Wali Kota Bekasi Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Migas Rp2 Triliun

Kejagung memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi dugaan korupsi kerja sama operasi migas BUMD dengan Pertamina EP yang ditaksir merugikan negara Rp2 triliun.
Kejagung memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto sebagai saksi dugaan korupsi kerja sama operasi migas BUMD dengan Pertamina EP yang ditaksir merugikan negara Rp2 triliun.(foto:istimewa)

Ekoin.co – Kejaksaan Agung (Kejagung) memeriksa Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tjahyono sebagai saksi dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola kerja sama operasi (KSO) PT Minyak dan Gas Bumi (Perseroda) Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP periode 2009-2024, Selasa (17/11/2026).

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, membenarkan agenda pemeriksaan tersebut. Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa Tri di Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 10.00 WIB.

Kerugian Negara Ditaksir Rp2 Triliun

“Benar, terhadap yang terjadwal pemeriksaan sebagai saksi oleh penyidik Gedung Bundar,” kata Anang saat dikonfirmasi wartawan. Ia menambahkan bahwa pemeriksaan berlangsung pagi hari, sekitar pukul 10.00 WIB.

Kejagung memperkirakan kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp2 triliun. Penyidik saat ini masih mengumpulkan alat bukti tambahan, termasuk dari hasil penggeledahan di sejumlah lokasi yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Enam Lokasi Telah Digeledah

Sebelum pemeriksaan Tri, penyidik Jampidsus Kejagung telah menggeledah enam lokasi yang berkaitan dengan perkara ini. Dua di antaranya adalah Kantor Sekretariat Daerah Kota Bekasi dan Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi. Penggeledahan dilakukan untuk mengumpulkan dokumen dan alat bukti lain guna mengungkap dugaan penyimpangan dalam tata kelola kerja sama operasi migas tersebut.

Anang belum dapat memastikan apakah Tri Adhianto akan sepenuhnya memenuhi seluruh rangkaian panggilan penyidik ke depannya, namun pemeriksaan hari ini dipastikan berjalan sesuai jadwal.

Dugaan Penyimpangan Sejak 2009

Perkara ini berpusat pada dugaan penyimpangan dalam kerja sama operasi antara BUMD milik Kota Bekasi dengan PT Pertamina EP yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade, yakni sejak 2009 hingga 2024. Rentang waktu yang panjang ini membuat penyidik perlu menelusuri sejumlah periode kepemimpinan dan kebijakan daerah yang berpotensi terkait dengan kasus tersebut.

Konteks Penegakan Hukum yang Lebih Luas

Pemeriksaan ini berlangsung di tengah sorotan publik terhadap kinerja lembaga penegak hukum, termasuk perbandingan antara langkah agresif Kejagung dan Polri dalam sejumlah kasus besar belakangan ini dengan kinerja KPK yang dinilai sebagian kalangan masih lamban menangani perkara-perkara tertentu. Kasus korupsi migas BUMD Bekasi ini menambah daftar panjang penindakan korupsi di sektor energi dan sumber daya yang terus digarap aparat penegak hukum sepanjang 2026.

Publik kini menanti hasil pemeriksaan Tri Adhianto serta kemungkinan penetapan tersangka baru dalam perkara yang berpotensi merugikan keuangan negara hingga triliunan rupiah ini.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights