Gaji Rp6,8 Juta tapi Kelola Miliaran: 159 Manajer Kopdes Mundur

Program Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes) Merah Putih, salah satu proyek andalan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, menghadapi tantangan serius di tengah persiapan peluncuran massal. Sebanyak 159 manajer Kopdes resmi mengundurkan diri tepat ketika pemerintah bersiap mengoperasikan 8.000 unit koperasi desa secara serentak pekan ini. Di sisi lain, ekonom memperingatkan potensi risiko gagal bayar yang bisa mencapai Rp85,96 triliun selama enam tahun periode pinjaman.

Program yang dikelola PT Agrinas Pangan Nusantara ini sejak awal menuai kontroversi. Para manajer yang direkrut melalui seleksi ketat dan menjalani Pelatihan Dasar (Latsar) Koperasi ala militer ternyata menghadapi kenyataan di lapangan yang jauh berbeda dari ekspektasi. Dengan gaji bulanan Rp6,8 juta hingga Rp8,3 juta bergantung daerah penugasan, mereka dituntut mengelola operasional koperasi yang melibatkan perputaran uang miliaran rupiah dari berbagai program pemerintah.

8.000 Kopdes Beroperasi Serentak, Tapi 159 Manajer Memilih Pergi

Pengunduran diri 159 manajer terjadi pada momen sangat tidak tepat. Pemerintah sedang gencar mengakselerasi operasionalisasi Kopdes Merah Putih, dengan target 8.000 unit beroperasi pekan ini setelah soft launching Oktober 2026. Dari total 23.000 bangunan koperasi yang selesai dibangun, masih ada 17.000 unit dalam proses verifikasi.

Direktur PT Agrinas, Joao Angelo De Sousa Mota, menegaskan negara tidak dirugikan secara finansial. Para manajer yang mundur adalah warga negara yang memilih tidak melanjutkan dan telah menjalani pelatihan atas biaya sendiri. Namun kritikus menilai pengunduran diri ini sinyal peringatan dini yang harus diperhatikan pengambil kebijakan.

Jika manajer yang telah melewati seleksi dan pelatihan saja memilih mundur, pertanyaannya apakah kondisi kerja dan beban tanggung jawab sebanding dengan kompensasi yang diterima. Status kontrak PKWT selama dua tahun dengan gaji dari APBN juga menimbulkan ketidakpastian jangka panjang bagi para manajer.

Beban Berat: Salurkan Subsidi, LPG, hingga Gaji PNS

Cakupan tugas Kopdes sangat luas dan ambisius. Setiap koperasi desa dirancang sebagai saluran distribusi berbagai program pemerintah pusat: minyak goreng bersubsidi, pupuk bersubsidi, beras SPHP, gas LPG 3 kilogram, serta penyerapan hasil produksi masyarakat desa.

Yang terbaru dan paling kontroversial, Menteri Koperasi memastikan Kopdes juga akan menyalurkan gaji PNS. Kebijakan ini memicu kekhawatiran dari ekonom yang menilai sistem Kopdes belum teruji keamanannya untuk transaksi keuangan bernilai besar seperti gaji pegawai negeri.

Ekonom menyoroti tiga risiko utama penyaluran gaji PNS melalui Kopdes. Pertama, keamanan sistem teknologi informasi yang masih baru dan belum terbukti. Kedua, kapasitas SDM terbatas dengan manajer baru berpelatihan singkat diminta mengelola sistem pembayaran kompleks. Ketiga, potensi konflik kepentingan ketika satu entitas menangani terlalu banyak fungsi tanpa pengawasan memadai.

Ekonom Celios: Potensi Gagal Bayar Rp85,96 Triliun

Peringatan paling keras datang dari Center of Economic and Law Studies (Celios). Peneliti Celios Dyah Ayu menyebut berdasarkan analisis lembaganya, terdapat risiko gagal bayar (default) mencapai Rp85,96 triliun selama enam tahun periode pinjaman. Angka ini akan membebani serius baik sektor perbankan maupun pemerintah desa.

Analisis didasarkan pada model keuangan yang mempertimbangkan kemampuan bayar rata-rata koperasi desa, track record koperasi di Indonesia yang historis memiliki tingkat kegagalan tinggi, serta realitas ekonomi pedesaan yang bervariasi sangat jauh antarwilayah. Koperasi di desa terpencil dengan akses pasar terbatas menghadapi tantangan jauh lebih berat dibanding dekat pusat kota.

Jika skenario terburuk terjadi, beban tersebut akhirnya ditanggung APBN, berarti uang rakyat menutup kerugian program yang belum terbukti efektivitasnya.

Dilema Struktural: Ambisi Besar, Fondasi Rapuh?

Pengamat ekonomi menilai program Kopdes menghadapi dilema struktural mendasar. Di satu sisi, gagasan memberdayakan ekonomi desa melalui koperasi mulia dan sejalan amanat konstitusi. Indonesia punya sejarah panjang gerakan koperasi yang pernah menjadi tulang punggung ekonomi rakyat.

Namun kecepatan implementasi yang dipaksakan menimbulkan kekhawatiran tentang kualitas pengelolaan. Membangun 23.000 unit fisik koperasi relatif mudah dibanding membangun kapasitas manajerial, sistem tata kelola, dan budaya berkoperasi sehat. Pendaftaran manajer mencapai ratusan ribu pelamar menunjukkan antusiasme publik, tetapi pelatihan singkat dinilai belum cukup membekali mereka menghadapi kompleksitas pengelolaan koperasi modern.

Pemerintah menanggung gaji manajer via APBN selama dua tahun pertama dengan harapan koperasi mandiri finansial setelahnya. Pertanyaan kritisnya: apakah dua tahun cukup bagi koperasi desa baru mencapai titik impas, apalagi kemandirian finansial? Pengalaman menunjukkan bisnis konvensional pun butuh tiga hingga lima tahun untuk stabil.

Dengan 159 manajer mundur sebelum pertempuran sesungguhnya dimulai dan proyeksi risiko gagal bayar puluhan triliun, program Kopdes Merah Putih berada di persimpangan krusial. Keberhasilannya bergantung pada kemampuan pemerintah menyeimbangkan ambisi skala besar dan kesiapan infrastruktur pendukung di lapangan. Publik menunggu dengan harapan besar sekaligus kekhawatiran yang tidak kalah besar.