.
Konsolidasi baru dilakukan setelah muncul kekhawatiran harga dinilai tinggi dan berpotensi memunculkan keseragaman penawaran.
Menurut jaksa, fakta persidangan menunjukkan mekanisme pembentukan harga dari pihak pabrikan tidak sepenuhnya terbuka. Informasi terkait komponen harga disebut tidak diungkap secara detail dengan alasan kebijakan internal perusahaan.
“Situasi ini berpengaruh pada prinsip dasar pengadaan, yakni mendapatkan barang dengan kualitas terbaik dan harga yang wajar,” kata Roy kepada wartawan usai sidang.
Jaksa juga menyoroti keterangan saksi dari pihak pabrikan yang menyebut hanya perusahaan tertentu yang diikutsertakan sejak tahap awal karena telah memenuhi spesifikasi teknis yang ditetapkan. Kondisi tersebut dinilai mempersempit ruang kompetisi.
Dari fakta yang terungkap, jaksa menilai terdapat indikasi bahwa spesifikasi teknis disusun sedemikian rupa sehingga tidak semua pelaku industri memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi.
Selain aspek harga dan kompetisi, persidangan turut menyinggung dampak psikologis yang dialami salah satu pihak yang mengetahui adanya dugaan kejanggalan dalam proses pengadaan. Informasi tersebut menjadi bagian dari rangkaian pemeriksaan saksi untuk memperjelas konstruksi perkara.
Majelis hakim masih akan melanjutkan pemeriksaan guna mendalami keseluruhan proses pengadaan Chromebook, termasuk aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Perkara ini menjadi sorotan karena berkaitan dengan penggunaan anggaran pendidikan dalam skala besar.
