Pengusaha Tambang Respons Rencana Prabowo 70 Persen Hasil Minerba Harus untuk Negara

IMA merespons rencana Prabowo soal 70 persen hasil tambang untuk negara, menegaskan kontribusi ekonomi sektor minerba sudah luas lewat belanja domestik dan rantai pasok, bukan hanya pajak dan dividen.
IMA merespons rencana Prabowo soal 70 persen hasil tambang untuk negara, menegaskan kontribusi ekonomi sektor minerba sudah luas lewat belanja domestik dan rantai pasok, bukan hanya pajak dan dividen.(foto:istimewa)

Jakarta, ekoin.co — Rencana Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan 70 persen hasil pertambangan mineral dan batu bara (minerba) di dalam negeri bisa dinikmati negara mendapat respons beragam dari pelaku industri. Indonesia Mining Association (IMA) menegaskan bahwa kontribusi sektor tambang terhadap ekonomi nasional sudah sangat besar, bahkan sebelum dihitung dari sisi pajak dan dividen semata.

Ketua Umum IMA, Santi, menyampaikan bahwa berdasarkan gambaran pengeluaran sejumlah perusahaan tambang, lebih dari 80 persen total belanja perusahaan dilakukan di dalam negeri. Belanja tersebut mencakup pengadaan barang dan jasa, pembayaran gaji karyawan, pajak, royalti, pajak daerah, hingga berbagai kewajiban fiskal lainnya kepada pemerintah pusat dan daerah.

Dampak Ekonomi Luas, Bukan Hanya Pajak dan Dividen

“Kontribusi pertambangan perlu dilihat secara menyeluruh dari nilai ekonomi yang dihasilkan, mulai dari pembelanjaan di dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, hingga aktivitas ekonomi yang tumbuh di sepanjang rantai pasok, dan tidak semata-mata diukur dari pajak, dividen, maupun laba perusahaan,” ungkap Santi, dikutip Jumat (20/11/2026).

Menurutnya, rantai pasok industri tambang melibatkan ribuan pelaku usaha kecil dan menengah di daerah penghasil, mulai dari jasa transportasi, katering, perbengkelan, hingga penyedia alat berat. Efek berganda (multiplier effect) dari belanja domestik ini, kata Santi, sering kali tidak masuk dalam perhitungan kontribusi fiskal langsung yang biasa dijadikan rujukan pemerintah saat membahas kebijakan hilirisasi dan penguasaan sumber daya alam.

Wacana Penguasaan Saham Tambang oleh Negara

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyampaikan keinginannya agar sebagian besar hasil pertambangan dalam negeri bisa lebih dinikmati oleh negara, bahkan membuka opsi agar negara turut menguasai saham perusahaan-perusahaan tambang strategis. Pernyataan ini disampaikan dalam rangkaian pembahasan kebijakan hilirisasi dan tata kelola sumber daya alam yang menjadi agenda prioritas pemerintahannya.

Pengamat ekonomi menilai wacana ini berpotensi mengubah struktur kepemilikan di industri pertambangan nasional, khususnya pada komoditas strategis seperti nikel, batu bara, dan tembaga. Namun implementasinya memerlukan kajian mendalam agar tidak mengganggu iklim investasi yang selama ini menjadi andalan sektor ini dalam menarik modal asing maupun domestik.

Perlu Dialog antara Pemerintah dan Pelaku Usaha

IMA menekankan pentingnya dialog konstruktif antara pemerintah dan pelaku usaha sebelum kebijakan baru terkait pembagian hasil tambang ditetapkan. Pelaku usaha berharap ada kepastian regulasi dan jaminan keberlanjutan investasi jangka panjang, mengingat sektor tambang membutuhkan modal besar dengan masa balik investasi yang panjang.

Ke depan, arah kebijakan ini akan sangat menentukan daya saing Indonesia di pasar global, terutama di tengah kompetisi ketat memperebutkan investasi hilirisasi mineral kritis yang dibutuhkan untuk industri kendaraan listrik dan teknologi energi bersih dunia.

Berlangganan gratis WA NEWS EKOIN lewat saluran Whatsapp EKOIN di : https://whatsapp.com/channel/0029VbAEmcR6mYPIvKh3Yr2v

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Belum ada komentar disini
Jadilah yang pertama berkomentar disini
Verified by MonsterInsights