MPR Geser Jadwal Pemilihan Wakil Presiden, Usulan Nama Paling Lambat 25 November 2026
Ekoin.co – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) resmi menggeser jadwal batas penyerahan usulan nama calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka menjadi paling lambat 25 November 2026. Perubahan jadwal ini dilakukan untuk memenuhi usulan Presiden Prabowo Subianto yang meminta waktu tambahan bagi fraksi-fraksi di parlemen untuk melakukan konsolidasi internal.
Pergeseran jadwal tersebut turut berdampak pada mundurnya rencana sidang paripurna pemilihan wakil presiden, yang semula dijadwalkan awal Desember, kini bergeser menjadi 9 Desember 2026. Pimpinan MPR menyatakan bahwa penyesuaian ini diperlukan agar proses pemilihan berjalan secara matang dan konstitusional.
Alasan Penyesuaian Jadwal
Sejumlah anggota MPR menjelaskan bahwa pergeseran jadwal bertujuan memberikan waktu yang cukup bagi partai politik koalisi untuk melakukan konsolidasi dan menyepakati satu nama calon wakil presiden yang akan diusulkan ke sidang paripurna. Proses ini dinilai penting untuk menjaga soliditas politik menjelang pengambilan keputusan strategis tersebut.
Pengamat politik menilai pergeseran jadwal ini wajar dalam konteks demokrasi presidensial, di mana proses pengisian jabatan wakil presiden yang kosong memerlukan kehati-hatian agar tidak menimbulkan friksi politik yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan.
Dinamika di Internal Partai
Di tengah proses ini, sejumlah partai politik koalisi pemerintah disebut masih melakukan penjaringan dan pembahasan internal terkait figur yang akan diusulkan. Beberapa nama telah muncul dalam diskursus publik, namun belum ada keputusan final yang diumumkan secara resmi oleh koalisi partai pendukung pemerintah.
Di sisi lain, dinamika politik daerah turut mewarnai proses ini. Sejumlah kepala daerah menyatakan sikap tetap menghormati posisi Gibran Rakabuming Raka selama proses konstitusional pemilihan pengganti belum selesai, sebagai bentuk penghormatan terhadap mekanisme ketatanegaraan yang sedang berjalan.
Mekanisme Konstitusional
Berdasarkan ketentuan konstitusi, MPR memiliki kewenangan untuk memilih wakil presiden pengganti dari dua calon yang diusulkan oleh presiden, dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil presiden di tengah periode pemerintahan. Proses ini melibatkan sidang paripurna MPR yang dihadiri seluruh fraksi dan kelompok DPD.
Pimpinan MPR menegaskan bahwa meski jadwal mengalami pergeseran, seluruh tahapan tetap akan berjalan sesuai koridor konstitusi dan tidak akan melewati batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Dasar untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden.
Proyeksi Dampak Politik
Pergeseran jadwal ini diperkirakan akan memberikan ruang bagi dinamika politik yang lebih intens dalam beberapa pekan mendatang, seiring partai-partai koalisi menyelesaikan proses internal penentuan calon. Stabilitas politik nasional diperkirakan tetap terjaga mengingat proses ini berlangsung dalam kerangka konstitusional yang telah disepakati bersama oleh seluruh elemen politik di parlemen.
Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v






















Tinggalkan Balasan