Geger! Jutaan Penganggur China Pura-pura Ngantor

Fenomena pengangguran China pura-pura kerja mencuat sebagai cermin tekanan sosial dan ekonomi yang dihadapi angkatan kerja muda di negara tersebut.

Fenomena mengejutkan terjadi di China: jutaan pekerja yang sudah di-PHK atau tak kunjung mendapat pekerjaan baru memilih berpura-pura tetap berangkat kerja setiap pagi. Mereka rapi berpakaian kantor, membawa tas kerja, lalu menghabiskan waktu di kafe, perpustakaan, atau bahkan “kantor palsu” berbayar — demi menjaga gengsi di hadapan keluarga dan tetangga. Tren yang disebut “pretend to work companies” ini mencerminkan krisis tenaga kerja yang jauh lebih dalam dari sekadar angka pengangguran resmi.

Media China melaporkan setidaknya puluhan ribu orang di kota-kota besar seperti Shanghai dan Dongguan kini menjadi “pelanggan tetap” ruang kerja bersama yang disewakan khusus untuk para pengangguran yang ingin terlihat produktif. Biaya sewa harian berkisar 30-50 yuan (sekitar Rp65.000-Rp110.000), jauh lebih murah dibanding risiko kehilangan muka di depan keluarga.

Krisis Lapangan Kerja di Balik Angka Resmi

Pemerintah China secara resmi mencatat tingkat pengangguran perkotaan di kisaran 5%, namun ekonom menilai angka itu tidak mencerminkan kondisi riil. Banyak lulusan universitas yang sudah lebih dari setahun menganggur tidak lagi tercatat sebagai pencari kerja aktif, sehingga “hilang” dari statistik resmi.

Sektor properti yang kolaps sejak 2021, perlambatan ekspor akibat tensi dagang dengan Amerika Serikat, serta otomatisasi besar-besaran di sektor manufaktur disebut sebagai tiga pemicu utama. Generasi muda China yang disebut sebagai “lulusan paling banyak dalam sejarah” justru menghadapi pasar kerja paling sempit dalam beberapa dekade terakhir.

Budaya “Jangan Sampai Keluarga Tahu”

Tekanan sosial di China sangat besar terkait status pekerjaan, terutama bagi generasi yang orang tuanya tumbuh di era pertumbuhan ekonomi pesat. Kehilangan pekerjaan dianggap memalukan, bahkan bisa memengaruhi prospek pernikahan dan hubungan keluarga. Inilah yang mendorong banyak orang memilih “berpura-pura bekerja” ketimbang mengakui kenyataan.

Fenomena ini juga melahirkan bisnis baru: startup yang menyewakan ruang kerja realistis lengkap dengan meja, komputer, bahkan rekan “sesama pengangguran” yang saling berpura-pura menjadi kolega. Beberapa tempat bahkan menyediakan simulasi rapat video call demi menambah keyakinan di mata keluarga yang menelepon.

Dampak ke Ekonomi Riil dan Pelajaran untuk Indonesia

Ekonom memperingatkan bahwa fenomena ini adalah sinyal bahaya yang lebih serius dibanding angka pengangguran resmi — ia menunjukkan hilangnya kepercayaan terhadap pasar kerja dan meningkatnya ketimpangan antara ekspektasi generasi muda dengan realitas ekonomi. Jika dibiarkan, konsumsi rumah tangga—motor utama ekonomi China—berisiko melambat lebih jauh karena warga menahan belanja demi menjaga tabungan darurat.

Bagi Indonesia, tren ini jadi pengingat penting. Dengan bonus demografi dan jutaan lulusan baru setiap tahun, pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan penciptaan lapangan kerja berkualitas berjalan seiring pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan antara jumlah lulusan dan ketersediaan posisi kerja formal bisa memicu masalah sosial serupa jika tak diantisipasi sejak dini.

Outlook: Akankah Tren Ini Menyebar?

Beberapa analis memperkirakan fenomena serupa, dengan skala lebih kecil, mulai terlihat di negara-negara berkembang lain yang mengalami pelambatan sektor manufaktur dan properti. Pemerintah China sendiri telah mengumumkan paket stimulus tambahan untuk UMKM dan sektor jasa guna menyerap tenaga kerja, namun efektivitasnya masih dipertanyakan banyak pihak karena akar masalah ada pada struktur ekonomi, bukan sekadar kekurangan likuiditas jangka pendek.

Yang jelas, fenomena “pura-pura bekerja” ini menjadi cermin bahwa krisis ketenagakerjaan modern tidak selalu terlihat dari data resmi — dan butuh kepekaan sosial sekaligus kebijakan struktural untuk benar-benar diselesaikan.

Bisnis Baru di Balik Kepura-puraan: “Kantor Palsu” Jadi Industri

Yang menarik, fenomena ini melahirkan model bisnis yang sebelumnya tidak terbayangkan. Di kota-kota seperti Dongguan dan Shenzhen, bermunculan apa yang disebut media lokal sebagai “pretend-to-work companies” — perusahaan yang secara eksplisit menjual jasa simulasi tempat kerja. Pelanggan membayar harian untuk duduk di meja kerja, menggunakan komputer yang terhubung internet, bahkan mengikuti “jam istirahat makan siang bersama” seperti kantor sungguhan.

Beberapa operator bisnis ini mengaku awalnya membuka co-working space biasa, namun permintaan dari kalangan pengangguran yang ingin “terlihat sibuk” justru jauh lebih besar dibanding dari pekerja lepas atau startup kecil. Fenomena ini bahkan viral di platform media sosial China seperti Weibo dan Xiaohongshu, dengan warganet berbagi pengalaman “ngantor palsu” sebagai bahan candaan sekaligus kritik sosial terhadap tekanan budaya kerja yang berlebihan.

Perbandingan dengan Fenomena Serupa di Negara Lain

Fenomena mirip pernah muncul di Jepang dengan istilah “shachiku” atau budaya kerja berlebihan yang memaksa karyawan terlihat sibuk meski produktivitas rendah. Di Korea Selatan, tekanan serupa mendorong munculnya kafe-kafe yang didesain khusus untuk pencari kerja agar terlihat “sedang belajar atau magang”. Namun skala di China disebut jauh lebih ekstrem karena menyasar jutaan orang yang benar-benar sudah tidak memiliki pekerjaan sama sekali, bukan sekadar karyawan yang kelebihan jam kerja.

Para sosiolog menilai perbedaan mendasar ini terletak pada tekanan “wajah” atau mianzi dalam budaya Tiongkok, di mana kegagalan ekonomi pribadi dianggap sebagai kegagalan terhadap seluruh keluarga besar, bukan hanya individu. Hal ini membuat banyak orang lebih memilih berbohong dengan biaya tambahan ketimbang jujur soal kondisi finansial mereka yang sebenarnya.

Respons Pemerintah China dan Proyeksi ke Depan

Menyikapi laporan yang makin ramai diperbincangkan, pemerintah China melalui Biro Statistik Nasional menegaskan akan merevisi metode pendataan pengangguran agar lebih mencakup kelompok “pengangguran tersembunyi” seperti lulusan yang belum pernah bekerja lebih dari enam bulan. Beberapa provinsi juga mulai meluncurkan program subsidi magang dan pelatihan ulang (reskilling) khususnya di sektor teknologi hijau dan kecerdasan buatan yang dianggap punya potensi penyerapan tenaga kerja besar dalam lima tahun mendatang.

Meski demikian, para ekonom independen tetap skeptis bahwa langkah-langkah ini cukup untuk mengatasi akar masalah struktural: kelebihan pasokan tenaga kerja terdidik yang tidak sebanding dengan laju penciptaan pekerjaan formal bergaji layak. Selama ketimpangan itu belum terselesaikan, fenomena “kantor palsu” diprediksi akan terus bertahan, bahkan mungkin berkembang menjadi industri bayangan yang permanen dalam lanskap ekonomi informal China.

Data ketenagakerjaan dan tren ekonomi global dapat dipantau melalui International Labour Organization (ILO).